Kabar Kutai Timur

Melalui keterangan tertulisnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim. “Hari ini penyidik KPK kembali memeriksa beberapa orang saksi dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Kutim,” terang Fikri. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi. Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Dua terpidana suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur resmi dijebloskan ke penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “Kedua terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/12). Suriansyah juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1,08 miliar, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur di Kutim.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD. Penahanan dilakukan usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga menahan lima tersangka lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ujar Ali. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali.

Encek, ujar Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, PEWARTA.CO | KPK membantu polisi dalam penyidikan kasus dugaan pungli di Bandung. Untuk wilayah Kalimantan Timur, stok pertalite ditambah 7,7 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.585 KL per hari menjadi 1.707 KL per hari. Freddy merinci, untuk seluruh Kalimantan, BBM jenis pertalite stoknya ditambah 5,4 persen atau menjadi 5.733 kiloliter dari kebutuhan konsumsi rata-rata harian sebesar 5.440 KL.

Dia turut diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan.

Dalam tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali. Penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja wabup sempat jadi tanda tanya masyarakat, karena sebelumnya tidak disegel. Meskipun demikian, dari ruangan itu tampaknya tidak banyak dokumen yang diangkut penyidik. Lain halnya dengan ruangan Sekkab, terlihat ada sebuah koper yang ditarik dari dalam dan diduga berisi dokumen penting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia .

Kaltimtoday.co, Jakarta – KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan Kutai Timur. Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

“Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali. “Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” imbuh Ali. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi.

Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terpidana suap proyek infrakstruktur diKutai Timur, Kalimantan Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya. “Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Awak media turut menemui Rudy Ramadhan, selaku PPK Cipta Karya Dinas PU Kutim yang berkaitan dengan tersangka Kepala Dinas PU Kutim, Aswandini. Selain tentang selisih aliran dana, Gita juga mengatakan kalau tim penyidik mencari sumber aliran uang yang digunakan Encek UR Firgasih untuk membeli sebuah mobil senilai Rp 138 juta dari perusahaannya bekerja.

“Dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua penyuap Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar masing-masing sebagai kontraktor, yakni Aditya Maharani Yuono dan Deki Aryanto ke lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelimanya yaitu mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar, mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, Aditya Maharani selaku kontraktor, dan Deky Aryanto selaku rekanan. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang bocah 8 tahun, bernama Anugerah di Kutai Timur. Korban ditemukan meninggal akibat terkam buaya di Pantai Teluk Lombok, Sangatta Selatan. “Kami tambah pasokannya antara 1,8 persen hingga 26 persen dari kondisi normal, sesuai jenis BBM dan kemasan elpijinya,” kata Freddy di Balikpapan, dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 21 Desember 2021.

Suriansyah , selaku orang kepercayaan yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan per termin sebesar 10 persen dari setiap pencairan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara, saat ini penahanan para terdakwa beralih dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tipikor Samarinda. HukumKriminal.net sebuah media online mengawali eksistensinya sejak 2018 Sebagai sikap dan tindakan atas perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan sangatta teknologi, khususnya teknologi informasi yang membuat masyarakat terseret dalam arus kebutuhan informasi yang cepat dan massive. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi terpidana penyuap Bupati Kutai Timur non aktif Ismunandar, Adiyta Maharani Yuono dan Deki Arianto.

“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali. Dua terpidana tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali.

Setelah melakukan penggeledahan di berbagai dinas, personel KPK berkumpul di kantor bupati dan lanjut menuju rumah jabatan bupati untuk melakukan penggeledahan. Ditemui usai pemeriksaan di Mako Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, salah satu penyidik KPK membeberkan bahwa kedatangannya ke Kota Tepian untuk melengkapi sejumlah keterangan. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. “Penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 untuk masing-masing para tersangka/terdakwa,” katanya.

“Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” jelas Nawawi. Terpisah, saat hendak dibawa ke Rutan sekitar pukul 00.00 WIB, baik Bupati Kutai Timur Ismunandar maupun istrinya diam seribu bahasa, kendati dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Pimpinan KPK berlatar belakang Hakim ini menyebut, ketujuh tersangka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing untuk 20 hari pertama.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ucap Ali. Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. “Bagaimana dinyatakan lemah untuk dilanjutkan ke ranah hukum sebagai mana amanat UU Pemilu, bukti yang diberikan, pengakuan saksi, terduga bahkan barang bukti yang ditemukan Panwascam di bawah kolong penginapan dinilai kurang sangatta kuat untuk membawa terduga ke pengadilan,” ungkap dia. Dugaan politik uang itu dilaporkan terjadi di Kecamatan Sangkulirang. Andi tidak memberi penjelasan detail mengenai penghentian tersebut karena sedang bertugas di luar kota. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Semoga melalui perayaan Natal yang mengangkat Tema Kabar Baik Untuk Umat Manusia akan menjadi lebih bermakna dengan setiap pribadi semakin meningkatkan kualitas iman dan mau serta mampu menjadi pelaku aktif yang mendukung terlaksana pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Ragam pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipenuhi demi mewujudkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita mulia dari penyelenggaran sebuah pemerintahan.

Jadi akan ada masa tanggapan dari masyarakat terkait DPS tersebut,” jelas Ulfa. Lebih jauh dikatakan Ulfa, hingga saat ini proses coklit serentak memang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh petugas KPU Kutim yang sebelumnya sudah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku pedoman proses pencoklitan. Sedangkan proses pencoklitan sendiri akan memakan waktu lebih kurang selama satu bulan. Jika nantinya petugas pemutakhiran data pemilih telah menyelesaikan pekerjaannya, maka terjadi rekapitulasi menjadi data pemilih sementara .

Putusan ini juga menjadi dasar bagi KPU Kutim untuk melanjutkan tahapan terakhir pilkada yakni pelantikan pasangan terpilih. “Jadi ndak ada perubahan pelantikan tetap tangggal 13 Februari 2011, sesuai habisnya masa jabatan bupati wakil bupati periode sebelumnya (Awang-Isran),” ucap Ketua KPU Kutim Rusmiyati saat ditemui selepas pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang utama gedung MK. Adapun, MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Begitu juga dengan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Sentra Gakkumdu Kutim resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dukungan. Rachmat Gobel memberikan bantuan berupa jaket anti air untuk pengendara bentor dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem itu berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Dikatakannya, wacana penghapusan debat dan kampanye masih menunggu peraturan resmi dari KPU RI.

