Kabar Kutai Timur

Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan beberapa orang lain termasuk istrinya Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ungaria. “Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar,” jelasnya. Sekitar pukul 18.45 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim.

Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Setelah OTT, ti penyidik KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres Kutai Timur untuk memeriksa sejumlah saksi. Saat itu, Kasmidi menjelaskan akan mencari informasi terkait kabar dan keberadaan Ismunandar. Menurut Nawawi, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri. KPK menyerahkan perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat kepada Bareskrim Mabes Polri demi menghindari tumpang tindih laporan dari masyarakat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk. Nawawi menegaskan, OTT terhadap Ismunandar dan sejumlah pejabat Kabupaten Kutai Timur lainnya merupakan upaya KPK dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya.

Kemudian Emcek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan ajudannya Arif Wibisono pun menyusul ke Jakarta.

Lalu, pada pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Berkas kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahmah Hidayat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri. Sidang Operasi Tangan Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dilanjutkan, di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (4/1) sore. Dua tersangka lain selaku pemberi suap, juga langsung ditahan adalah Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Keduanya merupakan kontraktor proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur dan Dinas Pendidikan dalam dua tahun terakhir.

Sebelum menangkap Ismunandar, Satgas Korsupgah Korwil IV KPK beberapa bulan lalusudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi. Barang bukti yang disita dari tiga lokasi berupa sejumlah uang yang belum terkonfirmasi jumlahnya dan beberapa buku rekening bank. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengakui sering memberi uang ke bekas penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Di tempat terpisah, yakni di Samarinda, tim KPK yang lain menunggu kedatangan Bupati yang dikabarkan tiba dari Jakarta sekitar pukul 08.00 malam. Polisi menangkap HSM, pelaku penganiayaan pelajar di parkiran minimarket yang viral di media sosial.

Selama ini IPW menilai, dalam memimpin KPK, Firli bekerja sebagai polisi yang Promoter, dengan mengedepankan deteksi dini, dan antisipasi demi kelangsungan proses pembangunan dan penyelamatan uang negara. Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor UNJ, Komaruddin. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Indriyanto mengingatkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan itu memang sudah menjadi tugas KPK sebagai lembaga penegak hukum tak peduli siapa pemimpinnya. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Bupati Kutai Timur Ismunandar bukan untuk menunjukkan bahwa lembaganya masih memiliki taji. Fikar pun meminta agar Firli tetap diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia terkait gaya hidup mewah itu.

Ditemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar yang disita KPK saat menangkap Ismunandar dalam OTT. KPK menemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar saat menangkap Ismunandar dalam OTT. Disebutkan sesuai Pasal 40 ayat , dalam penghentian penyidikan dan penuntutan itu, Firli harus melaporkannya ke Dewan Pengawas, paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. Kini menjadi tugas Firli untuk membersihkan benalu dan kanker berat di tubuh lembaga anti rasuha itu. Sebagai jenderal polisi senior, Firli harus bisa memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang berurusan dengan KPK.

Keputusan itu merupakan buntut dari dicokoknya Bupati Kutai Timur Ismunandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, wakil bupati ditetapkan menjadi pelaksatan tugas untuk memimpin daera hingga terpilihnya bupati definitif. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar, beserta istrinya Encek UR Firgansih yang diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim, Kamis (2/6). KPK telah meringkus tujuh tersangka buntut OTT kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Namun, berdasarkan keterangan dari sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis 2 Juli 2020. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Jenderal polisi bintang tiga itu menuturkan, politik dinasti berawal dari proyek yang disusun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Dia menduga, proyek tersebut disetujui Ketua DPRD yang merupakan istri dari Ismunandar. “Sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat KUHP,” ujar Nawawi.

Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP. “Memberantas korupsi perlu andil peran dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh,” tutur Firli. “Kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan,” kata Firli di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020. Nawawi mengatakan, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. Pada 17 Maret 2020 merupakan terakhir Ismu melaporkan harta kekayaannya ke KPK.

Nawawi mengatakan penyadapan pertama terkait kasus korupsi yang menjerat Ismunandar beserta sang istri yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria itu dilakukan pada Februari 2020. “Jadi sekitar Februari kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” kata Nawawi. KPK menduga Ismunandar menerima duit miliaran Rupiah dari dua kontraktor yang ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. Duit itu diduga diberikan agar pengusaha itu mendapatkan jatah poryek di Kutai Timur.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dari hasil tangkap tangan tersebut disita uang sejumlah Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. KPK melaporkan mengamankan sebanyak 15 orang dalam operasi tersebut termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Selain Ismunandar dan istrinya, KPK turut menetapkan 3 pejabat Dinas Kutai Timur menjadi tersangka kasus ini. Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan juli 2020 lalu. Sidang kasus dugaan suap yang membelit Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Seorang tukang becak yang biasa mangkal di Nganjuk, Sarmidi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Pada 20 Mei 2020 lalu, KPK menjaring seorang pejabat Universitas Negeri Jakarta berinisial Dwi Achmad Noor saat operasi tangkap tangan di lingkungan Kemendikbud. Kemudian Deky Aryanto merupakan rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan kabupaten Kutai Timur senilai Rp 40 miliar. Di mana dengan adanya operasi tangkap tangan ini sangatta KPK membuktikan adanya paralelitas penindakan dan pencegahan yang berjalan dengan baik. Firli pun enggan menanggapi soal tudingan bahwa OTT KPK ini sebagai unjuk gigi setelah isu dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK berhembus. Kasus inipun tidak akan menutupi isu dugaan pelanggaran kode etik terhadap Firli Bahuri.

Firli pun mengaku memahami keraguan masyarakat di awal dirinya memimpin KPK. “Kami sangat memahami, dan kita kerja keras dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat,” kata dia. “Pimpinan itu tetap harus diperiksa sampai kapanpun, yang dia pakai heli, yang pola hidupnya mewah. Harus dijatuhi hukuman,” ujar dia. “Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia.

“Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR karena COVID-19. Fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutim,” jelas Firli. Ia juga pernah bekerja untuk pemerintah kota Bontang pada 2001 sampai 2002 di bagian pekerjaan umum dan administrasi pembangunan. Ismunandar lalu menyelesaikan pendidikan master perencanaan kota dan daerah dari Universitas Gadjah MAda pada 1999. Ketua DPW Nasdem Kalimantan Timur Harbiansyah, mengatakan tidak akan membantu Ismunandar dari segi bantuan hukum. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup.

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus OTT Bupati Kutim Ismunandar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. “Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi memperkaya diri pribadi dan keluarganya,” tegasnya.