Kabar Kutai Timur

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri. KPK menyerahkan perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat kepada Bareskrim Mabes Polri demi menghindari tumpang tindih laporan dari masyarakat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk. Nawawi menegaskan, OTT terhadap Ismunandar dan sejumlah pejabat Kabupaten Kutai Timur lainnya merupakan upaya KPK dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya.

Dalam penangkapan tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Diketahui KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Furgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka penerima suap dari proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2020. JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri Encek Firgasih dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam. Operasi senyap yang dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda itu, KPK mengamankan 15 orang. Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangana atau OTT di tiga kota terkait penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus OTT Bupati Kutim Ismunandar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap sangatta Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. “Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi memperkaya diri pribadi dan keluarganya,” tegasnya.

TRIBUN-TIMUR.COM – Bupati Kutai Timur Ismundar dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim KPK di waktu yang sama juga menggelar OTT di Samarinda dan Kutai Timur dengan mengamankan delapan orang. “Masalah yang terjadi di Kutim, harus disikapi dengan bijak dan mengedepankan pelaksanaan roda pemerintahan serta kesejahteraan rakyat yang bermuara dari terpenuhinya hajat orang banyak terlebih disaat pademi Corona,” ucap Ivan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penindakan mengamankan beberapa pihak dalam operasi senyap kali ini. Sementara itu, dalam OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, Tim KPK mengamankan delapan orang, yang langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

Sebelum menangkap Ismunandar, Satgas Korsupgah Korwil IV KPK beberapa bulan lalusudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi. Barang bukti yang disita dari tiga lokasi berupa sejumlah uang yang belum terkonfirmasi jumlahnya dan beberapa buku rekening bank. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengakui sering memberi uang ke bekas penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Di tempat terpisah, yakni di Samarinda, tim KPK yang lain menunggu kedatangan Bupati yang dikabarkan tiba dari Jakarta sekitar pukul 08.00 malam. Polisi menangkap HSM, pelaku penganiayaan pelajar di parkiran minimarket yang viral di media sosial.

Nawawi mengatakan, atas perbuatannya lima pihak penerima dijerat Pasal 12 ayat huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat KUHP. ” terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini, total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar Rp4,8 miliar,” ujar Nawawi. Bahkan sebelumnya, diduga terdapat penerimaan uang tunjangan hari raya dari Aditya Maharani sebesar Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada tanggal 19 Mei 2020. Tak hanya itu, ada transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp125 juta untuk kepentingan Kampanye Ismunandar.

Ditemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar yang disita KPK saat menangkap Ismunandar dalam OTT. KPK menemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar saat menangkap Ismunandar dalam OTT. Disebutkan sesuai Pasal 40 ayat , dalam penghentian penyidikan dan penuntutan itu, Firli harus melaporkannya ke Dewan Pengawas, paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. Kini menjadi tugas Firli untuk membersihkan benalu dan kanker berat di tubuh lembaga anti rasuha itu. Sebagai jenderal polisi senior, Firli harus bisa memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang berurusan dengan KPK.

Petugas juga menemukan fakta pelat mobil Toyota Prado yang digunakannya ternyata tak terdaftar di sistem administrasi manunggal satu atap . Tentara Nasional Indonesia menyampai berduka cita atas meninggalnya Handi Harisaputra , dan Salsabila . Pasang kekasih ini ditabrak di kawasan Nagrek, Jawa Barat, pada Rabu (8/12) lalu dibuang pelaku yang merupakan anggota TNI AD.

Sementara di sisi lain, masyarakat mulai beralih memanfaatkan platform e-commerce dalam memenuhi… KPK menduga tiga pejabat Pemda Kutai Timur, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini berperan dalam menentukan pemenang lelang, menerima uang komisi dari kontraktor, dan mengatur pembagian jatah proyek. KPK menyangka atas pemberian itu, Ismunandar selaku bupati Kutai Timur menjamin bahwa anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan. Sedangkan Encek selaku Ketua DPRD Kutai Timur, disangka mengintervensi penunjukan pemenang lelang proyek. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan adanya kegiatan OTT yang dilakukan tim satuan tugas KPK di wilayah Kalimantan Timur.

Namun, berdasarkan keterangan dari sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis 2 Juli 2020. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Jenderal polisi bintang tiga itu menuturkan, politik dinasti berawal dari proyek yang disusun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Dia menduga, proyek tersebut disetujui Ketua DPRD yang merupakan istri dari Ismunandar. “Sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat KUHP,” ujar Nawawi.

Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur. KOMISI Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Kutai Timur Ismunandar selain melanggar regulasi tindak pidana korupsi juga menjalankan nepotisme. Hal ini tercermin dari praktik rasuah yang telah terungkap melalui operasi tangkap tangan yang menyeretnya bersama enam orang lain.

Menurut Indriyanto, sejak berdiri hingga saat ini, KPK selalu mampu membuktikan tajinya dalam menindak pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus berjalan, meski di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini. Indriyanto menambahkan, OTT terhadap Ismunandar membuktikan kerja senyap penindakan yang dilakukan KPK saat ini berjalan efektif. Oleh karena itu, Firli memandang jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Bahkan, praktik nepotisme itu juga didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia. “Nah, kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan,” ucapnya.

MHN diduga selaku pemberi suap terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam OTT KPK. Ali membenarkan istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh KPK merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi. “Tim kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan di beberapa tempat di Kutim .”

Sehingga Firli tidak meninggalkan dosa “piring kotor” seperti pimpinan KPK sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menjelaskan bahwa selama 6 bulan KPK dipimpin oleh Firli Bahuri sudah ada 30 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan dengan total 36 tersangka. OTT tersebut menjadi polemik lantaran salah satu tersangka, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan menjadi buron hingga saat ini. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. “Kami berkewajiban melaksanakan 6 tugas pokok KPK dan kami terus bekerja maksimal,” Firli menandaskan.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah soal laporan bahwa Firli menumpangi helikopter mewah milik swasta. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur merupakan penangkapan berskala kecil. Hal ini tidak akan mengubah keraguan masyarakat terhadap kepemimpinan Firli Cs. Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Juru Bicara Ali Fikri didampingi Deputi Penindakan Karyoto . KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dari hasil tangkap tangan tersebut disita uang sejumlah Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. KPK melaporkan mengamankan sebanyak 15 orang dalam operasi tersebut termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. “Memberantas korupsi perlu andil peran dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh,” tutur Firli. “Kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan,” kata Firli di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. Nawawi mengatakan, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Pada 17 Maret 2020 merupakan terakhir Ismu melaporkan harta kekayaannya ke KPK.