Kabar Kutai Timur

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memastikan kompetensi tenaga kerja lokal terserap secara maksimal di Perusahaan Semen itu, PT Kobexindo Cement . Salah satu yang dimaksdukan ini, agar dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. “Baik jabatan bupati maupun jabatan sebagai ketua DPRD itu hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini,” katanya. “Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan pengambilan sumpah Ketua DPRD Kutim. Semoga dengan adanya Ketua DPRD definitif ini, membuat kinerja DPRD dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, bisa kita laksanakan lebih baik lagi,” kata Jauhar. Untuk itu, dirinya berharap di momen pelantikan ini, ke depan kinerja DPRD Kutim bisa lebih baik dan lebih semangat.

Pertama, pelaku peti tidak melalui proses perizinan serta tidak melakukan kewajiban keuangan dan lingkungan. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum karena belum adanya kejelasan regulasi dan kelembagaan, terutama setelah disahkannya UU Minerba. sangatta Ditambah lagi, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan, termasuk sulitnya masyarakat mengadu. Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun.

“Nah sebelum kejadian kita akan terus jalin koordinasi dengan baik,” terang Ikhsan Safri. Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan Natal memiliki esensi kesederhanaan yang dapat menjauhkan dari glamoristik dan rasa tamak yang memicu korupsi. Sementara, Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK mengamankan setidaknya 15 orang dalam OTT di tiga tempat berbeda, termasuk dua di antaranya Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya. Encek diduga terlibat suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup.

Isinya, setiap dewan sudah punya jatah masing-masing yang bisa diutak-atik ke OPD mana diusulkan. Lalu Asti Mazar dan Arfan, dua wakil ketua DPRD mendapat Rp 20 miliar. Dalam audiensi tersebut, Sukriadi menyampaikan beberapa target dan program kerja AJKT. Terutama mengenai peningkatan kapasitas wartawan, hingga kolaborasi insan pers dengan para wakil rakyat. Hal itu pun disambut hangat oleh DPRD Kutim dan menjadi nilai positif bagi AJKT. “Tentunya dengan terbinanya kerja sama yang baik, akan memudahkan jurnalis menerima informasi dengan cepat dan akurat,” katanya.

Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD. Dari sisi prosedur, Ismunandar mengklaim, tidak ada aturan yang yang dilanggar. Menurut Ketua Komisi II DPRD Agus Aras, di Sangatta, Selasa, mereka akan dipanggil untuk dimintai penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari pemerintah daerah dan pusat. Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur.

Agar ekonomi bisa maju di wilayah itu dengan adanya perbaikan jalan, maka akan lebih memudahkan para petani utuk menjual hasil panennya ke kota, khususnya di wilayah Sangsaka,” katanya. SAMARINDA. Joni S.Sos Kamis (5/11) resmi memimpin DPRD Kutai Timur. Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Rahmat Samjaya, dalam Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim Asty Mazar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Berikutnya Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya , disampaikan Sobirin Bagus, menyetujui dan menerima RAPBD tahun anggaran 2022 untuk disahkan.

Menurut Edward, anggaran pokir dewan harusnya berada di setiap OPD bukan langsung diatur secara gelondongan. Alasan munculnya plot gelondongan untuk setiap wakil rakyat itu, kata dia dalam BAP, menggeser program kerja pemerintahan yang sudah disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah . Di rapat internal tim anggaran pemerintah daerah Kutim, Edward Azran sempat mengusulkan agar nominal tersebut dihapus karena OPD yang memahami teknis pembiayaannya. “Karena banyak yang memplot dana pokirnya di bawah Rp 200 juta per kegiatan untuk menghindari lelang,” tuturnya.

DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur akan memanggil 12 perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, terkait dugaan membangun pelabuhan dan angkutan sungai tanpa izin resmi dari pemerintah. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa istri Bupati Kutai Timur, Encek UR Firgasih merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

“Perusahaan tersebut tidak taat aturan dan merugikan daerah dan negara, mereka wajar diberikan teguran bahkan sanksi,” kata Agus dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur. Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan aksi ke DPP PPP serta membawa ke ranah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Lebih lanjut, Fadli juga mendesak Gubernur Kaltim untuk menindak lanjuti persoalan ini. Jangan sampai membiarkan masalah dugaan ijazah palsu ini begitu saja. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Terkait dengan masalah angaran, Joni mengakui, DPRD tentu sepakat dengan pemerintah, untuk lebih transparan. Termasuk mulai dari pembahasan, yang penting itu sesuai dengan aturan. Selain lima nama di atas, KPK juga menetapkan dua orang rekanan proyek sebagai tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang kini tengah menjalani proses persidangan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT.

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bahrani berharap, anggota dewan yang sudah diberitahu hasil swab, melakukan isolasi diri. “Silahkan, kalau memang belum ada gejala atau gejala ringan untuk sementara bisa dirumah.

Mereka kemudian langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Terpisah Ketua AJKT, Sukriadi mengatakan, kerja sama dan jalinan sinergitas antara wartawan dengan seluruh anggota DPRD Kutim bisa semakin baik. Audiensi yang dijalankan ini juga sebagai bentuk masukan jurnalis untuk mempertajam kinerja para legislator.

Hak Cipta © Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, All Rights Reserved. “Kami sudah mendapatkan informasi awal itu, tapi belum resmi. Kami dengar persetujuan Komisi IV sekitar 7.800 hektar. Persetujuan itu dikembalikan lagi ke Kementerian Kehutanan RI untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi,” kata Suprihanto. Suprihanto pun membenarkan informasi bahwa kemungkinan besar luasan enclave Taman Nasional Kutai yang disetujui DPR RI sekitar 7.800 hektar. Selanjutnya para anggota DPRD baru yang duduk di kursi dewan itu dipersiapkan. Rapat paripurna sebelumnya juga dilakukan dengan penetapan pimpinan sementara DPRD Kutim.

Ketika rombongan memasuki lokasi pertambangan, terlihat sejumlah alat berat langsung berhenti beroperasi pada pukul 12.42 WITA, hal tersebut menjadi indikasi adakanya kebocoran informasi terkait sidak yang dilakukan. Rombongan berhenti di kamp para karyawan berbentuk barak yang digunakan sebagai kantor dan lainnya sebagai kamar tidur dengan fasilitas Air Conditioner . Karena, ada bekas tabrakan di tiang listrik tidak jauh dari lokasi tergeletak jenazah korban. Penemuan ini sempat menyulitkan warga setempat, karena tidak ada identitas yang dibawa korban.

“Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim Tahun Anggara 2019 dan 2020 atas nama ISM dan kawan-kawan, hari ini JPU KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke PN Tipikor Samarinda,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis. JAKARTA, KOMPAS.com – Bupati nonaktif Kutai Timur Ismunandar segera menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Inspeksi mendadak dilakukan oleh gabungan komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Mengajak Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kutim. Mereka melakukan sidak di Konsesi pertambangan PT Kobexindo Cement yang masuk di perbatasan Desa Sekerat Kecamatan Bengalon dan Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutim.