Kabar Kutai Timur

Bawaslu juga mengumpulkan bukti lain berupa, Form B.1.1-KWK, video rekaman warga yang terdaftar dalam dukungan tapi tidak diverifikasi faktual petugas verifikasi, model BA.5-KWK Perseorangan, dan salinan nama-nama pendukung pasangan calon Perseorangan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 gugatan hasil Pilkada 2020 secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, Nawawi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai keterkaitan hal itu dengan kasus suap yang menjerat Ismunandar. Termasuk mengenai adanya kemungkinan uang suap dari para rekanan dipergunakan Ismunandar untuk mendapat tiket pencalonannya. “Kami tidak dalam posisi untuk menyikapi apakah itu kaitannya kampanye dan sebagainya. Relevansi dengan pilkada kami tidak sampai ke situ,” kata Nawawi. Terhadap Siirekap, dijelaskannya tetap berlanjut sesuai arahan dari KPU pusat sebagai bentuk keterbukaan biar publik mengetahui secara terbuka hasil perolehan suara Pilkada Tahun 2020.

“Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa. Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Antara lain, DPTb hanya dicatat di kertas HVS, serta jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara C hasil. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan NIK , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir,” tutur Habibie dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (14/12). KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Melalui Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Kutai Barat, menggelar rapat terkait bantuan pipanisasi air bersih untuk kampung Muara Bunyut melalui program Cost Sharing Dana Corporate Social Responsibility dari pihak pertambangan, yang diadakan di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Foto Selasar.coSAMARINDA.NIAGA.ASIA-Putra “suhu” politik di Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak yang mengikuti kontetasi Pilkada Kutim, sebagai calon bupati, H Awang Ferdian Hidayat yang berpasangan dengan Uce Prasetyo untuk sementara perolehan suaranya tertinggal jauh di belakang dua paslon lainnya.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada di Kutim berjalan lancer, semoga apa yang dikhawatirkan pasca Pilkada tidak terjadi,” sebut Ulfa. “Peserta rapat pleno akan dibatasi, karenanya akan dilakukan persiapan dalam dua hari terakhir terutama ketentuan siapa saja yang bisa masuk dalam ruangan rapat, termasuk kemungkinan masing-masing PPK hanya mengikuti rapat secara bergantian,” bebernya. Dalam kesempatan yang sama Petinggi Muara Bunyut Simson Suhendi menyampaikan bahwa, “kampung Muara Bunyut sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah yaitu berupa sumur bor yang melingkupi ruang lingkup RT I, II, dan III.

“DPT tambahan ditulis dalam secarik kertas yang mulia. Bukan dalam formulir resmi yang diatur sesuai dengan peraturan KPU. Dan ini sangat jelas sangat ilegal,” tegas Sururudin. Sururudin menyebut paslon nomor urut 3 itu menggandakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk mendulang suara di sejumlah kecamatan. Salah satu bukti, ditemukan ribuan KTP-el ganda di Kecamatan Sanggat Utara. Persidangannyapun dilakukan secara virtual, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang bersama tim kuasa hukum serta sejumlah tim sukses dari perwakilan partai pengusung, ikut mendukung dengan bersama-sama menyaksikan putusan tersebut secara virtual. Menurut dia, terjadi aksi unjuk rasa ratusan masyarakat di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Jalan Yos Sudarso II nomor 1, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Ahad (13/12) malam. Unjuk rasa diduga akibat dugaan kecurangan dalam pilkada yang membuat pasangan calon Mahyunadi dan Lulu Kinsu merasa dirugikan.

Sururudin mengungkap kecurangan lain saat proses rekapitulasi suara di Kecamatan Sanggat Utara. Komisi Pemilihan Umum setempat tidak membuka kotak suara secara keseluruhan. Warga Kutai Timur inisial S dihukum 3 tahun 4 bulan penjara atau 40 bulan bui karena memanipulasi dukungan calon independen Pilkada Kutai Timur, Kaltim. “Pas ditemukan memang jenazah sudah kaku, terdapat luka di bagian kepala. Proses evakuasi juga dibantu Satlantas Polres Bontang bersama Polres Kutim,” pungkasnya. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa Ismunandar telah dipecat dari keanggotan partai besutan Surya Paloh. Mahfum saja, untuk maju dari jalur parpol sekaligus memantapkan kemenangan maka dibutuhkan koalisi yang banyak.

