Kabar Kutai Timur

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Mereka yang diperiksa, yaitu PPK pada Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur Rudy Ramadhan, Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Timur Ahmad Firdaus, Kasubbag Pengelolaan PBJ ULP Kutai Timur Irwan Iskandar, Kabag ULP Kutai Timur Noviari Noor, Kabid Aset BPKAD Kutai Timur Supartono.

Antara lain, fraksi yang memiliki empat kursi di lembaga legislatif Kutim ini menilai Pemerintah Kutai Timur tidak konsisten terhadap delapan prioritas yang dituangkan dalam RKPD. Sebab, pembiayaan delapan prioritas tersebut besaran alokasi yang tertuang dalam APBD tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Demikian juga dengan masalah alokasi anggaran, yang kini sedang dalam pembahasan, Joni mengatakan akan dialokasikan sesuai dengan aturan. Misalnya untuk pendidikan 20 persen, dan lain sebaginya, itu akan diikuti. “Bahkan, kalau memang anggaran cukup, lebih juga tidak apa-apa,” katanya. “Jadi, tunggu saja, apa yang kami akan lakukan, tapi pastinya akan ada terobosan baru yang kami lakukan,” katanya.

Selanjutnya Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Hason Ali, juga menyetujui tetapi dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama pemerintah harus serius dalam melaksanakan APBD Kutim tahun anggaran 2022, pada delapan pembangunan prioritas Pemkab Kutim. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Sementara itu, setelah resmi menjadi anggota DPRD Kutim, Ahmad Gazali mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan yang meliputi Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang, dan Kaubun.

Agar ekonomi bisa maju di wilayah itu dengan adanya perbaikan jalan, maka akan lebih memudahkan para petani utuk menjual hasil panennya ke kota, khususnya di wilayah Sangsaka,” katanya. SAMARINDA. Joni S.Sos Kamis (5/11) resmi memimpin DPRD Kutai Timur. Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Rahmat Samjaya, dalam Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim Asty Mazar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Mampu memahami dan menyikapi kerentanan pola korupsi penyelenggaraan pemerintah daerah serta mampu memahami semua materi dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan teknis. Sekretaris DPRD Kaltim Muhammad Ramadhan dalam sambutnnya menjelaskan salah satu keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan mengikuti orientasi dan pedalaman, oleh sebab itu maka kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam serta mempertajam pemahaman bagi pimpinan dan anggota DPRD. “Adapun materi yang disampaikan mengenai pokok-pokok pikiran, etika komunikasi berpolitik, serta hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,” sebutnya. “Pak Sekda selaku ketua TAPD saja tak berdaya menghadapi usulan itu,” sambungnya.

Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD. Dari sisi prosedur, Ismunandar mengklaim, tidak ada aturan yang yang dilanggar. Menurut Ketua Komisi II DPRD Agus Aras, di Sangatta, Selasa, mereka akan dipanggil untuk dimintai penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari pemerintah daerah dan pusat. Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur.

Pria kelahiran 14 Mei 1971 ini, kini tinggal di Masalap Ilir Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung. Di Pemilu tahun 2019, ia berada di urutan pertama DCT PPP untuk DPRD Kutim, dari Dapil III, meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon, dengan meraih 1.630 suara sehingga mengantarkannya kembali berkarya di rumah rakyat Kutim. “Kami sebagai lembaga pengawas tidak ingin menghambat investasi apalagi sekarang di tengah pandemi. Tentunya masyarakat setempat perlu berkembang dengan berjalannya perusahaan. Namun, jika ditata dengan baik, punya hubungan bagus dengan masyarakat akan mempengaruhi sekaligus mempercepat perekonomian setempat dengan investasi masuk,” ungkapnya.