Tentunya berkat kasus penanganan 8 tersangka yaitu DS, NG, SM, PR, SP, SE, SI, YG yang berhasil diungkap Polres Kutim bersama Tim Macan dan Penegakkan Hukum Terpadu Kutim, menambah dokumen penguat tim legal advokasi MaKin dalam melayangkan gugatannya ke Makamah Kontitusi . Tidak perlu lagi melakukan cara konvensional karena seluruh data dan informasi yang terbentuk secara terintegrasi dan membuat Anda mendapatkan output atau hasil data yang sangat relevan untuk kebutuhan penyesuaian langkah strategis dari berbagai isu negatif dan positif yang terjadi dilapangan. Sejak Pilkada Serentak 2015, SIMKADA telah menjadi alat bantu utama para Kandidat dan Tim Pemenangan untuk mengelola berbagai data dan informasi yang sangat membantu mereka memenangkan Pilkada, bahkan beberapa daerah berhasil Merebut Kursi Petahana.

Berbagai data dan informasi yang dihasilkan akan memberikan Anda masukkan tentang apa yang harus dilakukan kedepannya. Dilengkapi dengan SMS Gateway untuk memaksimalkan komunikasi massal dengan para tim relawan maupun komunikasi dengan para calon pemilih untuk meningkatkan kualitas ikatan kedekatan agar dapat meningkatkan kualitas suara yang akan diberikan pada saat pemungutan suara. Pasal 177A Ayat 1 dan Ayat 2, dan Pasal 177B Undang-Undang Pilkada, serta Pasal 25 Ayat 3 Huruf C PKPU 18 Tahun 2020. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengisi identitas pemilih sebagai mana dimaksud Pasal 9 huruf C yang terdapat dalam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan ke dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan KWK.

Walau ibadah Natal dilakukan secara sederhana diharap tidak mengurangi sukacita dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Pengawalan pendistribusian logistik pilkada tersebut dilakukan dalam tiga hari yaitu terhitung mulai tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020. Dalam laporannya, AKBP Welly Djatmoko, S.H., S.I.K. M.Si menerangkan bahwa Personil Polres Kutai Timur melaksanakan pengawalan terhadap tiga mobil truck yang mengangkut logistik pilkada 2020 dari Gudang Logistik KPU Kab.

Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Yang tak boleh dilupakan adalah Mahyunadi merupakan adik kandung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Memenangkan pilkada dengan Strategi dan Alat Bantu yang tepat bukan hal yang SULIT, tetapi bukan berarti Anda dan Tim dapat lengah dengan pergerakan lawan. Memaksimalkan berbagai unsur langkah strategis merupakan prioritas utama gerakan Pemenangan. Gerakan pemenangan akan lebih maksimal dengan kolaborasi teknologi informasi yang membuat Anda lebih unggul dan cepat dalam menentukan langkah yang paling tepat.

Hal itu untuk meminimalisir anggaran yang diperuntukkan pengadaan Alat Pelindung Diri . Pasalnya, pagelaran Pilkada tanun 2020 ini digelar di tengah merebaknya wabah pandemi Corona. “Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat kepada umat Katolik Santo Paulus Lambing atas diresmikannya bangunan Gereja dan Pastoran Paroki Santo Paulus Lambing yang tentu keberadaannya amat disyukuri oleh umat diparoki ini.

Sekalipun begitu, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu maka KPK harus memperdalam keterangan tersangka. Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal.

SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dapat digunakan sebagai penyusunan database tim dan relawan pemenangan agar dapat melakukan kontrol dan evaluasi secara penuh serta efektif dalam pembentukan tim. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

TIMUR MEDIA – Dugaan pelanggaran Pilkada Desember 2020 terjadi di Sangatta, Kutai Timur. Bentuk pelanggaran itu terkait indikasi pemalsuan dukungan bagi bakal calon perseorangan. Sidang pengucapan putusan itu dilakukan secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu berbeda dengan sidang pemeriksaan pendahuluan yang menghadirkan sebagian para pihak di ruang sidang dan sebagian secara daring.

Kemudian Encek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. “Dalam waktu yang sangat singkat pihak penyidik akan melakukan penetapan tersangka, terhadap kasus dugaan palsukan dukungan calon Perseorangan,” tegasnya. Kasatreskrim Polres Kutim Abdul Rauf ikut membenarkan adanya laporan sentra Gakkumdu Kutim. “Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan diteruskan ke penyidik Reskrim untuk ditindak lanjuti,” kata Rauf. Ia menambahkan, saat ini penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap perkara ini dengan meminta keterangan para saksi.

Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Faridah menerangkan rapat pleno digelar KPU Kutim sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditetap. Kepada Swara Kutim.com ia menerangkan, KPU dibantu Pemkab Kutim terutama Dinas Kesehatan Kutim dan Satgas Covid 19 akan melakukan pengawasan ketat terkait Prokes Covid 19. Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. “Gugatan, terkait dengan sengketa suara, itu yang digugat adalah SK KPUD Kutim.

Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim. Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. Pengelolaan bantuan keuangan partai politik sendiri merupakan hal yang sangat strategis untuk dipahami serta menjadi informasi yang penting bagi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditunjukan kepada sepuluh partai politik yaitu Partai PDIP, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PKB, PERINDO, PKS dan PAN.

Digunakan untuk mengelola seluruh data DPT dengan mudah sebagai referensi dan acuan dasar seluruh pemetaan suara dan gerakan para relawan. Berdasarkan pengalaman kami pada event Pilkada, ternyata para calon Anggota Legislatif banyak tertarik menggunakan sistem ini. Dan kami melakukan penyesuaian terhadap SIMKADA menjadi SiCaleg dan prestasi luar biasa kami capai, dengan mengantarkan lebih dari 400 Kursi DPRD hingga DPR-RI. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. Silahkan hubungi tim support untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Ahmad Ali menjelaskan, NasDem hanya berkewajiban mendampingi kadernya dalam kerja-kerja untuk kepentingan partai. NasDem akan langsung memecat kadernya yang tersangkut perkara hukum. “Partai tidak memberikan bantuan hukum dan akan memecat sebagai kader,” kata Ali melalui pesan singkat hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020. Ismunandar sendiri diamankan di sebuah hotel di Jakarta bersama sang istri, Encek Unguria Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Saat penangkapan, tim menemukan uang Rp 170 juta, buku rekening berisi Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Penetapan tersangka terhadap Ismunandar berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK di tiga lokasi yakni Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka. Berdasarkan putusan MK ini Jamal SH selaku praktisi hukum di Kutai Kartanegara sekaligus Pengajar Hukum menjelaskan bahwa putusan MK ini memberi kepastian atas kemenangan pasangan Edi-Rendi pada Pilkada Kutai Kartanegara Desember 2020 lalu. Diketahui, lebih dari 2 ribu jiwa warga di Dusun Sidrap dipastikan tidak akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Kutim. Mereka sudah memilih menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Kota Bontang, diwaktu yang bersamaan. Berdasarkan survei di sejumlah lembaga, kata Mahyunadi, pasangan ini punya popularitas dan elektabilitas tinggi dibandingkan kandidat yang lain.