Pencoblosan diterapkan pada tanggal 12 Desember 2005 dan pasangan Awang Faroek–Isran Noor memenangkan Pilkada Kutim 2006 dengan perolehan suara semakin dari 50 persen. Awang Faroek–Isran Noor dilantik dijadikan bupati dan wakil bupati Kutai Timur pada tanggal 13 Februari 2006. Lantas sejauh mana gugatan yang dilayangkan tim advokasi MaKin ke MK? Syukur Alhamdulillah atas ungkapan mewakili para demonstran pendukung MaKin sepertinya penetapan kepala daerah harus menghadapi alur proses persidangan di MK demi mencari titik terang kebenarannya atas unsur kecurangan pilkada di kutim.

Adapun Mahyudin, pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten tersebut. KUTAI TIMUR, KOMPAS.TV – Proses panjang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur kini telah mendapat titik terang. Pasangan nomor urut tiga, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang dipastikan menjadi pemenang pemilu setelah gugatan yang dilakukan pemohon paslon Mahyunadi – Lulu Kinsu ditolak mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kutai Timur , Kalimantan Timur yang diajukan pasangan Suardi dan Agustinus Djiu. Keputusan tersebut diambil 9 hakim MK yang diketuai Mahfud MD, Rabu (29/12). Ulfa menerangkan rapat pleno akan digelar di Sekretariat KPU Kutim Jalan AW Syahrani Sangatta Utara.

Aplikasi SIMKADA ini sangat Aman digunakan karena kami telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan professional dengan mengutamakan kualitas produk dan layanan yang kami berikan. Tunjangan Dihapus, Sejumlah Anggota DPRD Morotai Pensiun MOROTAI,Gpriority – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, Suhari… DPRD Kota Palopo Tetapkan 2 Perda Palopo,Gpriority- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah … Kecurigaan prilaku sangatta curang petahan itu diperkuat mutasi jabatan aparatur sipil negara kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Proses tersebut dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati Kutai Timur Kasmidi Bullang. “Di Kecamatan Sanggat Utara total ada 7.271 KTP-el yang dibuat, jadi pencetakan ini secara masif karena si Kasmidi Bullang petahana yang mengusai birokrasi,” ujar Sururudin dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2020 di Gedung Mahakmah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

Dugaan pelanggaran, yakni pencatatan daftar hadir pemilih tambahan tak sesuai aturan. Dari kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Balikpapan, Kukar, Samarinda, Berau, Kubar dan Paser menjadi daerah dengan serapan anggaran mencapai 100 persen. Disusul Bontang dan Mahakam Hulu, masing-masing serapan untuk Bawaslu dan keamanan mencapai 100 persen sedangkan serapan oleh KPU sebesar 90 persen. Pelaku diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 2.002 dukungan calon perseorangan, yang dinyatakan PPS telah memenuhi syarat . Kasus itu dilaporkan Sentra Gakkumdu Kutim ke Polres Kutim, Jumat 24 Juli 2020. Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya.

Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menghindari terjadinya kluster baru penularan Covid 19. “NG memang terdaftar untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut,” kata AKBP Welly. Selain itu, 5 tersangka ini bukan terdaftar sebagai warga Jalan Margo Santoso.

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kaban BKAD Sahadi menyampaikan, Atas nama Pribadi, Keluarga dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2021 dan Selamat Menyongsong Baru 2022. Semoga Tuhan senantiasa memberkati serta menyertai hasil usaha Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi pelayan yang setia seturut FirmanNYA. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dan terus berkarya menjadikan Hari Esok Kutai Barat yang Lebih Baik Daripada Hari Ini. Pengawalan logistik pilkada tersebut dilakukan dari Gudang Logistik KPU Kab.

