Kabar Kutai Timur

Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD. Penahanan dilakukan usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga menahan lima tersangka lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ujar Ali. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali.

“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali. Dua terpidana tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali.

Dalam OTT itu, KPK dikabarkan menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur berinisial IS. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membeberkan peran Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria. Dua tersangka yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

Kaltimtoday.co, Jakarta – KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan Kutai Timur. Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

“Dalam waktu 14 hari kerja, JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Kalimantan Timur ,” terang Ali. KPK membentuk dua tim, yakni satu tim di Jakarta dan satu tim lagi di Sangatta Kutai Timur. Sementara dua tersangka selaku pemberi suap saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

“Dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terpidana suap proyek infrakstruktur diKutai Timur, Kalimantan Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Dengan demikian, Ismunandar dan istrinya serta lima tersangka lainnya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 22 Juli 2020. Musyaffa , menjadi orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. Tersangka Ismunandar, sebagai Bupati Kutai Timur menjamin anggaran yang dituju untuk proyek tidak terjadi pemotongan anggaran.

Melalui keterangan tertulisnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim. “Hari ini penyidik KPK kembali memeriksa beberapa orang saksi dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Kutim,” terang Fikri. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi. Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Dua terpidana suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur resmi dijebloskan ke penjara.

Encek, ujar Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, PEWARTA.CO | KPK membantu polisi dalam penyidikan kasus dugaan pungli di Bandung. Untuk wilayah Kalimantan Timur, stok pertalite ditambah 7,7 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.585 KL per hari menjadi 1.707 KL per hari. Freddy merinci, untuk seluruh Kalimantan, BBM jenis pertalite stoknya ditambah 5,4 persen atau menjadi 5.733 kiloliter dari kebutuhan konsumsi rata-rata harian sebesar 5.440 KL.

Dalam tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali. Penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja wabup sempat jadi tanda tanya masyarakat, karena sebelumnya tidak disegel. Meskipun demikian, dari ruangan itu tampaknya tidak banyak dokumen yang diangkut penyidik. Lain halnya dengan ruangan Sekkab, terlihat ada sebuah koper yang ditarik dari dalam dan diduga berisi dokumen penting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia .

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua penyuap Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar masing-masing sebagai kontraktor, yakni Aditya Maharani Yuono dan Deki Aryanto ke lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelimanya yaitu mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar, mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, Aditya Maharani selaku kontraktor, dan Deky Aryanto selaku rekanan. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang bocah 8 tahun, bernama Anugerah di Kutai Timur. Korban ditemukan meninggal akibat terkam buaya di Pantai Teluk Lombok, Sangatta Selatan. “Kami tambah pasokannya antara 1,8 persen hingga 26 persen dari kondisi normal, sesuai jenis BBM dan kemasan elpijinya,” kata Freddy di Balikpapan, dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 21 Desember 2021.

Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Ali.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ucap Ali. Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Suriansyah , selaku orang kepercayaan yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan per termin sebesar 10 persen dari setiap pencairan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara, saat ini penahanan para terdakwa beralih dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tipikor Samarinda. HukumKriminal.net sebuah media online mengawali eksistensinya sejak 2018 Sebagai sikap dan tindakan atas perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang membuat masyarakat terseret dalam arus kebutuhan informasi yang cepat dan massive. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi terpidana penyuap Bupati Kutai Timur non aktif Ismunandar, Adiyta Maharani Yuono dan Deki Arianto.

Sebelum menangkap Ismunandar, Satgas Korsupgah Korwil IV KPK beberapa bulan lalusudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi. Barang bukti yang disita dari tiga lokasi berupa sejumlah uang yang belum terkonfirmasi jumlahnya dan beberapa buku rekening bank. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengakui sering memberi uang ke bekas penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.

“Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali. “Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” imbuh Ali. sangatta “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi.

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Namun untuk pemasangan pipanisasi sumur bor dirumah warga sebanyak 218 rumah belum terlealilasi. Untuk masalah penunjukan PLT di dinas, diakui itu sudah pernah di tangani Bawaslu. Sebab memang pernah dilaporkan pihak Makin ke Bawaslu Kutim, termasuk Bawalu pusat.