SURABAYA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengikuti acara training dan workshop optimalisasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD di Ciputra Word Surabaya, 12 – 15 Desember. Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan melalui kegiatan training dan workshop dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni maka diharapkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kemampuan profesi sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dalam diperdalam. Selain itu, diharapkan mampu memahami kepemimpinan dan komunikasi politik secara dinamis. Mampu melaksanakan sinkronisasi antara DPRD Kaltim dan eksekutif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Nawawi mengatakan Ismunandar akan ditahan di Rutan KPK Kaveling C1. Sedangkan Encek Unguria selaku Ketua DPRD Kutim ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Di sisi lain, Ramadhani juga meminta Disnakertrans Kutim untuk melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, dan memastikan dokumen yang digunakanpun resmi. Iapun meminta, jangan sampai kuli asing itu berkeliaran, dan menggantikan pekerja lokal di Kutim.

Kala itu, Encek meminta ke eksekutif agar pokir tak diganggu dan semua yang diusulkan para dewan harus dipenuhi. Semua tahu, Encek merupakan istri dari Ismunandar, bupati Kutim saat itu. Selama tak ada titah jelas dari Ismu, maka isi sambutan itu pun menjelma dalam penyisihan anggaran. Hebatnya lagi, di masa Encek memimpin, pokir yang diusulkan tak hanya memuat bentuk kegiatan dan lokasi aspirasi warga yang diserap lewat reses. Dalam pandangan kelompok masyarakat sipil, Buyung menambahkan, pertambangan tanpa izin marak karena dua hal.

Upaya merevisi usulan pokir dalam surat ketua dewan itu hanya perdebatan di internal TAPD. Semua tak mungkin berani membantah perintah istri bupati yang duduk di legislatif. Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berharap kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Kutai Timur menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam kasus tersebut, KPK diketahui telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Kutim, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri. Selain fokus pada pembayaran utang, Pemerintah Kukar dalam pelaksanaan pembangunan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi diwilayah Kukar, dengan membentuk Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .

KPK menetapkan pasangan suami-istri, yaitu Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur dan Encek Unguria selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, lanjut dia, yang terpenting adalah proaktif untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan. Jagan sampai ada masalah atau kejadian baru melaksanakan pertemuaan. Ada beberapa alasan, kenapa Fraksi PDI Perjuangan menolak RAPBD 2022 disahkan menjadi APBD 2022.

“Membanguan pelabuhan dan kegiatan angkutan sungai tanpa dilengkapi izin resmi itu sudah jelas pelanggaran. Jadi, tepat jika diberikan sanksi berat,” katanya. Agus juga memberikan apresiasi dan memuji kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kutai Timur, karena berhasil mengungkap praktik perusahaan-perusahaan nakal itu. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Selain Ismunandar dan Encek Firgasih, Satgas KPK juga mengamankan 13 orang dalam kasus yang sama.

“Pak dewannya yang mana pak ya,” ucap Kidang menirukan salah satu warga yang bertanya saat reses. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sangatta penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan. Sedangkan OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK menangkap delapan orang. Mereka langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

“Perusahaan tersebut tidak taat aturan dan merugikan daerah dan negara, mereka wajar diberikan teguran bahkan sanksi,” kata Agus dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur. Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan aksi ke DPP PPP serta membawa ke ranah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Lebih lanjut, Fadli juga mendesak Gubernur Kaltim untuk menindak lanjuti persoalan ini. Jangan sampai membiarkan masalah dugaan ijazah palsu ini begitu saja. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Mereka kemudian langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Terpisah Ketua AJKT, Sukriadi mengatakan, kerja sama dan jalinan sinergitas antara wartawan dengan seluruh anggota DPRD Kutim bisa semakin baik. Audiensi yang dijalankan ini juga sebagai bentuk masukan jurnalis untuk mempertajam kinerja para legislator.