Anda tidak akan mudah bahkan mustahil untuk memenangkan Pilkada jika terlalu banyak data dan informasi yang tidak akurat, tentunya akan menghasilkan keputusan dan gerakan yang SALAH. Donal juga mengatakan pada saat demonstrasi KTP elektronik yang ditunjukkan pada persidangan pertama dan diserahkan kepada panitera MK, setelah tim kuasa hukum ASKB melakukan pemeriksaan hanya berupa foto kopi KTP saja dengan jumlah sebesar 129 untuk periode Juni hingga Desember 2020. “ Kami pecah lagi agar lebih detail dan kami menemukan ada 1 KTP di tahun 2012, 7 KTP tahun 2017, 30 KTP 2018, dan 24 KTP di tahun 2019. Ini tentu saja berbeda dengan dalil permohonan, sehingga dalil permohonan tersebut harus dipertanyakan,” jelas Donal. “Pihak terkait mutasi pejabat ASN mestinya dalam proses pilkada dalam waktu enam bulan gak boleh geser-geser , dia melakukan itu. Ada izin dari menteri enggak?” tanya Arief.

Dilihat dari jumlah PDRB , peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan migas 1,96 persen, tanpa migas 1,90 persen serta tanpa migas dan batubara sebesar 2,93 persen yang di dalamnya terdapat sektor pertanian. Meskipun perekonomian di Kutai Timur di dominasi oleh sektor migas dan batu bara, sektor pertanian tetap memberikan peran yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah. Pengawalan yang dilakukan oleh Polres Kutim tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa Polri siap mengamankan pilkada 2020 hingga ke TPS. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibuat bentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Majelis Hakim Panel MK mengingatkan kepada para peserta sidang yang hadir langsung di ruang sidang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan mengikuti tata tertib persidangan.

Media Gathering, Pertamina Ajak Wartawan Belanja di Pasar Tradisional KOTAKU, BALIKPAPAN-Pertamina Group menggelar media gathering dengan cara yang unik. NasDem, dia melanjutkan, masih mendiskusikan calon dari NasDem pengganti Ismunandar dalam Pilkada 2020 pada Desember nanti. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. Namun sayang, Nawawi enggan membeberkan penerimaan suap yang diterima Bupati Ismunandar untuk kepentingan kampanye.

Masalah ini selalu muncul khususnya jelang perhelatan pemilihan umum , termasuk Pilkada serentak permasalahan ini kembali mencuat. Kaltimkece.id Pemilihan Bupati di Kutai Timur diperkirakan berlangsung sengit. Betapa tidak, tiga pasangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kutim punya nama besar masing-masing. Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa Hukum AS-KB. SELASAR.CO, Sangatta – Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Januari 2021. Pemeriksaan itu bersamaan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Digunakan untuk mengelola seluruh data DPT dengan mudah sebagai referensi dan acuan dasar seluruh pemetaan suara dan gerakan para relawan. Berdasarkan pengalaman kami pada event Pilkada, ternyata para calon Anggota Legislatif banyak tertarik menggunakan sistem ini. Dan kami melakukan penyesuaian terhadap SIMKADA menjadi SiCaleg dan prestasi luar biasa kami capai, dengan mengantarkan lebih dari 400 Kursi DPRD hingga DPR-RI. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. Silahkan hubungi tim support untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dapat digunakan sebagai penyusunan database tim dan relawan pemenangan agar dapat melakukan kontrol dan evaluasi secara penuh serta efektif dalam pembentukan tim. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Faridah menerangkan rapat pleno digelar KPU Kutim sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditetap. Kepada Swara Kutim.com ia menerangkan, KPU dibantu Pemkab Kutim terutama Dinas Kesehatan Kutim dan Satgas Covid 19 akan melakukan pengawasan ketat terkait Prokes Covid 19. Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran sangatta dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. “Gugatan, terkait dengan sengketa suara, itu yang digugat adalah SK KPUD Kutim.

“Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa. Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Antara lain, DPTb hanya dicatat di kertas HVS, serta jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara C hasil. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan NIK , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir,” tutur Habibie dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (14/12). KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Melalui Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Kutai Barat, menggelar rapat terkait bantuan pipanisasi air bersih untuk kampung Muara Bunyut melalui program Cost Sharing Dana Corporate Social Responsibility dari pihak pertambangan, yang diadakan di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Foto Selasar.coSAMARINDA.NIAGA.ASIA-Putra “suhu” politik di Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak yang mengikuti kontetasi Pilkada Kutim, sebagai calon bupati, H Awang Ferdian Hidayat yang berpasangan dengan Uce Prasetyo untuk sementara perolehan suaranya tertinggal jauh di belakang dua paslon lainnya.