Lewat perhelatan deklarasi tersebut, Mahyunadi sekaligus ingin menyampaikan jika dia dan Lulu Kinsu siap mengabdikan diri sepenuhnya. “Dalam suasana Ramadan ini, saya memohon maaf, jika di sela-sela Ramadan dan pandemi corona ini, kami masih mengadakan kegiatan politik. Tetapi sejujurnya, apa yang kami lakukan ini tulus untuk merumuskan langkah membangun Kutim yang lebih baik,” paparnya. Cabup Kutim Mahyunadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa lewat pembacaan ikrar itu, dia siap bekerjasama dengan Lulu Kinsu. Memberikan yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Sururudin mengungkap kecurangan lain saat proses rekapitulasi suara di Kecamatan Sanggat Utara. Komisi Pemilihan Umum setempat tidak membuka kotak suara secara keseluruhan. Warga Kutai Timur inisial S dihukum 3 tahun 4 bulan penjara atau 40 bulan bui karena memanipulasi dukungan calon independen Pilkada Kutai Timur, Kaltim. “Pas ditemukan memang jenazah sudah kaku, terdapat luka di bagian kepala. Proses evakuasi juga dibantu Satlantas Polres Bontang bersama Polres Kutim,” pungkasnya. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa Ismunandar telah dipecat dari keanggotan partai besutan Surya Paloh. Mahfum saja, untuk maju dari jalur parpol sekaligus memantapkan kemenangan maka dibutuhkan koalisi yang banyak.

Digunakan untuk mengelola seluruh data DPT dengan mudah sebagai referensi dan acuan dasar seluruh pemetaan suara dan gerakan para relawan. Berdasarkan pengalaman kami pada event Pilkada, ternyata para calon Anggota Legislatif banyak tertarik menggunakan sistem ini. Dan kami melakukan penyesuaian terhadap SIMKADA menjadi SiCaleg dan prestasi luar biasa kami capai, dengan mengantarkan lebih dari 400 Kursi DPRD hingga DPR-RI. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. Silahkan hubungi tim support untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Proses pembangunan Gereja dan Pastoran Paroki ini tentunya membutuhkan pengorbanan baik pikiran, waktu, tenaga maupun biaya yang tidak sedikit,” jelas Bupati. “Saya harapkan kirannya kegiatan evaluasi agar dapat dilaksanakan secara rutin yang tidak hanya diperuntukan bagi kampung kelurahan melainkan juga untuk tingkat kecamatan dan kabupaten khususnya diwilayah Kabupaten Kutai Barat,” tuturnya. Diuraikannya masih begitu banyak hal yang harus dilaksanakan pembangunannya, harus disesuaikan dengan ukuran masing – masing kampung ataupun kelurahan. Pembangunan yang dimaksudkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur melainkan pada upaya peningkatan fasilitas–fasilitas umum. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan, kebakaran tersebut menyebabkan dua rumah, tiga unit mobil dan tiga unit sepeda motor hangus terbakar tanpa sempat berhasil diselamatkan. Pada kesempatan peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan tema ‘Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid-19, juga dilakukan penyerahan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa sembako, alat bantu disabilitas dan bantuan tunai kepada difabel.

Beberapa tokoh agama dan masyarakat Kutai Timur pun ikut menyaksikan deklarasi dan pembacaan ikrar cabup dan cawabup Kutim Mahyunadi dan Lulu Kinsu. Selain untuk perlengkapan perlindungan diri bagi petugas dalam rangka menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, juga untuk biaya penambahan Petugas Pemungutan Suara yang diikuti dengan bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara . Itu karena sebelumnya, tiap TPS terdiri dari 800 pemilih diurai menjadi hanya 500 pemilih. TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan partainya tak memberikan bantuan hukum kepada Bupati Kutai Timur Ismunandar yang menjadi tersangka kasus suap di KPK . Penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. “Bagaimana dinyatakan lemah untuk dilanjutkan ke ranah hukum sebagai mana amanat UU Pemilu, bukti yang diberikan, pengakuan saksi, terduga bahkan barang bukti yang ditemukan Panwascam di bawah kolong penginapan dinilai kurang kuat untuk membawa terduga ke pengadilan,” ungkap dia. Dugaan politik uang itu dilaporkan terjadi di Kecamatan Sangkulirang. Andi tidak memberi penjelasan detail mengenai penghentian tersebut karena sedang bertugas di luar kota. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka.

Suasana riuh pun pecah saat majelis hakim membacakan putusannya menolak gugatan atas pemohon nomor urut satu, Mahyunadi – Lulu Kinsu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Badan Saksi Pemilu Nasional Kalimantan Timur menduga ada kecurangan di Pilkada Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua BSPN Kaltim Habibie mengaku, pihaknya menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Timur.

Pasalnya, di masa pandemi Covid-19, KPU telah melakukan sejumah pembatasan dalam berkampanye dan mendorong penggunaan platform daring untuk sosialisasi peserta pilkada. Sebagai imbalannya, mantan kader Nasdem itu akan mempermudah tender proyek untuk penyuapnya. Terkait hal ini, Koordintaor Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat , Alawan Ola Riantoby, mengaku, ragu bila dana Rp 2,1 miliar dipergunakan untuk tambahan dana kampanye. Sebagai penerima, Ismunandar, Encek, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini disangkakan melanggar pasal 12 ayat huruf atau b atau pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat ke 1 kuhp jo pasal 65 ayat kuhp.

Data sementara ini akan diumumkan, mulai di tingkat RT hingga Desa. Pada proses tersebut, masyarakat dipersilahkan untuk melakukan koreksi dan memberikan tanggapan terhadap hasil DPS. Jika memang ada warga yang nama dan datanya belum ada atau ternyata merupakan penduduk lama namun juga belum tercatat, maka akan kembali dilakukan koreksi oleh KPU. Jika melihat fakta tersebut, syarat untuk mengajukan permohonan PHP memang tidak terpenuhi. Sehingga sangat diharapkan MK mempertimbangkan dari aspek lain,” harapnya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ini menerangkan, beberapa materi posita atau dalil dalam surat gugatan dalam PHP Pilwali Balikpapan terkait penyelenggara pemilu.

Jadi akan ada masa tanggapan dari masyarakat terkait DPS tersebut,” jelas Ulfa. Lebih jauh dikatakan Ulfa, hingga saat ini proses coklit serentak memang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh petugas KPU Kutim yang sebelumnya sudah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku pedoman proses pencoklitan. Sedangkan proses pencoklitan sendiri akan memakan waktu lebih kurang selama satu bulan. Jika nantinya petugas pemutakhiran data pemilih telah menyelesaikan pekerjaannya, maka terjadi rekapitulasi menjadi data pemilih sementara .

Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Semoga melalui perayaan Natal yang mengangkat Tema Kabar Baik Untuk Umat Manusia akan menjadi lebih bermakna dengan setiap pribadi semakin meningkatkan kualitas iman dan mau serta mampu menjadi pelaku aktif yang mendukung terlaksana pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Ragam pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipenuhi demi mewujudkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita mulia dari penyelenggaran sebuah pemerintahan.

Berbagai data dan informasi yang dihasilkan akan memberikan Anda masukkan tentang apa yang harus dilakukan kedepannya. Dilengkapi dengan SMS Gateway untuk memaksimalkan komunikasi massal dengan para tim relawan maupun komunikasi dengan para calon pemilih untuk meningkatkan kualitas ikatan kedekatan agar dapat meningkatkan kualitas suara yang akan diberikan pada saat pemungutan suara. Pasal 177A Ayat 1 dan Ayat 2, dan Pasal 177B Undang-Undang Pilkada, serta Pasal 25 Ayat 3 Huruf C PKPU 18 Tahun 2020. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengisi identitas pemilih sebagai mana dimaksud Pasal 9 huruf C yang terdapat dalam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan ke dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan KWK.

Hasilnya, alhamdulillah hingga dengan saat ini pasangan MaKin masih unggul cukup jauh,” kata Mahyunadi. “Pagi ini sidang pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara. Untuk sesi pertama pagi ini ada 14,” kata ujar Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan sidang putusan PHP Pilkada yang berlangsung di ruang Pleno Gedung MK, yang disaksikan melalui di chanel MK di yotube.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

Kini, NasDem mencari sosok baru pengganti Ismunandar untuk diusung sebagai calon bupati Kutai Timur di Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Jadi, kalau masih saja menerima sangatta suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya.

