Kabar Kutai Timur

“Selain itu, tim penindakan KPK juga mesti didorong untuk berani menyelidiki potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Komjen Firli Bahuri atas dugaan penerimaan gratifikasi pada saat mengendarai helikopter mewah,” tandas Kurnia. Firli mengatakan, informasi lengkap terkait operasi tangkap tangan tersebut akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, dari informasi yang dihimpun, KPK juga menyegel rumah dinas Ismunandar dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020.

Ali Charisma kali ini bergabung juga dengan BenihBaik.com dan Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh … Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya sekolah hingga sembilan bulan bagi anak-anak di… Dalam perayaan Natal tahun ini, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengajak masyarakat bersyukur atas persaudaraan sangatta yang terjalin. Penerapan hukuman mati harus dilihat dari konteks implikasi dan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh… Mengenai hal ini, ia mengatakan praktik nepotisme itu bisa menambah hal yang memberatkan bagi para tersangka. Hingga kini penyelidikan masih dilakukan sekaligus mengumpulkan bukti-bukti.

Ditemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar yang disita KPK saat menangkap Ismunandar dalam OTT. KPK menemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar saat menangkap Ismunandar dalam OTT. Disebutkan sesuai Pasal 40 ayat , dalam penghentian penyidikan dan penuntutan itu, Firli harus melaporkannya ke Dewan Pengawas, paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. Kini menjadi tugas Firli untuk membersihkan benalu dan kanker berat di tubuh lembaga anti rasuha itu. Sebagai jenderal polisi senior, Firli harus bisa memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang berurusan dengan KPK.

Firli pun mengaku memahami keraguan masyarakat di awal dirinya memimpin KPK. “Kami sangat memahami, dan kita kerja keras dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat,” kata dia. “Pimpinan itu tetap harus diperiksa sampai kapanpun, yang dia pakai heli, yang pola hidupnya mewah. Harus dijatuhi hukuman,” ujar dia. “Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia.

Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Setelah OTT, ti penyidik KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres Kutai Timur untuk memeriksa sejumlah saksi. Saat itu, Kasmidi menjelaskan akan mencari informasi terkait kabar dan keberadaan Ismunandar. Menurut Nawawi, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dari hasil tangkap tangan tersebut disita uang sejumlah Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. KPK melaporkan mengamankan sebanyak 15 orang dalam operasi tersebut termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Dalam memgungkap kejahatan tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Firli jangan ragu karena berdasarkan Pasal 40 ayat UU KPK, lembaga anti rasuha itu dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun,” ujarnya. Serta Musyaffa selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan.

Sehingga Firli tidak meninggalkan dosa “piring kotor” seperti pimpinan KPK sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menjelaskan bahwa selama 6 bulan KPK dipimpin oleh Firli Bahuri sudah ada 30 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan dengan total 36 tersangka. OTT tersebut menjadi polemik lantaran salah satu tersangka, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan menjadi buron hingga saat ini. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. “Kami berkewajiban melaksanakan 6 tugas pokok KPK dan kami terus bekerja maksimal,” Firli menandaskan.

Kemudian Emcek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan ajudannya Arif Wibisono pun menyusul ke Jakarta.

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus OTT Bupati Kutim Ismunandar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. “Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi memperkaya diri pribadi dan keluarganya,” tegasnya.

Keputusan itu merupakan buntut dari dicokoknya Bupati Kutai Timur Ismunandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, wakil bupati ditetapkan menjadi pelaksatan tugas untuk memimpin daera hingga terpilihnya bupati definitif. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar, beserta istrinya Encek UR Firgansih yang diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim, Kamis (2/6). KPK telah meringkus tujuh tersangka buntut OTT kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

MHN diduga selaku pemberi suap terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam OTT KPK. Ali membenarkan istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh KPK merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi. “Tim kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan di beberapa tempat di Kutim .”

Hakim menyatakan Zulmi terbukti menerima suap dari para pejabat di Medan terkait jabatan. Hakim menyebut suap itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya membayar kelebihan dana perjalanan dinas ke Jepang. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan Arif Wibisono selaku ajudan Ismunandar menyusul ke Jakarta.

Lalu, pada pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Berkas kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahmah Hidayat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri. Sidang Operasi Tangan Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dilanjutkan, di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (4/1) sore. Dua tersangka lain selaku pemberi suap, juga langsung ditahan adalah Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Keduanya merupakan kontraktor proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur dan Dinas Pendidikan dalam dua tahun terakhir.

“Sedangkan untuk tersangka DA , yang di tahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dilakukan juga perpanjangan penahanan selama 40 hari. Terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 1 September 2020,” katanya. Dalam hal ini, ada 6 tersangka dengan perpanjangan sejak 23 Juli hingga 31 Agustus tersebut. Mereka adalah Ismunandar, Encek UR Firgasih, Musyaffa, Suriansyah, Aswandini dan Aditya Maharani. Namun demikian, Ali belum bersedia membeberkan detail kasus apa yang menjerat para pihak yang diamankan. Ali berjanji akan segera mengungkap ke publik jika penindakan yang dilakukan tim lembaga antirasuah selesai.

Hanya saja, juru bicara berlatar belakang jaksa itu tidak menyampaikan mengenai dugaan kasus yang menjerat Ismunandar. Kendati demikian, Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail ke publik setelah proses penindakan selesai. Dia mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan kepengurusan DPC PPP Kutai Timur untuk menentukan pelaksana tugas Ketua DPC PPP, setelah Encek Furgasih menjalani proses hukum dalam perkara yang ditangani oleh KPK.

Selain Ismunandar dan istrinya, KPK turut menetapkan 3 pejabat Dinas Kutai Timur menjadi tersangka kasus ini. Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan juli 2020 lalu. Sidang kasus dugaan suap yang membelit Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Seorang tukang becak yang biasa mangkal di Nganjuk, Sarmidi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat di Pengadilan Tipikor Surabaya.