Masalah ini selalu muncul khususnya jelang perhelatan pemilihan umum , termasuk Pilkada serentak permasalahan ini kembali mencuat. Kaltimkece.id Pemilihan Bupati di Kutai Timur diperkirakan berlangsung sengit. Betapa tidak, tiga pasangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kutim punya nama besar masing-masing. Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa Hukum AS-KB. SELASAR.CO, Sangatta – Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Januari 2021. Pemeriksaan itu bersamaan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Begitu juga dengan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Sentra Gakkumdu Kutim resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dukungan. Rachmat Gobel memberikan bantuan berupa jaket anti air untuk pengendara bentor dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem itu berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Dikatakannya, wacana penghapusan debat dan kampanye masih menunggu peraturan resmi dari KPU RI.

Adapun Mahyudin, pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten tersebut. KUTAI TIMUR, KOMPAS.TV – Proses panjang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur kini telah mendapat titik terang. Pasangan nomor urut tiga, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang dipastikan menjadi pemenang pemilu setelah gugatan yang dilakukan pemohon paslon Mahyunadi – Lulu Kinsu ditolak mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kutai Timur , Kalimantan Timur yang diajukan pasangan Suardi dan Agustinus Djiu. Keputusan tersebut diambil 9 hakim MK yang diketuai Mahfud MD, Rabu (29/12). Ulfa menerangkan rapat pleno akan digelar di Sekretariat KPU Kutim Jalan AW Syahrani Sangatta Utara.

Kini, NasDem mencari sosok baru pengganti Ismunandar untuk diusung sebagai calon bupati Kutai Timur di Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada di Kutim berjalan lancer, semoga apa yang dikhawatirkan pasca Pilkada tidak terjadi,” sebut Ulfa. “Peserta rapat pleno akan dibatasi, karenanya akan dilakukan persiapan dalam dua hari terakhir terutama ketentuan siapa saja yang bisa masuk dalam ruangan rapat, termasuk kemungkinan masing-masing PPK hanya mengikuti rapat secara bergantian,” bebernya. Dalam kesempatan yang sama Petinggi Muara Bunyut Simson Suhendi menyampaikan bahwa, “kampung Muara Bunyut sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah yaitu berupa sumur bor yang melingkupi ruang lingkup RT I, II, dan III.

Proses pembangunan Gereja dan Pastoran Paroki ini tentunya membutuhkan pengorbanan baik pikiran, waktu, tenaga maupun biaya yang tidak sedikit,” jelas Bupati. “Saya harapkan kirannya kegiatan evaluasi agar dapat dilaksanakan secara rutin yang tidak hanya diperuntukan bagi kampung kelurahan melainkan juga untuk tingkat kecamatan dan kabupaten khususnya diwilayah Kabupaten Kutai Barat,” tuturnya. Diuraikannya masih begitu banyak hal yang harus dilaksanakan pembangunannya, harus disesuaikan dengan ukuran masing – masing kampung ataupun kelurahan. Pembangunan yang dimaksudkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur melainkan pada upaya peningkatan fasilitas–fasilitas umum. Berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan, kebakaran tersebut menyebabkan dua rumah, tiga unit mobil dan tiga unit sepeda motor hangus terbakar tanpa sempat berhasil diselamatkan. Pada kesempatan peringatan Hari Disabilitas Internasional dengan tema ‘Kepemimpinan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Menuju Tatanan Dunia yang Inklusif, Aksesibel dan Berkelanjutan Pasca Covid-19, juga dilakukan penyerahan bantuan oleh Pemerintah Daerah berupa sembako, alat bantu disabilitas dan bantuan tunai kepada difabel.

