Kabar Kutai Timur

Antara lain, fraksi yang memiliki empat kursi di lembaga legislatif Kutim ini menilai Pemerintah Kutai Timur tidak konsisten terhadap delapan prioritas yang dituangkan dalam RKPD. Sebab, pembiayaan delapan prioritas tersebut besaran alokasi yang tertuang dalam APBD tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Demikian juga dengan masalah alokasi anggaran, yang kini sedang dalam pembahasan, Joni mengatakan akan dialokasikan sesuai dengan aturan. Misalnya untuk pendidikan 20 persen, dan lain sebaginya, itu akan diikuti. “Bahkan, kalau memang anggaran cukup, lebih juga tidak apa-apa,” katanya. “Jadi, tunggu saja, apa yang kami akan lakukan, tapi pastinya akan ada terobosan baru yang kami lakukan,” katanya.

KPK menetapkan pasangan suami-istri, yaitu Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek Unguria selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, lanjut dia, yang terpenting adalah proaktif untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. Jagan sampai ada masalah atau kejadian baru melaksanakan pertemuaan. Ada beberapa alasan, kenapa Fraksi PDI Perjuangan menolak RAPBD 2022 disahkan menjadi APBD 2022.

“Pak dewannya yang mana pak ya,” ucap Kidang menirukan salah satu warga yang bertanya saat reses. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan. Sedangkan OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK menangkap delapan orang. Mereka langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Adapun OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bahrani berharap, anggota dewan yang sudah diberitahu hasil swab, melakukan isolasi diri. “Silahkan, kalau memang belum ada gejala atau gejala ringan untuk sementara bisa dirumah.

Terkait dengan masalah angaran, Joni mengakui, DPRD tentu sepakat dengan pemerintah, untuk lebih transparan. Termasuk mulai dari pembahasan, yang penting itu sesuai dengan aturan. Selain lima nama di atas, KPK juga menetapkan dua orang rekanan proyek sebagai tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang kini tengah menjalani proses persidangan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT.

“Membanguan pelabuhan dan kegiatan angkutan sungai tanpa dilengkapi izin resmi itu sudah jelas pelanggaran. Jadi, tepat jika diberikan sanksi berat,” katanya. Agus juga memberikan apresiasi dan memuji kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kutai Timur, karena berhasil mengungkap praktik perusahaan-perusahaan nakal itu. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Selain Ismunandar dan Encek Firgasih, Satgas KPK juga mengamankan 13 orang dalam kasus yang sama.

Mereka kemudian langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Terpisah Ketua AJKT, Sukriadi mengatakan, kerja sama dan jalinan sinergitas antara wartawan dengan seluruh anggota DPRD Kutim bisa semakin baik. Audiensi yang dijalankan ini juga sebagai bentuk masukan jurnalis untuk mempertajam kinerja para legislator.

“Dengan bertambahnya satu orang ini, artinya semangat bekerja bisa ditingkatkan lagi,” harapnya. Mereka menjalani pemeriksaan awal dengan status sebagai terperiksa. Belakangan diketahui bahwa korban yang dugaan sementara meninggal karena kecelaan itu merupakan warga Kampung Sidrap. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Mereka yang diperiksa, yaitu PPK pada Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur Rudy Ramadhan, Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Timur Ahmad Firdaus, Kasubbag Pengelolaan PBJ ULP Kutai Timur Irwan Iskandar, Kabag ULP Kutai Timur Noviari Noor, Kabid Aset BPKAD Kutai Timur Supartono.

Agar ekonomi bisa maju di wilayah itu dengan adanya perbaikan jalan, maka akan lebih memudahkan para petani utuk menjual hasil panennya ke kota, khususnya di wilayah Sangsaka,” katanya. SAMARINDA. Joni S.Sos Kamis (5/11) resmi memimpin DPRD Kutai Timur. Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Rahmat Samjaya, dalam Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim Asty Mazar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Selanjutnya Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Hason Ali, juga menyetujui tetapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama pemerintah harus serius dalam melaksanakan APBD Kutim tahun anggaran 2022, pada delapan pembangunan prioritas Pemkab Kutim. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Sementara itu, setelah resmi menjadi anggota DPRD Kutim, Ahmad Gazali mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan yang meliputi Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang, dan Kaubun.

Terlihat warga memeriksa kondisi pria yang mengenakan atasan biru tersebut. Kepala BNNP Kaltim Wisnu Andayana mengatakan, Desa Bersih dari Narkoba ini dijalankan secara bertahap untuk mewujudkan Indonesia bersih dari Narkoba. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan. PT EBL dan PT Telen di Kecamatan Karangan belum memiliki izin pelabuhan, namun pelabuhan sudah dioperasikan. PT Indexim di Maloy tidak memperpanjang izin lapangan penumpukan batubara . PT Indexim Kaliorang diduga melakukan penambahan areal pelabuhan .

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

“Perusahaan tersebut tidak taat aturan dan merugikan daerah dan negara, mereka wajar diberikan teguran bahkan sanksi,” kata Agus dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur. Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan aksi ke DPP PPP serta membawa ke ranah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Lebih lanjut, Fadli juga mendesak Gubernur Kaltim untuk menindak lanjuti persoalan ini. Jangan sampai membiarkan masalah dugaan ijazah palsu ini begitu saja. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Mampu memahami dan menyikapi kerentanan pola korupsi penyelenggaraan pemerintah daerah serta mampu memahami semua materi dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan teknis. Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dalam sambutnnya menjelaskan salah satu keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan mengikuti orientasi dan pedalaman, oleh sebab itu maka kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam serta mempertajam pemahaman bagi pimpinan dan anggota DPRD. “Adapun materi yang disampaikan mengenai pokok-pokok pikiran, etika komunikasi berpolitik, serta hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” sebutnya. “Pak Sekda selaku ketua TAPD saja tak berdaya menghadapi usulan itu,” sambungnya.

SURABAYA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengikuti acara training dan workshop optimalisasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD di Ciputra Word Surabaya, 12 – 15 Desember. Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan melalui kegiatan training dan workshop dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni maka diharapkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kemampuan profesi sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dalam diperdalam. Selain itu, diharapkan mampu memahami kepemimpinan dan komunikasi politik secara dinamis. Mampu melaksanakan sinkronisasi antara DPRD Kaltim dan eksekutif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Nawawi mengatakan Ismunandar akan ditahan di Rutan KPK Kaveling C1. Sedangkan Encek Unguria selaku Ketua DPRD Kutim ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Di sisi lain, Ramadhani juga meminta Disnakertrans sangatta Kutim untuk melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, dan memastikan dokumen yang digunakanpun resmi. Iapun meminta, jangan sampai kuli asing itu berkeliaran, dan menggantikan pekerja lokal di Kutim.