Memperkuat data pendukung, advokasi MaKin atas keberhasilan pengungkapan para tersangka yang melakukan indikasi kecurangan pilkada atas perundang-undangan pemilukada yang berlaku tentang adanya unsur pidana baik langsung maupun tidak langsung dalam menambah dukungan suara ke salah satu paslon. Habibie mengatakan, dugaan pelanggaran yang paling mencolok terkait Daftar Pemilih Tambahan . Menurut dia, pencatatan daftar hadir pemilih tambahan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, untuk pemilihan gubernur terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Karyoto memastikan kasus ini akan terus dikembangkan oleh pihaknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan dugaan suap kepada Ismunandar dan istri serta sejumlah pihak lain nilainya akan bertambah.

Dapat tetap digunakan dalam kondisi jaringan tidak stabil bahkan offline dan akan melakukan sinkronisasi pembaharuan data secara otomatis. Tidak perlu biaya besar untuk dapat menjalankan SIMKADA, seluruh kebutuhan infrastruktur mulai dari server hingga komputer klien tidak membutuhkan ukuran yang besar. Dapat saling terhubung dengan berbagai perangkat teknologi seperti Aplikasi Relawan Mobile sehingga database dapat terbentuk dengan struktur yang rapi dan data real-time. Terintegrasi dengan berbagai platform untuk menjamin mobilitas dan fleksibilitas Anda dan tim dalam menggunakan SIMKADA, tersedia dalam Platform Website dan Mobile Apps dengan kunggulan rancangan teknologi maksimal. Mempermudah Anda dan tim melakukan hitung cepat langsung dari TPS yang dilakukan oleh para relawan hanya dengan menggunakan Aplikasi Mobile yang sudah tersedia.

Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Diketahui 33 perkara itu, dilakukan sidang secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, digelar secara 3 sesi hari ini. Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Yang tak boleh dilupakan adalah Mahyunadi merupakan adik kandung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 18 Februari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur,” tuturnya. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di laksanakan di Hotel Victoria Sangatta. “Menemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pesta demokrasi terbesar di kabupaten itu,” ujar Habibie dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/12).

Serta Musyaffa selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Seorang pejabat daerah di Kaltim tertangkap tangan dalam operasi tersebut. Karyoto tak percaya Ismunandar sebagai seorang pegawai negeri di level eselon tiga memiliki uang dalam rekening dan deposito sebesar itu. Berangkat dari temuan dugaan suap, hal tersebut juga akan didalami penyidik KPK.

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kaban BKAD Sahadi menyampaikan, Atas nama Pribadi, Keluarga dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2021 dan Selamat Menyongsong Baru 2022. Semoga Tuhan senantiasa memberkati serta menyertai hasil usaha Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi pelayan yang setia seturut FirmanNYA. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dan terus berkarya menjadikan Hari Esok Kutai Barat yang Lebih Baik Daripada Hari Ini. Pengawalan logistik pilkada tersebut dilakukan dari Gudang Logistik KPU Kab.

Proses pembangunan Gereja dan Pastoran Paroki ini tentunya membutuhkan pengorbanan baik pikiran, waktu, tenaga maupun biaya yang tidak sedikit,” jelas Bupati. “Saya harapkan kirannya kegiatan evaluasi agar dapat dilaksanakan secara rutin yang tidak hanya diperuntukan bagi kampung kelurahan melainkan juga untuk tingkat kecamatan dan kabupaten khususnya diwilayah Kabupaten Kutai Barat,” tuturnya. Diuraikannya masih begitu banyak hal yang harus dilaksanakan pembangunannya, harus disesuaikan dengan ukuran masing – masing kampung ataupun kelurahan. Pembangunan yang dimaksudkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur melainkan pada upaya peningkatan fasilitas–fasilitas umum. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan, kebakaran tersebut menyebabkan dua rumah, tiga unit mobil dan tiga unit sepeda motor hangus terbakar tanpa sempat berhasil diselamatkan. Pada kesempatan peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan tema ‘Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid-19, juga dilakukan penyerahan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa sembako, alat bantu disabilitas dan bantuan tunai kepada difabel.

Namun dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap pihak terkait, yang dilakukan Bawaslu termasuk tim dari Gakumdu, itu tidak memenuhi syarat. “jadi tidak ada pelangaran adminitrasi, apalagi pidana di situ,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk mengikuti seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang berjalan secara terbuka. “Kita masih harus menjaga proses ini sampai proses persidangan di MK selesai dan kita semua tentu menghormati proses hukum ini,” kata Febri. Saat saksi dari paslon 01 meminta kotak suara dibuka, ditemukan banyak daftar pemilih tetap tambahan.

Aplikasi SIMKADA ini sangat Aman digunakan karena kami telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan professional dengan mengutamakan kualitas produk dan layanan yang kami berikan. Tunjangan Dihapus, Sejumlah Anggota DPRD Morotai Pensiun MOROTAI,Gpriority – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, Suhari… DPRD Kota Palopo Tetapkan 2 Perda Palopo,Gpriority- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah … Kecurigaan prilaku sangatta curang petahan itu diperkuat mutasi jabatan aparatur sipil negara kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Proses tersebut dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati Kutai Timur Kasmidi Bullang. “Di Kecamatan Sanggat Utara total ada 7.271 KTP-el yang dibuat, jadi pencetakan ini secara masif karena si Kasmidi Bullang petahana yang mengusai birokrasi,” ujar Sururudin dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2020 di Gedung Mahakmah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

Penggeledahan yang dimulai sekira pukul 11.00 Wita, mulai dilakukan KPK dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. Setelah itu pindah ke ruang kerja Wakil Bupati Kutim serta ruang kerja Bupati Kutim Ismunandar. Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda Firgasih yang juga istri Ismunandar ke lembaga pemasyarakatan . Polisi Medan ternyata tidak melakukan penahanan terhadap HM alias A, pelaku pemukulan terhadap seorang anak di bawah umur berinsial FAL. Penetapan ini dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Penindakan KPK di tiga lokasi di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

“Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali. “Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” imbuh Ali. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi.