Dengan menggandeng pihak perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility , cukup mengurangi beban pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Uang daerah itu ditujukan untuk pelaksanaan pokir 40 anggota dewan. Jika kocek aspirasi para dewan sampai terpotong untuk penanganan Covid-19 di Kutim, jatah yang terpotong itu harus dirapel pada 2021. Semua diambil dari belanja barang dan jasa di OPD di Kutim,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Timur Edward Azran dalam berkas acara pemeriksaan . Usulan itu turut menuangkan nominal pengadaan barang dan jasa tersebut dan diplot di OPD mana anggarannya. Ini tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kutim bernomor 04/KEU-PA/III/2020 tertanggal 30 Januari 2020.

Terlihat warga memeriksa kondisi pria yang mengenakan atasan biru tersebut. Kepala BNNP Kaltim Wisnu Andayana mengatakan, Desa Bersih dari Narkoba ini dijalankan secara bertahap untuk mewujudkan Indonesia bersih dari Narkoba. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan. PT EBL dan PT Telen di Kecamatan Karangan belum memiliki izin pelabuhan, namun pelabuhan sudah dioperasikan. PT Indexim di Maloy tidak memperpanjang izin lapangan penumpukan batubara . PT Indexim Kaliorang diduga melakukan penambahan areal pelabuhan .

SURABAYA. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengikuti acara training dan workshop optimalisasi tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD di Ciputra Word Surabaya, 12 – 15 Desember. Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya. Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan melalui kegiatan training dan workshop dengan menghadirkan pemateri yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni maka diharapkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kemampuan profesi sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat dalam diperdalam. Selain itu, diharapkan mampu memahami kepemimpinan dan komunikasi politik secara dinamis. Mampu melaksanakan sinkronisasi antara DPRD Kaltim dan eksekutif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Setelah dilakukan laouncing menurut Kesbangpol perlu adanya kreativitas dari kades serta aparat desa dengan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penerapan untuk program Desa Bersinar dan adanya penganggaran dana Desa untuk mendukung program P4GN serta kegiatan penyuluhan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021.

Antara lain, fraksi yang memiliki empat kursi di lembaga legislatif Kutim ini menilai Pemerintah Kutai Timur tidak konsisten terhadap delapan prioritas yang dituangkan dalam RKPD. Sebab, pembiayaan delapan prioritas tersebut besaran alokasi yang tertuang dalam APBD tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Demikian juga dengan masalah alokasi anggaran, yang kini sedang dalam pembahasan, Joni mengatakan akan dialokasikan sesuai dengan aturan. Misalnya untuk pendidikan 20 persen, dan lain sebaginya, itu akan diikuti. “Bahkan, kalau memang anggaran cukup, lebih juga tidak apa-apa,” katanya. “Jadi, tunggu saja, apa yang kami akan lakukan, tapi pastinya akan ada terobosan baru yang kami lakukan,” katanya.

Dengan menggandeng pihak perusahaan melalui dana Corporate Social Responsibility , cukup mengurangi beban pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat. Uang daerah itu ditujukan untuk pelaksanaan pokir 40 anggota dewan. Jika kocek aspirasi para dewan sampai terpotong untuk penanganan Covid-19 di Kutim, jatah yang terpotong itu harus dirapel pada 2021. Semua diambil dari belanja barang dan jasa di OPD di Kutim,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kutai Timur Edward Azran dalam berkas acara pemeriksaan . Usulan itu turut menuangkan nominal pengadaan barang dan jasa tersebut dan diplot di OPD mana anggarannya. Ini tertuang dalam Surat Ketua DPRD Kutim bernomor 04/KEU-PA/III/2020 tertanggal 30 Januari 2020.

“Dengan bertambahnya satu orang ini, artinya semangat bekerja bisa ditingkatkan lagi,” harapnya. Mereka menjalani pemeriksaan awal dengan status sebagai terperiksa. Belakangan diketahui bahwa korban yang dugaan sementara meninggal karena kecelaan itu merupakan warga Kampung Sidrap. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

Pertama, pelaku peti tidak melalui proses perizinan serta tidak melakukan kewajiban keuangan dan lingkungan. Kedua, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum karena belum adanya kejelasan regulasi dan kelembagaan, terutama setelah disahkannya UU Minerba. Ditambah lagi, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pertambangan, termasuk sulitnya masyarakat mengadu. Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun.

