Kabar Kutai Timur

Nawawi menyampaikan hal tersebut lantaran jabatan Bupati dan Ketua DPRD yang disandang Ismunandar dan Encek merupakan hasil dari pilihan masyarakat. Nawawi berharap masyarakat tak salah memilih pemimpin dalam Pilkada 2020 serentak yang bakal digelar Desember mendatang. Dia menyatakan, warga bahkan sempat berkata bahwa beberapa yang dikenal hanya nama saja. Itu masyarakat yang ngomong,” sambung anggota DPRD dari Partai Berkarya itu. Ali membenarkan istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh KPK merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Terobosan ini akan dilakukan secara bertahap, dan tentunya prioritas pertama yaitu mengambil langkah kebijakan terkait upaya mengurangi perkembangan pandemi Covid-19 di Kutim, bersama Pemkab,” ujar politikus dari PPP itu.

“Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim Tahun Anggara 2019 dan 2020 atas nama ISM dan kawan-kawan, hari ini JPU KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke PN Tipikor Samarinda,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis. JAKARTA, KOMPAS.com – Bupati nonaktif Kutai Timur Ismunandar segera menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Inspeksi mendadak dilakukan oleh gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Mengajak Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutim. Mereka melakukan sidak di Konsesi pertambangan PT Kobexindo Cement yang masuk di perbatasan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutim.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas perusahaan. Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur.

Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Selain itu, Ismunandar, Suriansyah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima THR masing-masing senilai Rp 100 juta dan transfer senilai Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Dilihat dari situs resmi Pemkab Kutai Timur, Encek menjabat Ketua DPRD Kutai Timur saat ini.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memastikan kompetensi tenaga kerja lokal terserap secara maksimal di Perusahaan Semen itu, PT Kobexindo Cement . Salah satu yang dimaksdukan ini, agar dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. “Baik jabatan bupati maupun jabatan sebagai ketua DPRD itu hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini,” katanya. “Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan pengambilan sumpah Ketua DPRD Kutim. Semoga dengan adanya Ketua DPRD definitif ini, membuat kinerja DPRD dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, bisa kita laksanakan lebih baik lagi,” kata Jauhar. Untuk itu, dirinya berharap di momen pelantikan ini, ke depan kinerja DPRD Kutim bisa lebih baik dan lebih semangat.

“Defisit anggaran yang terjadi, ternyata juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tertunda bahkan terancam tidak dapat dilaksanakan,” kata H Mastur Djalal. Selain itu, BNNP Kaltim juga menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat . IBM merupakan upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Menurut Edward, anggaran pokir dewan harusnya berada di setiap OPD bukan langsung diatur secara gelondongan. Alasan munculnya plot gelondongan untuk setiap wakil rakyat itu, kata dia dalam BAP, menggeser program kerja pemerintahan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah . Di rapat internal tim anggaran pemerintah daerah Kutim, Edward Azran sempat mengusulkan agar nominal tersebut dihapus karena OPD yang memahami teknis pembiayaannya. “Karena banyak yang memplot dana pokirnya di bawah Rp 200 juta per kegiatan untuk menghindari lelang,” tuturnya.

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

Isinya, setiap dewan sudah punya jatah masing-masing yang bisa diutak-atik ke OPD mana diusulkan. Lalu Asti Mazar dan Arfan, dua wakil ketua DPRD mendapat Rp 20 miliar. Dalam audiensi tersebut, Sukriadi menyampaikan beberapa target dan program kerja AJKT. Terutama mengenai peningkatan kapasitas wartawan, hingga kolaborasi insan pers dengan para wakil rakyat. Hal itu pun disambut hangat oleh DPRD Kutim dan menjadi nilai positif bagi AJKT. “Tentunya dengan terbinanya kerja sama yang baik, akan memudahkan jurnalis menerima informasi dengan cepat dan akurat,” katanya.

KPK menetapkan pasangan suami-istri, yaitu Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek Unguria selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, lanjut dia, yang terpenting adalah proaktif untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. Jagan sampai ada masalah atau kejadian baru melaksanakan pertemuaan. Ada beberapa alasan, kenapa Fraksi PDI Perjuangan menolak RAPBD 2022 disahkan menjadi APBD 2022.

Setelah dilakukan laouncing menurut Kesbangpol perlu adanya kreativitas dari kades serta aparat desa dengan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penerapan untuk program Desa Bersinar dan adanya penganggaran dana Desa untuk mendukung program P4GN serta kegiatan penyuluhan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021.

Mereka kemudian langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Terpisah Ketua AJKT, Sukriadi mengatakan, kerja sama dan jalinan sinergitas antara wartawan dengan seluruh anggota DPRD Kutim bisa semakin baik. Audiensi yang dijalankan ini juga sebagai bentuk masukan jurnalis untuk mempertajam kinerja para legislator.

“Dengan bertambahnya satu orang ini, artinya semangat bekerja bisa ditingkatkan lagi,” harapnya. Mereka menjalani pemeriksaan awal dengan status sebagai terperiksa. Belakangan diketahui bahwa korban yang dugaan sementara meninggal karena kecelaan itu merupakan warga Kampung Sidrap. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

Ketika rombongan memasuki lokasi pertambangan, terlihat sejumlah alat berat langsung berhenti beroperasi pada pukul 12.42 WITA, hal tersebut menjadi indikasi adakanya kebocoran informasi terkait sidak yang dilakukan. Rombongan berhenti di kamp para karyawan berbentuk barak yang digunakan sebagai kantor dan lainnya sebagai kamar tidur dengan fasilitas Air Conditioner . Karena, ada bekas tabrakan di tiang listrik tidak jauh dari lokasi tergeletak jenazah korban. Penemuan ini sempat menyulitkan warga setempat, karena tidak ada identitas yang dibawa korban.

Terlihat warga memeriksa kondisi pria yang mengenakan atasan biru tersebut. Kepala BNNP Kaltim Wisnu Andayana mengatakan, Desa Bersih dari Narkoba ini dijalankan secara bertahap untuk mewujudkan Indonesia bersih dari Narkoba. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan. PT EBL dan PT Telen di Kecamatan Karangan belum memiliki izin pelabuhan, namun pelabuhan sudah dioperasikan. PT Indexim di Maloy tidak memperpanjang izin lapangan penumpukan batubara . PT Indexim Kaliorang diduga melakukan penambahan areal pelabuhan .

Agar ekonomi bisa maju di wilayah itu dengan adanya perbaikan jalan, maka akan lebih memudahkan para petani utuk menjual hasil panennya ke kota, khususnya di wilayah Sangsaka,” katanya. SAMARINDA. Joni S.Sos Kamis (5/11) resmi memimpin DPRD Kutai Timur. Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim oleh Ketua Pengadilan Negeri sangatta Sangatta Rahmat Samjaya, dalam Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim Asty Mazar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Pria kelahiran 14 Mei 1971 ini, kini tinggal di Masalap Ilir Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung. Di Pemilu tahun 2019, ia berada di urutan pertama DCT PPP untuk DPRD Kutim, dari Dapil III, meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon, dengan meraih 1.630 suara sehingga mengantarkannya kembali berkarya di rumah rakyat Kutim. “Kami sebagai lembaga pengawas tidak ingin menghambat investasi apalagi sekarang di tengah pandemi. Tentunya masyarakat setempat perlu berkembang dengan berjalannya perusahaan. Namun, jika ditata dengan baik, punya hubungan bagus dengan masyarakat akan mempengaruhi sekaligus mempercepat perekonomian setempat dengan investasi masuk,” ungkapnya.