Setelah melakukan penggeledahan di berbagai dinas, personel KPK berkumpul di kantor bupati dan lanjut menuju rumah jabatan bupati untuk melakukan penggeledahan. Ditemui usai pemeriksaan di Mako Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, salah satu penyidik KPK membeberkan bahwa kedatangannya ke Kota Tepian untuk melengkapi sejumlah keterangan. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. “Penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 untuk masing-masing para tersangka/terdakwa,” katanya.

“Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” jelas Nawawi. Terpisah, saat hendak dibawa ke Rutan sekitar pukul 00.00 WIB, baik Bupati Kutai Timur Ismunandar maupun istrinya diam seribu bahasa, kendati dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Pimpinan KPK berlatar belakang Hakim ini menyebut, ketujuh tersangka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing untuk 20 hari pertama.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terpidana suap proyek infrakstruktur diKutai Timur, Kalimantan Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Solopos.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya yang juga Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan para terdakwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur ke Pengadilan Tipikor Samarinda. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan Aditya Maharani selaku rekanan dan Deky Aryanto selaku rekanan. Dalam operasi senyap itu ditemukan uang tunai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua penyuap Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar masing-masing sebagai kontraktor, yakni Aditya Maharani Yuono dan Deki Aryanto ke lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelimanya yaitu mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar, mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, Aditya Maharani selaku kontraktor, dan Deky Aryanto selaku rekanan. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang bocah 8 tahun, bernama Anugerah di Kutai Timur. Korban ditemukan meninggal akibat terkam buaya di Pantai Teluk Lombok, Sangatta Selatan. “Kami tambah pasokannya antara 1,8 persen hingga 26 persen dari kondisi normal, sesuai jenis BBM dan kemasan elpijinya,” kata Freddy di Balikpapan, dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 21 Desember 2021.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ucap Ali. Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Untuk BBM jenis pertamax ditambah sebesar 7,1 persen dari 1.333 KL per hari menjadi 1.428 KL per hari di wilayah Kalimantan. Untuk Kaltim, stok pertamax ditambah sebesar 6,5 persen menjadi sekitar 176 KL per hari. Sedangkan, tersangka lain berinsial Deky Aryanto disebutkan Nawawi merupakan rekanan dari Dinas Pendidikan Kutim dengan nilai proyek sejumlah Rp 40 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Juru Bicara Ali Fikri didampingi Deputi Penindakan Karyoto .

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “Kedua terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/12). Suriansyah juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1,08 miliar, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur di Kutim.

Dia turut diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan.

Encek, ujar Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, PEWARTA.CO | KPK membantu sangatta polisi dalam penyidikan kasus dugaan pungli di Bandung. Untuk wilayah Kalimantan Timur, stok pertalite ditambah 7,7 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.585 KL per hari menjadi 1.707 KL per hari. Freddy merinci, untuk seluruh Kalimantan, BBM jenis pertalite stoknya ditambah 5,4 persen atau menjadi 5.733 kiloliter dari kebutuhan konsumsi rata-rata harian sebesar 5.440 KL.

“Dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

Sidang Operasi Tangan Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dilanjutkan, di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (4/1) sore. Seorang saksi dari pihak rekanan swasta, Lila Mei Puspitasari, yang sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (9/9) kemarin, baru datang ke Mako Polresta Samarinda hari ini. Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan Arif Wibisono selaku ajudan Ismunandar menyusul ke Jakarta. Lalu, pada pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Dalam tangkap tangan kasus tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. Ismunandar juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya.

KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya. “Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Awak media turut menemui Rudy Ramadhan, selaku PPK Cipta Karya Dinas PU Kutim yang berkaitan dengan tersangka Kepala Dinas PU Kutim, Aswandini. Selain tentang selisih aliran dana, Gita juga mengatakan kalau tim penyidik mencari sumber aliran uang yang digunakan Encek UR Firgasih untuk membeli sebuah mobil senilai Rp 138 juta dari perusahaannya bekerja.

Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia.

SANGATTA – Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih dan tiga orang kepala dinas, tampaknya melebar. Termasuk ruang kerja Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, juga ikut digeledah, Rabu (8/7). KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Kaltimtoday.co, Jakarta – KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan Kutai Timur. Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terpidana suap proyek infrakstruktur diKutai Timur, Kalimantan Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua penyuap Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar masing-masing sebagai kontraktor, yakni Aditya Maharani Yuono dan Deki Aryanto ke lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelimanya yaitu mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar, mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, Aditya Maharani selaku kontraktor, dan Deky Aryanto selaku rekanan. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang bocah 8 tahun, bernama Anugerah di Kutai Timur. Korban ditemukan meninggal akibat terkam buaya di Pantai Teluk Lombok, Sangatta Selatan. “Kami tambah pasokannya antara 1,8 persen hingga 26 persen dari kondisi normal, sesuai jenis BBM dan kemasan elpijinya,” kata Freddy di Balikpapan, dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 21 Desember 2021.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ucap Ali. Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Sidang Operasi Tangan Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dilanjutkan, di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (4/1) sore. Seorang saksi dari pihak rekanan swasta, Lila Mei Puspitasari, yang sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (9/9) kemarin, baru datang ke Mako Polresta Samarinda hari ini. Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan Arif Wibisono selaku ajudan Ismunandar menyusul ke Jakarta. Lalu, pada pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Dalam tangkap tangan kasus tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. Ismunandar juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya.

Setelah melakukan penggeledahan di berbagai dinas, personel KPK berkumpul di kantor bupati dan lanjut menuju rumah jabatan bupati untuk melakukan penggeledahan. Ditemui usai pemeriksaan di Mako Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, salah satu penyidik KPK membeberkan bahwa kedatangannya ke Kota Tepian untuk melengkapi sejumlah keterangan. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. “Penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 untuk masing-masing para tersangka/terdakwa,” katanya.