Iapun mengingatkan PPK sudah mempersiapkan data dengan dokumen lainnya agar saat berlangsung rapat tidak terjadi masalah. “Setiap PPK harus memastikan dokumen surat suara yang ada didalam kotak karena nantinya kita akan membuka satu persatu dan akan kita cocokan dengan hasil Sirekap,” pesan Ulfa. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan supaya dapat semakin mengokokohkan kinerja diwlilayah kerja masing–masing partai politik dan melanjutkan sinergitas yang baik dengan pemerintah daerah untuk menjalankan tiap program pembangunan yang telah rencanakan, pungkasnya. KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Badan Kesbangpol menggelar bimbingan teknologi pelaporan bantuan keuangan partai politik yang dilaksanakan di ruang koordinasi lantai III dan diikuti oleh peserta dari sepuluh partai politik yang terdiri dari ketua dan bendahara partai politik. KaltimKita.com, SANGATTA – Penetapan hasil pleno pilkada Kutai Timur, telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur pada Kamis 17 Desember 2020 lalu.

Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim. Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. Pengelolaan bantuan keuangan partai politik sendiri merupakan hal yang sangat strategis untuk dipahami serta menjadi informasi yang penting bagi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditunjukan kepada sepuluh partai politik yaitu Partai PDIP, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PKB, PERINDO, PKS dan PAN.

Kemudian PR,SP,SE,SI,YG dibawa dengan mobil untuk mencoblos di TPS 78. Sesampai di TPS 78, NG sempat menyapa Linmas yang berjaga untuk sekedar menanyakan kabar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Dugaan pelanggaran, yakni pencatatan daftar hadir pemilih tambahan tak sesuai aturan. Dari kesembilan kabupaten dan kota tersebut, Balikpapan, Kukar, Samarinda, Berau, Kubar dan Paser menjadi daerah dengan serapan anggaran mencapai 100 persen. Disusul Bontang dan Mahakam Hulu, masing-masing serapan untuk Bawaslu dan keamanan mencapai 100 persen sedangkan serapan oleh KPU sebesar 90 persen. Pelaku diduga tidak melakukan verifikasi faktual terhadap 2.002 dukungan calon perseorangan, yang dinyatakan PPS telah memenuhi syarat . Kasus itu dilaporkan Sentra Gakkumdu Kutim ke Polres Kutim, Jumat 24 Juli 2020. Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK Karyoto juga enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Meski demikian, Karyoto memastikan, pihaknya akan mendalami motif Ismunandar membawa miliaran rupiah untuk sosialiasi pencalonan. Perayaan Ibadah Natal jemaat GKE Imanuel Linggang Bigung dilakukan secara sederhana dan terbatas karena saat ini masih terjadi pandemi virus corona atau COVID-19, perayan Ibadah Natal dimulai pukul 19.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.

Media Gathering, Pertamina Ajak Wartawan Belanja di Pasar Tradisional KOTAKU, BALIKPAPAN-Pertamina Group menggelar media gathering dengan cara yang unik. NasDem, dia melanjutkan, masih mendiskusikan calon dari NasDem pengganti Ismunandar dalam Pilkada 2020 pada Desember nanti. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. Namun sayang, Nawawi enggan membeberkan penerimaan suap yang diterima Bupati Ismunandar untuk kepentingan kampanye.

“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

Dari pengembangan awal, lembaga anti rasuah menduga uang yang diberikan kepada Ismunandar akan dipergunakan untuk biaya kamapnyenya di Pilkada 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memperdalam motif atau tujuan Bupati Kutai Timur , Ismunandar menerima uang suap dari Aditya dan Deky. Paket Internetnya Murah Kuotanya Gede, Khusus untuk Pelanggan Telkomsel Kalimantan KOTAKU, BALIKPAPAN-Jelang akhir tahun 2021 Telkomsel meluncurkan paket internet Sakti.

Dapat tetap digunakan dalam kondisi jaringan tidak stabil bahkan offline dan akan melakukan sinkronisasi pembaharuan data secara otomatis. Tidak perlu biaya besar untuk dapat menjalankan SIMKADA, seluruh kebutuhan infrastruktur mulai dari server hingga komputer klien tidak membutuhkan ukuran yang besar. Dapat saling terhubung dengan berbagai perangkat teknologi seperti Aplikasi Relawan Mobile sehingga database dapat terbentuk dengan struktur yang rapi dan data real-time. Terintegrasi dengan berbagai platform untuk menjamin mobilitas dan fleksibilitas Anda dan tim dalam menggunakan SIMKADA, tersedia dalam Platform Website dan Mobile Apps dengan kunggulan rancangan teknologi maksimal. Mempermudah Anda dan tim melakukan hitung cepat langsung dari TPS yang dilakukan oleh para relawan hanya dengan menggunakan Aplikasi Mobile yang sudah tersedia.

