“Harapan kami tentunya bisa bersama-sama mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang penyalahgunaan Narkoba, apabila ada informasi tentang peredaran Narkoba segera disampaikan ke BNNP Kalimantan Timur Untuk pelapor sendiri jangan khawatir, karena identitasnya dijamin aman,” tuturnya . Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membeberkan peran Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria. Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut, Encek merupakan Ketua DPRD Kutai Timur. Menurut Kasmidi Bulang dari Fraksi Partai Golkar, Pemkab khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika seharusnya segera melaporkan perusahaan itu ke Pemkab dan Pemerintah Pusat agar ada teguran atau sanksi.

Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. TITIKWARTA.COM – SANGATTA –Keberadaan media massa sebagai penyaji berita untuk kebutuhan khalayak umum sangat dibutuhkan. Terlebih berita yang memuat kejadian ataupun kegiatan regional sangat ditunggu pembaca.

“Defisit anggaran yang terjadi, ternyata juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tertunda bahkan terancam tidak dapat dilaksanakan,” kata H Mastur Djalal. Selain itu, BNNP Kaltim juga menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat . IBM merupakan upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas perusahaan. Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur.

Dalam kesempatan itu menyepakati, Ketua sementara adalah Uce Prasetyo dari PPP, dan Sayid Anjas dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD. Namun, pihak DPRD Kutim menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Didepan massa mereka menyampaikan, secara pribadi ikut menyatakan menolak dan akan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap membangun Sistem Penyediaan Air Minum skala regional di Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

Saat ini Encek Firgasih beserta sang suami, Ismunandar dan lima orang lainnya sudah berada di gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini menambahkan, kerja sama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berjalan. “Karena selama ini saya lihat rekan – rekan pers juga bisa melakukan tugas dan fungsinya dengan baik,” ungkapnya.

Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD. Dari sisi prosedur, Ismunandar mengklaim, tidak ada aturan yang yang dilanggar. Menurut Ketua Komisi II DPRD Agus Aras, di Sangatta, Selasa, mereka akan dipanggil untuk dimintai penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari pemerintah daerah dan pusat. Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur.

Menurut Edward, anggaran pokir dewan harusnya berada di setiap OPD bukan langsung diatur secara gelondongan. Alasan munculnya plot gelondongan untuk setiap wakil rakyat itu, kata dia dalam BAP, menggeser program kerja pemerintahan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah . Di rapat internal tim anggaran pemerintah daerah Kutim, Edward Azran sempat mengusulkan agar nominal tersebut dihapus karena OPD yang memahami teknis pembiayaannya. “Karena banyak yang memplot dana pokirnya di bawah Rp 200 juta per kegiatan untuk menghindari lelang,” tuturnya.

Setelah dilakukan laouncing menurut Kesbangpol perlu adanya kreativitas dari kades serta aparat desa dengan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penerapan untuk program Desa Bersinar dan adanya penganggaran dana Desa untuk mendukung program P4GN serta kegiatan penyuluhan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim sangatta penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Mereka yang diperiksa, yaitu PPK pada Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur Rudy Ramadhan, Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Timur Ahmad Firdaus, Kasubbag Pengelolaan PBJ ULP Kutai Timur Irwan Iskandar, Kabag ULP Kutai Timur Noviari Noor, Kabid Aset BPKAD Kutai Timur Supartono.

Namun, massa kecewa karna di depan gedung DPRD Polisi telah memasang kawat berduri sebagai penjagaan. SKB 4 Menteri memberikan kelonggaran bagi pedagang di luar gerbang sekolah boleh berjualan. Sementara kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga juga boleh dilaksanakan. Ia meminta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim untuk berhati-hati, saat mengambil kebijakan memudahkan TKA atau kuli asing masuk ke Kutim. Besarannya, bupati Rp 60 miliar dan Rp 40 miliar untuk wakil bupati. “Makanya diplot untuk bisa digunakan ketika tahun berjalan,” ucapnya.

Isinya, setiap dewan sudah punya jatah masing-masing yang bisa diutak-atik ke OPD mana diusulkan. Lalu Asti Mazar dan Arfan, dua wakil ketua DPRD mendapat Rp 20 miliar. Dalam audiensi tersebut, Sukriadi menyampaikan beberapa target dan program kerja AJKT. Terutama mengenai peningkatan kapasitas wartawan, hingga kolaborasi insan pers dengan para wakil rakyat. Hal itu pun disambut hangat oleh DPRD Kutim dan menjadi nilai positif bagi AJKT. “Tentunya dengan terbinanya kerja sama yang baik, akan memudahkan jurnalis menerima informasi dengan cepat dan akurat,” katanya.

“Perusahaan tersebut tidak taat aturan dan merugikan daerah dan negara, mereka wajar diberikan teguran bahkan sanksi,” kata Agus dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur. Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan aksi ke DPP PPP serta membawa ke ranah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Lebih lanjut, Fadli juga mendesak Gubernur Kaltim untuk menindak lanjuti persoalan ini. Jangan sampai membiarkan masalah dugaan ijazah palsu ini begitu saja. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Sementara untuk kronologisnya sementara masih di kumpulkan,” terang Bahrani. KPK telah tetapkan 7 orang dalam kasus yang melibatkan suami dan istri di Kutai Timur ini. Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. Sekitar pukul 12.00 WIB, Encek, Musyaffa, dan Dedy datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan Ismunandar sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021—2024.

SURABAYA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengikuti acara training dan workshop optimalisasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD di Ciputra Word Surabaya, 12 – 15 Desember. Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan melalui kegiatan training dan workshop dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni maka diharapkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kemampuan profesi sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dalam diperdalam. Selain itu, diharapkan mampu memahami kepemimpinan dan komunikasi politik secara dinamis. Mampu melaksanakan sinkronisasi antara DPRD Kaltim dan eksekutif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Para pihak yang diamankan di tiga tempat berbeda, yakni Jakarta, Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur. Pemberian palu sidang merupakan tanda sahnya Uce Prasetyo dan Sayid Anjas mengemban tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kutim untuk sementara. Namun, kami belum ada memegang draf aslinya,” tutur Asti Mazar Bulang. Pantauan dilapangan hingga siang, massa dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh sudah mulai berkumpul dan menyeruak aksinya di Simpang Tiga Pendidikan dan sekitar pukul 10.30 Wita masa bergeser ke gedung DPRD Kutim.