Selain di Jakarta, Nawawi mengatakan, tim KPK yang berada di Sangatta mengamankan pihak lain. Dari hasil OTT itu ditemukan uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Pasangan suami istri tersebut merupakan terpidana kasus suap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Ismunandar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan tahanan.

Penggeledahan yang dimulai sekira pukul 11.00 Wita, mulai dilakukan KPK dengan pengawalan ketat polisi bersenjata lengkap. Setelah itu pindah ke ruang kerja Wakil Bupati Kutim serta ruang kerja Bupati Kutim Ismunandar. Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda Firgasih yang juga istri Ismunandar ke lembaga pemasyarakatan . Polisi Medan ternyata tidak melakukan penahanan terhadap HM alias A, pelaku pemukulan terhadap seorang anak di bawah umur berinsial FAL. Penetapan ini dilakukan berdasarkan operasi tangkap tangan yang dilakukan Tim Penindakan KPK di tiga lokasi di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

Setelah melakukan penggeledahan di berbagai dinas, personel KPK berkumpul di kantor bupati dan lanjut menuju rumah jabatan bupati untuk melakukan penggeledahan. Ditemui usai pemeriksaan di Mako Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, salah satu penyidik KPK membeberkan bahwa kedatangannya ke Kota Tepian untuk melengkapi sejumlah keterangan. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. “Penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 untuk masing-masing para tersangka/terdakwa,” katanya.

KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya. “Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Awak media turut menemui Rudy Ramadhan, selaku PPK Cipta Karya Dinas PU Kutim yang berkaitan dengan tersangka Kepala Dinas PU Kutim, Aswandini. Selain tentang selisih aliran dana, Gita juga mengatakan kalau tim penyidik mencari sumber aliran uang yang digunakan Encek UR Firgasih untuk membeli sebuah mobil senilai Rp 138 juta dari perusahaannya bekerja.

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “Kedua terpidana telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/12). Suriansyah juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp1,08 miliar, dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk mencukupi uang pengganti tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur di Kutim.

Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun,” ucap Ali.

Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia. “Hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya,” kata dia.

Untuk BBM jenis pertamax ditambah sebesar 7,1 persen dari 1.333 KL per hari menjadi 1.428 KL per hari di wilayah Kalimantan. Untuk Kaltim, stok pertamax ditambah sebesar 6,5 persen menjadi sekitar 176 KL per hari. Sedangkan, tersangka lain berinsial Deky Aryanto disebutkan Nawawi merupakan rekanan dari Dinas Pendidikan Kutim dengan nilai proyek sejumlah Rp 40 miliar. Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Juru Bicara Ali Fikri didampingi Deputi Penindakan Karyoto .

“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali. Dua terpidana tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali.

Dia turut diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan.

Ia mengatakan terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Bontang untuk menjalani pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan. Direktur CV Nulaza Karya itu juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 250 juta sangatta subsider 4 bulan kurungan. Sementara itu, terpidana Encek Unguria Riarinda Firgasih dimasukkan ke Lapas Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan beberapa orang lain termasuk istrinya Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ungaria.

Dengan demikian, Ismunandar dan istrinya serta lima tersangka lainnya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 22 Juli 2020. Musyaffa , menjadi orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. Tersangka Ismunandar, sebagai Bupati Kutai Timur menjamin anggaran yang dituju untuk proyek tidak terjadi pemotongan anggaran.

Dalam OTT itu, KPK dikabarkan menangkap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur berinisial IS. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membeberkan peran Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria. Dua tersangka yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

“Dalam waktu 14 hari kerja, JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Kalimantan Timur ,” terang Ali. KPK membentuk dua tim, yakni satu tim di Jakarta dan satu tim lagi di Sangatta Kutai Timur. Sementara dua tersangka selaku pemberi suap saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

SANGATTA – Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih dan tiga orang kepala dinas, tampaknya melebar. Termasuk ruang kerja Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, juga ikut digeledah, Rabu (8/7). KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar sebagai tersangka kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Solopos.com, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya yang juga Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan para terdakwa kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutai Timur ke Pengadilan Tipikor Samarinda. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan Aditya Maharani selaku rekanan dan Deky Aryanto selaku rekanan. Dalam operasi senyap itu ditemukan uang tunai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar.