Memperkuat data pendukung, advokasi MaKin atas keberhasilan pengungkapan para tersangka yang melakukan indikasi kecurangan pilkada atas perundang-undangan pemilukada yang berlaku tentang adanya unsur pidana baik langsung maupun tidak langsung dalam menambah dukungan suara ke salah satu paslon. Habibie mengatakan, dugaan pelanggaran yang paling mencolok terkait Daftar Pemilih Tambahan . Menurut dia, pencatatan daftar hadir pemilih tambahan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, untuk pemilihan gubernur terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Karyoto memastikan kasus ini akan terus dikembangkan oleh pihaknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan dugaan suap kepada Ismunandar dan istri serta sejumlah pihak lain nilainya akan bertambah.

Suasana riuh pun pecah saat majelis hakim membacakan putusannya menolak gugatan atas pemohon nomor urut satu, Mahyunadi – Lulu Kinsu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Badan Saksi Pemilu Nasional Kalimantan Timur menduga ada kecurangan di Pilkada Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua BSPN Kaltim Habibie mengaku, pihaknya menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Timur.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

Masalah ini selalu muncul khususnya jelang perhelatan pemilihan umum , termasuk Pilkada serentak permasalahan ini kembali mencuat. Kaltimkece.id Pemilihan Bupati di Kutai Timur diperkirakan berlangsung sengit. Betapa tidak, tiga pasangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kutim punya nama besar masing-masing. Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa Hukum AS-KB. SELASAR.CO, Sangatta – Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Januari 2021. Pemeriksaan itu bersamaan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim. Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. Pengelolaan bantuan keuangan partai politik sendiri merupakan hal yang sangat strategis untuk dipahami serta menjadi informasi yang penting bagi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditunjukan kepada sepuluh partai politik yaitu Partai PDIP, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PKB, PERINDO, PKS dan PAN.

“Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa. Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Antara lain, DPTb hanya dicatat di kertas HVS, serta jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara C hasil. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan NIK , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir,” tutur Habibie dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (14/12). KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Melalui Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Kutai Barat, menggelar rapat terkait bantuan pipanisasi air bersih untuk kampung Muara Bunyut melalui program Cost Sharing Dana Corporate Social Responsibility dari pihak pertambangan, yang diadakan di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Foto Selasar.coSAMARINDA.NIAGA.ASIA-Putra “suhu” politik di Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak yang mengikuti kontetasi Pilkada Kutim, sebagai calon bupati, H Awang Ferdian Hidayat yang berpasangan dengan Uce Prasetyo untuk sementara perolehan suaranya tertinggal jauh di belakang dua paslon lainnya.

Pencoblosan diterapkan pada tanggal 12 Desember 2005 dan pasangan Awang Faroek–Isran Noor memenangkan Pilkada Kutim 2006 dengan perolehan suara semakin dari 50 persen. Awang Faroek–Isran Noor dilantik dijadikan bupati dan wakil bupati Kutai Timur pada tanggal 13 Februari 2006. Lantas sejauh mana gugatan yang dilayangkan tim advokasi MaKin ke MK? Syukur Alhamdulillah atas ungkapan mewakili para demonstran pendukung MaKin sepertinya penetapan kepala daerah harus menghadapi alur proses persidangan di MK demi mencari titik terang kebenarannya atas unsur kecurangan pilkada di kutim.

Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Diketahui 33 perkara itu, dilakukan sidang secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, digelar secara 3 sesi hari ini. Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah pelaksanaan Pilkada di Kutim berjalan lancer, semoga apa yang dikhawatirkan pasca Pilkada tidak terjadi,” sebut Ulfa. “Peserta rapat pleno akan dibatasi, karenanya akan dilakukan persiapan dalam dua hari terakhir terutama ketentuan siapa saja yang bisa masuk dalam ruangan rapat, termasuk kemungkinan masing-masing PPK hanya mengikuti rapat secara bergantian,” bebernya. Dalam kesempatan yang sama Petinggi Muara Bunyut Simson Suhendi menyampaikan bahwa, “kampung Muara Bunyut sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah yaitu berupa sumur bor yang melingkupi ruang lingkup RT I, II, dan III.