Dia turut diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD. Penahanan dilakukan usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga menahan lima tersangka lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ujar Ali. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali.

“Dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia.

Kaltimtoday.co, Jakarta – KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan Kutai Timur. Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

“Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” jelas Nawawi. Terpisah, saat hendak dibawa ke Rutan sekitar pukul 00.00 WIB, baik Bupati Kutai Timur Ismunandar sangatta maupun istrinya diam seribu bahasa, kendati dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Pimpinan KPK berlatar belakang Hakim ini menyebut, ketujuh tersangka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing untuk 20 hari pertama.

Encek, ujar Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, PEWARTA.CO | KPK membantu polisi dalam penyidikan kasus dugaan pungli di Bandung. Untuk wilayah Kalimantan Timur, stok pertalite ditambah 7,7 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.585 KL per hari menjadi 1.707 KL per hari. Freddy merinci, untuk seluruh Kalimantan, BBM jenis pertalite stoknya ditambah 5,4 persen atau menjadi 5.733 kiloliter dari kebutuhan konsumsi rata-rata harian sebesar 5.440 KL.

Melalui keterangan tertulisnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim. “Hari ini penyidik KPK kembali memeriksa beberapa orang saksi dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Kutim,” terang Fikri. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi. Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Dua terpidana suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur resmi dijebloskan ke penjara.

KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya. “Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Awak media turut menemui Rudy Ramadhan, selaku PPK Cipta Karya Dinas PU Kutim yang berkaitan dengan tersangka Kepala Dinas PU Kutim, Aswandini. Selain tentang selisih aliran dana, Gita juga mengatakan kalau tim penyidik mencari sumber aliran uang yang digunakan Encek UR Firgasih untuk membeli sebuah mobil senilai Rp 138 juta dari perusahaannya bekerja.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “Kedua terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/12). Suriansyah juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1,08 miliar, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur di Kutim.

“Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali. “Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” imbuh Ali. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi.

Suriansyah , selaku orang kepercayaan yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan per termin sebesar 10 persen dari setiap pencairan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara, saat ini penahanan para terdakwa beralih dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tipikor Samarinda. HukumKriminal.net sebuah media online mengawali eksistensinya sejak 2018 Sebagai sikap dan tindakan atas perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang membuat masyarakat terseret dalam arus kebutuhan informasi yang cepat dan massive. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi terpidana penyuap Bupati Kutai Timur non aktif Ismunandar, Adiyta Maharani Yuono dan Deki Arianto.

Dalam tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali. Penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja wabup sempat jadi tanda tanya masyarakat, karena sebelumnya tidak disegel. Meskipun demikian, dari ruangan itu tampaknya tidak banyak dokumen yang diangkut penyidik. Lain halnya dengan ruangan Sekkab, terlihat ada sebuah koper yang ditarik dari dalam dan diduga berisi dokumen penting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia .

Pencoblosan diterapkan pada tanggal 12 Desember 2005 dan pasangan Awang Faroek–Isran Noor memenangkan Pilkada Kutim 2006 dengan perolehan suara semakin dari 50 persen. Awang Faroek–Isran Noor dilantik dijadikan bupati dan wakil bupati Kutai Timur pada tanggal 13 Februari 2006. Lantas sejauh mana gugatan yang dilayangkan tim advokasi MaKin ke MK? Syukur Alhamdulillah atas ungkapan mewakili para demonstran pendukung MaKin sepertinya penetapan kepala daerah harus menghadapi alur proses persidangan di MK demi mencari titik terang kebenarannya atas unsur kecurangan pilkada di kutim.

Aplikasi SIMKADA ini sangat Aman digunakan karena kami telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan professional dengan mengutamakan kualitas produk dan layanan yang kami berikan. Tunjangan Dihapus, Sejumlah Anggota DPRD Morotai Pensiun MOROTAI,Gpriority – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, Suhari… DPRD Kota Palopo Tetapkan 2 Perda Palopo,Gpriority- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah … Kecurigaan prilaku curang petahan itu diperkuat mutasi jabatan aparatur sipil negara kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Proses tersebut dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati Kutai Timur Kasmidi Bullang. “Di Kecamatan Sanggat Utara total ada 7.271 KTP-el yang dibuat, jadi pencetakan ini secara masif karena si Kasmidi Bullang petahana yang mengusai birokrasi,” ujar Sururudin dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2020 di Gedung Mahakmah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

Liputan6.com, Jakarta – Bupati Kutai Timur Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Ismunandar yang merupakan penasihat Partai Nasdem ini diduga menerima sejumlah uang dari rekanan proyek di Kabupaten Kutai Timur. “Mulai dari penemu, jajaran pengawas, 16 orang saksi, dan anggota PPS ,” ujar Budi.

Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Faridah menerangkan rapat pleno digelar KPU Kutim sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditetap. Kepada Swara Kutim.com ia menerangkan, KPU dibantu Pemkab Kutim terutama Dinas Kesehatan Kutim dan Satgas Covid 19 akan melakukan pengawasan ketat terkait Prokes Covid 19. Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. “Gugatan, terkait dengan sengketa suara, itu yang digugat adalah SK KPUD Kutim.

Mentoko, di kawasan ini terdapat sebuah pondok penelitian, dinamakan Pondok Penelitian Mentoko yang didirikan oleh Akira Suzuki, seorang pandai biologi dari Jepang yang mempelajari kehidupan orang utan di daerah ini. “Persidangan ini tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga durasi tetap kami batasi. Oleh karena itu, saya harapkan seluruhnya, termohon, pihak terkait dan Bawaslu menyampaikan pokok-pokoknya saja,” ujar Ketua Panel 3 Arief Hidayat. “Kami selalu menjaga netralitas dan independensi sebagai pemantau pemilihan.

“Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mampu menjaga ketenangan dan kejernihan dalam bertindak dan berpikir, sehingga kita tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang menghasut masyarakat terutama terkait agama yang begitu sensitif serta mampu mengatasi dan memandang persoalan hidup dengan bijaksana.” tegasnya. Lebih lanjut Bupati Kutai Barat FX Yapan menuturkan apalah artinya sebuah bangunan tempat ibadah yang megah tanpa diimbangi dengan kemegahan sikap dan perilaku serta iman kita sebagai umat. Melalui bangunan Gereja ini akan semakin meningkatkan semangat umat untuk beribadah di gereja. Kepada Peserta Pelatihan, kiranya dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius dan disiplin sehingga dapat menyerap materi dengan tepat. Perekonomian di Kabupaten Kutai Timur pada 2018 yang lalu dinilai mengalami peningkatan.

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

“Data masuk ke data center kami sudah 100 persen. Hsilnya, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin mendapatkan 74,9 persen dan kolom kosong 25,1 persen,” kata Koordinator Tim Data Edi-Rendi Efendi Hariadi dalam konferensi pers di Jalan KH Akhmad Muksin, Tenggarong, Rabu (9/12). “Karena data pusat, maka perlu dimutakhirkan sesuai kondisi dan faktual penduduk di lapangan. Jika ternyata ada yang sudah meninggal ternyata datanya masih ada, ya harus dicoret. Berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, jika memang warga yang didata ternyata sudah pindah keluar kota atau pindah alamat, maka akan disesuaikan atau dicoret dari lokasi pemilih di tempat tersebut,” sebut Ulfa.

Data sementara ini akan diumumkan, mulai di tingkat RT hingga Desa. Pada proses tersebut, masyarakat dipersilahkan untuk melakukan koreksi dan memberikan tanggapan terhadap hasil DPS. Jika memang ada warga yang nama dan datanya belum ada atau ternyata merupakan penduduk lama namun juga belum tercatat, maka akan kembali dilakukan koreksi oleh KPU. Jika melihat fakta tersebut, syarat untuk mengajukan permohonan PHP memang tidak terpenuhi. Sehingga sangat diharapkan MK mempertimbangkan dari aspek lain,” harapnya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ini menerangkan, beberapa materi posita atau dalil dalam surat gugatan dalam PHP Pilwali Balikpapan terkait penyelenggara pemilu.

Dapat tetap digunakan dalam kondisi jaringan tidak stabil bahkan offline dan akan melakukan sinkronisasi pembaharuan data secara otomatis. Tidak perlu biaya besar untuk dapat menjalankan SIMKADA, seluruh kebutuhan infrastruktur mulai dari server hingga komputer klien tidak membutuhkan ukuran yang besar. Dapat saling terhubung dengan berbagai perangkat teknologi seperti Aplikasi Relawan Mobile sehingga database dapat terbentuk sangatta dengan struktur yang rapi dan data real-time. Terintegrasi dengan berbagai platform untuk menjamin mobilitas dan fleksibilitas Anda dan tim dalam menggunakan SIMKADA, tersedia dalam Platform Website dan Mobile Apps dengan kunggulan rancangan teknologi maksimal. Mempermudah Anda dan tim melakukan hitung cepat langsung dari TPS yang dilakukan oleh para relawan hanya dengan menggunakan Aplikasi Mobile yang sudah tersedia.

Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Yaser Arafat Jabat Ketua Kadin Balikpapan Periode Kedua KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek melantik Ketua…80 Metro Wali Kota Balikpapan Umumkan Aturan Libur Nataru KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Kota Balikpapan mengumumkan aturan untuk menyambut libur Natal dan Tahun… Itu masih ditambah dengan naiknya honor petugas kehormatan Ad Hoc sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Disebutkan, anggaran Pilkada ditiap daerah bersumber dari APBD berdasarkan Undang-Undang dan dapat dibantu dengan APBN.

Seluruh data yang di input akan terekam secara digital di dalam basis data yang berfungsi sebagai Arsip Digital yang dapat Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk sengketa Pilkada. Memfasilitasi para relawan hingga ke level “grass root“ untuk melakukan pencatatan data dan di konsolidasi secara berjenjang dan terstruktur. Jadi prestasi relawan akan dihitung secara otomatis oleh sistem sehingga Anda tidak hanya mendapat “klaim“ sepihak tanpa bukti dari para relawan.

Kemudian PR,SP,SE,SI,YG dibawa dengan mobil untuk mencoblos di TPS 78. Sesampai di TPS 78, NG sempat menyapa Linmas yang berjaga untuk sekedar menanyakan kabar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Hasilnya, alhamdulillah hingga dengan saat ini pasangan MaKin masih unggul cukup jauh,” kata Mahyunadi. “Pagi ini sidang pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara. Untuk sesi pertama pagi ini ada 14,” kata ujar Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan sidang putusan PHP Pilkada yang berlangsung di ruang Pleno Gedung MK, yang disaksikan melalui di chanel MK di yotube.

Kemudian Encek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. “Dalam waktu yang sangat singkat pihak penyidik akan melakukan penetapan tersangka, terhadap kasus dugaan palsukan dukungan calon Perseorangan,” tegasnya. Kasatreskrim Polres Kutim Abdul Rauf ikut membenarkan adanya laporan sentra Gakkumdu Kutim. “Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan diteruskan ke penyidik Reskrim untuk ditindak lanjuti,” kata Rauf. Ia menambahkan, saat ini penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap perkara ini dengan meminta keterangan para saksi.

Wilayah ini seolah dijadikan gerbang bagi pengunjung yang akan masuk ke Sangatta melalui jalur darat. Dicirikan oleh dominasi objek wisata dunia, dengan Taman Nasional Kutai-nya yang sudah terkenal, wilayah ini juga “diuntungkan” dengan keberadaan kota Sangatta sbg ibukota kabupaten yang mempunyai sarana penunjang yang jauh semakin baik dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Kutai Timur. Namun sangat disayangkan bahwa hutan lebat yang menyejukkan perjalanan menuju kota Sangatta sekarang harus merana karena habis ditebangi oleh penduduk yang mengaku sbg “putera daerah” yang seharusnya ikut membantu melestarikan keindahan hutan Taman Nasional Kutai Timur, tetapi sekarang justru menghancurkannya. Jakarta – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dibagi dalam tiga panel di Gedung MK, Jakarta, Selasa. SANGATTA – Hingga kini status kependudukan warga Dusun Sidrap sepertinya tidak pernah berakhir. Ada ribuan warga yang tinggal di Desa Martadinata, Kutai Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang.