Sidang Operasi Tangan Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dilanjutkan, di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (4/1) sore. Seorang saksi dari pihak rekanan swasta, Lila Mei Puspitasari, yang sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (9/9) kemarin, baru datang ke Mako Polresta Samarinda hari ini. Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan Arif Wibisono selaku ajudan Ismunandar menyusul ke Jakarta. Lalu, pada pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Dalam tangkap tangan kasus tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. Ismunandar juga diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana penjaranya.

Sebelum menangkap Ismunandar, Satgas Korsupgah Korwil IV KPK beberapa bulan lalusudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi. Barang bukti yang disita dari tiga lokasi berupa sejumlah uang yang belum terkonfirmasi jumlahnya dan beberapa buku rekening bank. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengakui sering memberi uang ke bekas penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju.

“Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa. Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Antara lain, DPTb hanya dicatat di kertas HVS, serta jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara C hasil. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan NIK , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir,” tutur Habibie dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (14/12). KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Melalui Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Kutai Barat, menggelar rapat terkait bantuan pipanisasi air bersih untuk kampung Muara Bunyut melalui program Cost Sharing Dana Corporate Social Responsibility dari pihak pertambangan, yang diadakan di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Foto Selasar.coSAMARINDA.NIAGA.ASIA-Putra “suhu” politik di Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak yang mengikuti kontetasi Pilkada Kutim, sebagai calon bupati, H Awang Ferdian Hidayat yang berpasangan dengan Uce Prasetyo untuk sementara perolehan suaranya tertinggal jauh di belakang dua paslon lainnya.

Ahmad Ali menjelaskan, NasDem hanya berkewajiban mendampingi kadernya dalam kerja-kerja untuk kepentingan partai. NasDem akan langsung memecat kadernya yang tersangkut perkara hukum. “Partai tidak memberikan bantuan hukum dan akan memecat sebagai kader,” kata Ali melalui pesan singkat hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020. Ismunandar sendiri diamankan di sebuah hotel di Jakarta bersama sang istri, Encek Unguria Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Saat penangkapan, tim menemukan uang Rp 170 juta, buku rekening berisi Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Penetapan tersangka terhadap Ismunandar berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK di tiga lokasi yakni Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya sangatta saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menghindari terjadinya kluster baru penularan Covid 19. “NG memang terdaftar untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut,” kata AKBP Welly. Selain itu, 5 tersangka ini bukan terdaftar sebagai warga Jalan Margo Santoso.

Liputan6.com, Jakarta – Bupati Kutai Timur Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Ismunandar yang merupakan penasihat Partai Nasdem ini diduga menerima sejumlah uang dari rekanan proyek di Kabupaten Kutai Timur. “Mulai dari penemu, jajaran pengawas, 16 orang saksi, dan anggota PPS ,” ujar Budi.

BSPN bentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, sesuai Pasal 202 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia selaku pemilih. Habibie menilai, kejadian ini juga melanggar Pasal 177A Ayat 01 dan Ayat 2 serta Pasal 177B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. Hadir dalam acara yang dihelat terbatas itu sejumlah perwakilan tim pemenangan, tim sukses, dan relawan kedua pasangan.

Suasana riuh pun pecah saat majelis hakim membacakan putusannya menolak gugatan atas pemohon nomor urut satu, Mahyunadi – Lulu Kinsu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Badan Saksi Pemilu Nasional Kalimantan Timur menduga ada kecurangan di Pilkada Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua BSPN Kaltim Habibie mengaku, pihaknya menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Timur.

Sekalipun begitu, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu maka KPK harus memperdalam keterangan tersangka. Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal.

Dilihat dari jumlah PDRB , peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan migas 1,96 persen, tanpa migas 1,90 persen serta tanpa migas dan batubara sebesar 2,93 persen yang di dalamnya terdapat sektor pertanian. Meskipun perekonomian di Kutai Timur di dominasi oleh sektor migas dan batu bara, sektor pertanian tetap memberikan peran yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah. Pengawalan yang dilakukan oleh Polres Kutim tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa Polri siap mengamankan pilkada 2020 hingga ke TPS. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibuat bentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Majelis Hakim Panel MK mengingatkan kepada para peserta sidang yang hadir langsung di ruang sidang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan mengikuti tata tertib persidangan.