Bahkan dari salah satu jubir terpercaya dari MaKin yang terus mengawal kecurangan pilkada kutim telah berkoordinasi langsung dengan Mendagri di Jakarta Tito Karnavian terkait pelanggaran kode etik penyalahgunaan jabatan kewenangan kepala daerah yang melakukan rotasi pelantikan jabatan Plt Disdukcapil. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan .

Hasilnya, alhamdulillah hingga dengan saat ini pasangan MaKin masih unggul cukup jauh,” kata Mahyunadi. “Pagi ini sidang pengucapan ketetapan dan putusan untuk beberapa perkara. Untuk sesi pertama pagi ini ada 14,” kata ujar Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan sidang putusan PHP Pilkada yang berlangsung di ruang Pleno Gedung MK, yang disaksikan melalui di chanel MK di yotube.

Selain itu tampak hadir FKPD Kabupaten Kutim, Bawaslu Kutim, Ketua DPRD Kutim Joni S.Sos, tamu undangan serta perwakilan dari partai pengusung lainnya.. Dia juga menuturkan perhelatan pilkada memang berbeda dari biasanya sebab terjadi saat virus corona mewabah. Seusai acara Bupati terpilih Drs Ardiansyah Sulaiman, M.Si menyampaikan sangatta dengan keputusan KPU yang sudah memplenokan hari ini bermakna kita semua kembali menata Kutai Timur untuk semua. Di sisi lain cawabup Kutim Lulu Kinsu pun menyampaikan keinginannya maju di Pilkada Kutim 2020, semata karena panggilan hati. Dia sendiri berasal dari latar pengusaha dan Mahyunadi politisi sarat pengalaman.

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

TIMUR MEDIA – Dugaan pelanggaran Pilkada Desember 2020 terjadi di Sangatta, Kutai Timur. Bentuk pelanggaran itu terkait indikasi pemalsuan dukungan bagi bakal calon perseorangan. Sidang pengucapan putusan itu dilakukan secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu berbeda dengan sidang pemeriksaan pendahuluan yang menghadirkan sebagian para pihak di ruang sidang dan sebagian secara daring.

Jadi akan ada masa tanggapan dari masyarakat terkait DPS tersebut,” jelas Ulfa. Lebih jauh dikatakan Ulfa, hingga saat ini proses coklit serentak memang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh petugas KPU Kutim yang sebelumnya sudah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku pedoman proses pencoklitan. Sedangkan proses pencoklitan sendiri akan memakan waktu lebih kurang selama satu bulan. Jika nantinya petugas pemutakhiran data pemilih telah menyelesaikan pekerjaannya, maka terjadi rekapitulasi menjadi data pemilih sementara .

Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Faridah menerangkan rapat pleno digelar KPU Kutim sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditetap. Kepada Swara Kutim.com ia menerangkan, KPU dibantu Pemkab Kutim terutama Dinas Kesehatan Kutim dan Satgas Covid 19 akan melakukan pengawasan ketat terkait Prokes Covid 19. Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. “Gugatan, terkait dengan sengketa suara, itu yang digugat adalah SK KPUD Kutim.

Adapun Mahyudin, pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten tersebut. KUTAI TIMUR, KOMPAS.TV – Proses panjang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur kini telah mendapat titik terang. Pasangan nomor urut tiga, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang dipastikan menjadi pemenang pemilu setelah gugatan yang dilakukan pemohon paslon Mahyunadi – Lulu Kinsu ditolak mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kutai Timur , Kalimantan Timur yang diajukan pasangan Suardi dan Agustinus Djiu. Keputusan tersebut diambil 9 hakim MK yang diketuai Mahfud MD, Rabu (29/12). Ulfa menerangkan rapat pleno akan digelar di Sekretariat KPU Kutim Jalan AW Syahrani Sangatta Utara.