Serta Musyaffa selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Seorang pejabat daerah di Kaltim tertangkap tangan dalam operasi tersebut. Karyoto tak percaya Ismunandar sebagai seorang pegawai negeri di level eselon tiga memiliki uang dalam rekening dan deposito sebesar itu. Berangkat dari temuan dugaan suap, hal tersebut juga akan didalami penyidik KPK.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

Media Gathering, Pertamina Ajak Wartawan Belanja di Pasar Tradisional KOTAKU, BALIKPAPAN-Pertamina Group menggelar media gathering dengan cara yang unik. NasDem, dia melanjutkan, masih mendiskusikan calon dari NasDem pengganti Ismunandar dalam Pilkada 2020 pada Desember nanti. Keesokan harinya Musyaffa sangatta menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. Namun sayang, Nawawi enggan membeberkan penerimaan suap yang diterima Bupati Ismunandar untuk kepentingan kampanye.

Digunakan untuk mengelola seluruh data DPT dengan mudah sebagai referensi dan acuan dasar seluruh pemetaan suara dan gerakan para relawan. Berdasarkan pengalaman kami pada event Pilkada, ternyata para calon Anggota Legislatif banyak tertarik menggunakan sistem ini. Dan kami melakukan penyesuaian terhadap SIMKADA menjadi SiCaleg dan prestasi luar biasa kami capai, dengan mengantarkan lebih dari 400 Kursi DPRD hingga DPR-RI. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. Silahkan hubungi tim support untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Liputan6.com, Jakarta – Bupati Kutai Timur Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Ismunandar yang merupakan penasihat Partai Nasdem ini diduga menerima sejumlah uang dari rekanan proyek di Kabupaten Kutai Timur. “Mulai dari penemu, jajaran pengawas, 16 orang saksi, dan anggota PPS ,” ujar Budi.

Namun untuk pemasangan pipanisasi sumur bor dirumah warga sebanyak 218 rumah belum terlealilasi. Untuk masalah penunjukan PLT di dinas, diakui itu sudah pernah di tangani Bawaslu. Sebab memang pernah dilaporkan pihak Makin ke Bawaslu Kutim, termasuk Bawalu pusat.

Walau ibadah Natal dilakukan secara sederhana diharap tidak mengurangi sukacita dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Pengawalan pendistribusian logistik pilkada tersebut dilakukan dalam tiga hari yaitu terhitung mulai tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020. Dalam laporannya, AKBP Welly Djatmoko, S.H., S.I.K. M.Si menerangkan bahwa Personil Polres Kutai Timur melaksanakan pengawalan terhadap tiga mobil truck yang mengangkut logistik pilkada 2020 dari Gudang Logistik KPU Kab.

Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Diketahui 33 perkara itu, dilakukan sidang secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, digelar secara 3 sesi hari ini. Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya.

Begitu juga dengan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Sentra Gakkumdu Kutim resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dukungan. Rachmat Gobel memberikan bantuan berupa jaket anti air untuk pengendara bentor dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem itu berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Dikatakannya, wacana penghapusan debat dan kampanye masih menunggu peraturan resmi dari KPU RI.

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling mengatakan rapat pleno pihaknya memutuskan tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan karena tak memenuhi unsur. Proteksi terhadap kesalahan input sangat maksimal sehingga validitas data dapat terjamin walaupun digunakan oleh Operator dengan tingkat pendidikan menengah. Dirancang dengan multiproses yang saling bersinergi sehingga dapat mengeluarkan hasil perhitungan data dengan sangat cepat dan akurat. Fitur yang digunakan untuk mengirimkan pesan secara masal dan terintegrasi dengan database utama, sehingga Anda dapat memilih tujuan secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan.

Proses pembangunan Gereja dan Pastoran Paroki ini tentunya membutuhkan pengorbanan baik pikiran, waktu, tenaga maupun biaya yang tidak sedikit,” jelas Bupati. “Saya harapkan kirannya kegiatan evaluasi agar dapat dilaksanakan secara rutin yang tidak hanya diperuntukan bagi kampung kelurahan melainkan juga untuk tingkat kecamatan dan kabupaten khususnya diwilayah Kabupaten Kutai Barat,” tuturnya. Diuraikannya masih begitu banyak hal yang harus dilaksanakan pembangunannya, harus disesuaikan dengan ukuran masing – masing kampung ataupun kelurahan. Pembangunan yang dimaksudkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur melainkan pada upaya peningkatan fasilitas–fasilitas umum. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan, kebakaran tersebut menyebabkan dua rumah, tiga unit mobil dan tiga unit sepeda motor hangus terbakar tanpa sempat berhasil diselamatkan. Pada kesempatan peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan tema ‘Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid-19, juga dilakukan penyerahan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa sembako, alat bantu disabilitas dan bantuan tunai kepada difabel.

“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka.

Padahal itu dilakukan ditengah arus aksi unjuk rasa ratusan pendukung paslon bupati/wabup kutim nomor urut 1 H Mahyunadi SE M Si dan H Lulu Kinsu atas beberapa point tuntutan aksi pelanggaran kecurangan pilkada kutim. Sesui jadwal MK, sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati Kutai Timur tahun 2020 dengan nomor perkara 91/PHP.BUP-XIX/2021 akan kembali dilaksanakan pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 08.00 Wita. Dengan agenda, mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.

Memperkuat data pendukung, advokasi MaKin atas keberhasilan pengungkapan para tersangka yang melakukan indikasi kecurangan pilkada atas perundang-undangan pemilukada yang berlaku tentang adanya unsur pidana baik langsung maupun tidak langsung dalam menambah dukungan suara ke salah satu paslon. Habibie mengatakan, dugaan pelanggaran yang paling mencolok terkait Daftar Pemilih Tambahan . Menurut dia, pencatatan daftar hadir pemilih tambahan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, untuk pemilihan gubernur terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Karyoto memastikan kasus ini akan terus dikembangkan oleh pihaknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan dugaan suap kepada Ismunandar dan istri serta sejumlah pihak lain nilainya akan bertambah.

Bahkan dari salah satu jubir terpercaya dari MaKin yang terus mengawal kecurangan pilkada kutim telah berkoordinasi langsung dengan Mendagri di Jakarta Tito Karnavian terkait pelanggaran kode etik penyalahgunaan jabatan kewenangan kepala daerah yang melakukan rotasi pelantikan jabatan Plt Disdukcapil. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan .

Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Yaser Arafat Jabat Ketua Kadin Balikpapan Periode Kedua KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek melantik Ketua…80 Metro Wali Kota Balikpapan Umumkan Aturan Libur Nataru KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Kota Balikpapan mengumumkan aturan untuk menyambut libur Natal dan Tahun… Itu masih ditambah dengan naiknya honor petugas kehormatan Ad Hoc sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Disebutkan, anggaran Pilkada ditiap daerah bersumber dari APBD berdasarkan Undang-Undang dan dapat dibantu dengan APBN.

Pencoblosan diterapkan pada tanggal 12 Desember 2005 dan pasangan Awang Faroek–Isran Noor memenangkan Pilkada Kutim 2006 dengan perolehan suara semakin dari 50 persen. Awang Faroek–Isran Noor dilantik dijadikan bupati dan wakil bupati Kutai Timur pada tanggal 13 Februari 2006. Lantas sejauh mana gugatan yang dilayangkan tim advokasi MaKin ke MK? Syukur Alhamdulillah atas ungkapan mewakili para demonstran pendukung MaKin sepertinya penetapan kepala daerah harus menghadapi alur proses persidangan di MK demi mencari titik terang kebenarannya atas unsur kecurangan pilkada di kutim.

Iapun mengingatkan PPK sudah mempersiapkan data dengan dokumen lainnya agar saat berlangsung rapat tidak terjadi masalah. “Setiap PPK harus memastikan dokumen surat suara yang ada didalam kotak karena nantinya kita akan membuka satu persatu dan akan kita cocokan dengan hasil Sirekap,” pesan Ulfa. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan supaya dapat semakin mengokokohkan kinerja diwlilayah kerja masing–masing partai politik dan melanjutkan sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah untuk menjalankan tiap program pembangunan yang telah rencanakan, pungkasnya. KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Badan Kesbangpol menggelar bimbingan teknologi pelaporan bantuan keuangan partai politik yang dilaksanakan di ruang koordinasi lantai III dan diikuti oleh peserta dari sepuluh partai politik yang terdiri dari ketua dan bendahara partai politik. KaltimKita.com, SANGATTA – Penetapan hasil pleno pilkada Kutai Timur, telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 17 Desember 2020 lalu.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD. Penahanan dilakukan usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga menahan lima tersangka lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ujar Ali. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali.

Melalui keterangan tertulisnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim. “Hari ini penyidik KPK kembali memeriksa beberapa orang saksi dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Kutim,” terang Fikri. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi. Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Dua terpidana suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur resmi dijebloskan ke penjara.

“Dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

“Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali. “Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” imbuh Ali. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi.

“Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” jelas Nawawi. Terpisah, saat hendak dibawa ke Rutan sekitar pukul 00.00 WIB, baik Bupati Kutai Timur Ismunandar maupun istrinya diam seribu bahasa, kendati dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Pimpinan KPK berlatar belakang Hakim ini menyebut, ketujuh tersangka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing untuk 20 hari pertama.

“Dalam waktu 14 hari kerja, JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Kalimantan Timur ,” terang Ali. KPK membentuk dua tim, yakni satu tim di Jakarta dan satu tim lagi di Sangatta Kutai Timur. Sementara dua tersangka selaku pemberi suap saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

Setelah melakukan penggeledahan di berbagai dinas, personel KPK berkumpul di kantor bupati dan lanjut menuju rumah jabatan bupati untuk melakukan penggeledahan. Ditemui usai pemeriksaan di Mako Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, salah satu penyidik KPK membeberkan bahwa kedatangannya ke Kota Tepian untuk melengkapi sejumlah keterangan. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. “Penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 untuk masing-masing para tersangka/terdakwa,” katanya.

Dalam tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali. Penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja wabup sempat jadi tanda tanya masyarakat, karena sebelumnya tidak disegel. Meskipun demikian, dari ruangan itu tampaknya tidak banyak dokumen yang diangkut penyidik. Lain halnya dengan ruangan Sekkab, terlihat ada sebuah koper yang ditarik dari dalam dan diduga berisi dokumen penting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia .

Encek, ujar Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, PEWARTA.CO | KPK membantu polisi dalam penyidikan kasus dugaan pungli di Bandung. Untuk wilayah Kalimantan Timur, stok pertalite ditambah 7,7 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.585 KL per hari menjadi 1.707 KL per hari. Freddy merinci, untuk seluruh Kalimantan, BBM jenis pertalite stoknya ditambah 5,4 persen atau menjadi 5.733 kiloliter dari kebutuhan konsumsi rata-rata harian sebesar 5.440 KL.

Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia.

Suriansyah , selaku orang kepercayaan yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan per termin sebesar 10 persen dari setiap pencairan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara, saat ini penahanan para terdakwa beralih dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tipikor Samarinda. HukumKriminal.net sebuah media online mengawali eksistensinya sejak 2018 Sebagai sikap dan tindakan atas perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang membuat masyarakat terseret dalam arus kebutuhan informasi yang cepat dan massive. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi terpidana penyuap Bupati Kutai Timur non aktif Ismunandar, Adiyta Maharani Yuono dan Deki Arianto.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab sangatta Kutim. Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terpidana suap proyek infrakstruktur diKutai Timur, Kalimantan Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali. Dua terpidana tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua penyuap Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar masing-masing sebagai kontraktor, yakni Aditya Maharani Yuono dan Deki Aryanto ke lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelimanya yaitu mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar, mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, Aditya Maharani selaku kontraktor, dan Deky Aryanto selaku rekanan. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang bocah 8 tahun, bernama Anugerah di Kutai Timur. Korban ditemukan meninggal akibat terkam buaya di Pantai Teluk Lombok, Sangatta Selatan. “Kami tambah pasokannya antara 1,8 persen hingga 26 persen dari kondisi normal, sesuai jenis BBM dan kemasan elpijinya,” kata Freddy di Balikpapan, dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 21 Desember 2021.

Dia turut diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan.

Kaltimtoday.co, Jakarta – KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan Kutai Timur. Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

Dengan demikian, Ismunandar dan istrinya serta lima tersangka lainnya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 22 Juli 2020. Musyaffa , menjadi orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. Tersangka Ismunandar, sebagai Bupati Kutai Timur menjamin anggaran yang dituju untuk proyek tidak terjadi pemotongan anggaran.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ucap Ali. Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.