Digunakan untuk mengelola seluruh data DPT dengan mudah sebagai referensi dan acuan dasar seluruh pemetaan suara dan gerakan para relawan. Berdasarkan pengalaman kami pada event Pilkada, ternyata para calon Anggota Legislatif banyak tertarik menggunakan sistem ini. Dan kami melakukan penyesuaian terhadap SIMKADA menjadi SiCaleg dan prestasi luar biasa kami capai, dengan mengantarkan lebih dari 400 Kursi DPRD hingga DPR-RI. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. Silahkan hubungi tim support untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Bahkan dari salah satu jubir terpercaya dari MaKin yang terus mengawal kecurangan pilkada kutim telah berkoordinasi langsung dengan Mendagri di Jakarta Tito Karnavian terkait pelanggaran kode etik penyalahgunaan jabatan kewenangan kepala daerah yang melakukan rotasi pelantikan jabatan Plt Disdukcapil. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan .

SIMKADA merupakan pendamping yang paling tepat untuk menangani berbagai kebutuhan pengelolaan data dan informasi pemenangan Pilkada. Tabulasi Suara pada Hari H akan lebih cepat terkumpul dan terkonsolidasi sehingga Rekapitulasi Data hasil pemungutan suara dapat Anda gunakan dalam bentuk tabel dan grafik. Mempermudah Anda untuk menyusun langkah strategis pemenuhan budget atau rencana peta suara dengan mudah dan dapat melakukan simulasi secara interaktif sesuai dengan target persentase kemenangan yang ingin anda capai. Tim Mahyunadi-Lulu Kinsu mencoba mengonfirmasi ke pemilik KTP-el yang diduga disalahgunakan itu.

SIMKADA dirancang menggunakan teknologi terkini agar dapat mengolah data secara cepat. Hal ini terbukti sangat efektif dari puluhan daerah yang kami dampingi untuk memenangkan Pilkada menggunakan SIMKADA. Dapat digunakan untuk memanajemen urusan logistik kampanye sehingga distribusi berbagai atribut kampanye dapat lebih terkontrol dan lebih efektif sehingga menghasilkan biaya yang lebih efisien dan akuntabel. Grafik dan tabulasi data dirancang untuk memudahkan Anda dalam melakukan Analisa terhadap strategi pemenangan Pilkada 2020 dan dikemas dalam sajian yang sangat mudah untuk dibaca dengan karakteristik data yang terintegrasi satu dan lainnya. Pengelolaan data Dukungan dapat langsung dikumpulkan oleh relawan secara langsung di lapangan menggunakan Aplikasi Mobile Relawan yang terintegrasi.

Gunung Kung Beang yang terletak di Desa Pantun, nama Gunung Kung Beang berasal dari suku Dayak Wehea yang berada di Muara Wahau, berdasarkan kebenaran sejarah suku Dayak Wehea setempat yang telah lama dan terdahulu menempati dan hidup di daerah Wahaunama Gunung tersebut Kung Beang bukan Kongbeng. Untuk diketahui, bagi perkara yang diputuskan lolos ke sidang selanjutnya, maka MK akan mengagendakan sejumlah sidang. Pada tahap itu, para pihak dapat menambahkan alat bukti, baik yang tertulis maupun menghadirkan Saksi dan Ahli.

Kemudian PR,SP,SE,SI,YG dibawa dengan mobil untuk mencoblos di TPS 78. Sesampai di TPS 78, NG sempat menyapa Linmas yang berjaga untuk sekedar menanyakan kabar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Seluruh data yang di input akan terekam secara digital di dalam basis data yang berfungsi sebagai Arsip Digital yang dapat Anda gunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk sengketa Pilkada. Memfasilitasi para relawan hingga ke level “grass root“ untuk melakukan pencatatan data dan di konsolidasi secara berjenjang dan terstruktur. Jadi prestasi relawan akan dihitung secara otomatis oleh sistem sehingga Anda tidak hanya mendapat “klaim“ sepihak tanpa bukti dari para relawan.

Begitu juga dengan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Sentra Gakkumdu Kutim resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dukungan. Rachmat Gobel memberikan bantuan berupa jaket anti air untuk pengendara bentor dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem itu berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Dikatakannya, wacana penghapusan debat dan kampanye masih menunggu peraturan resmi dari KPU RI.