Hak Cipta © Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, All Rights Reserved. “Kami sudah mendapatkan informasi awal itu, tapi belum resmi. Kami dengar persetujuan Komisi IV sekitar 7.800 hektar. Persetujuan itu dikembalikan lagi ke Kementerian Kehutanan RI untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi,” kata Suprihanto. Suprihanto pun membenarkan informasi bahwa kemungkinan besar luasan enclave Taman Nasional Kutai yang disetujui DPR RI sekitar 7.800 hektar. Selanjutnya para anggota DPRD baru yang duduk di kursi dewan itu dipersiapkan. Rapat paripurna sebelumnya juga dilakukan dengan penetapan pimpinan sementara DPRD Kutim.

Agar ekonomi bisa maju di wilayah itu dengan adanya perbaikan jalan, maka akan lebih memudahkan para petani utuk menjual hasil panennya ke kota, khususnya di wilayah Sangsaka,” katanya. SAMARINDA. Joni S.Sos Kamis (5/11) resmi memimpin DPRD Kutai Timur. Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Rahmat Samjaya, dalam Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim Asty Mazar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Pria kelahiran 14 Mei 1971 ini, kini tinggal di Masalap Ilir Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung. Di Pemilu tahun 2019, ia berada di urutan pertama DCT PPP untuk DPRD Kutim, dari Dapil III, meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon, dengan meraih 1.630 suara sehingga mengantarkannya kembali berkarya di rumah rakyat Kutim. “Kami sebagai lembaga pengawas tidak ingin menghambat investasi apalagi sekarang di tengah pandemi. Tentunya masyarakat setempat perlu berkembang dengan berjalannya perusahaan. Namun, jika ditata dengan baik, punya hubungan bagus dengan masyarakat akan mempengaruhi sekaligus mempercepat perekonomian setempat dengan investasi masuk,” ungkapnya.

Kepada keluarga atau orang yang pernah kontak erat dengan yang bersangkutan diminta untuk segera melakukan test swab di tempat yang telah disediakan pemerintah agar penularannya bisa diantisipasi. Kalau memang ada yang bergejala bisa dirumah walaupun ringan ataupun nga ada gejala silakan ke rumah Sakit Umum Kudungga atau ke Hotel Kutai Permai,” bebernya. “Hasilnya, ada satu anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Terkait dengan masalah angaran, Joni mengakui, DPRD tentu sepakat dengan pemerintah, untuk lebih transparan. Termasuk mulai dari pembahasan, yang penting itu sesuai dengan aturan. Selain lima nama di atas, KPK juga menetapkan dua orang rekanan proyek sebagai tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang kini tengah menjalani proses persidangan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT.

DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur akan memanggil 12 perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, terkait dugaan membangun pelabuhan dan angkutan sungai tanpa izin resmi dari pemerintah. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa istri Bupati Kutai Timur, Encek UR Firgasih merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Adapun OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang.

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. sangatta Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

“Pak dewannya yang mana pak ya,” ucap Kidang menirukan salah satu warga yang bertanya saat reses. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan. Sedangkan OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK menangkap delapan orang. Mereka langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan.

Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Selain itu, Ismunandar, Suriansyah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima THR masing-masing senilai Rp 100 juta dan transfer senilai Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Dilihat dari situs resmi Pemkab Kutai Timur, Encek menjabat Ketua DPRD Kutai Timur saat ini.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Mereka yang diperiksa, yaitu PPK pada Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur Rudy Ramadhan, Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Timur Ahmad Firdaus, Kasubbag Pengelolaan PBJ ULP Kutai Timur Irwan Iskandar, Kabag ULP Kutai Timur Noviari Noor, Kabid Aset BPKAD Kutai Timur Supartono.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas perusahaan. Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur.