Kabar Kutai Timur

Sehingga ke depan dapat bersama-sama berkontribusi dalam membangun Kabupaten Kutim. Modus perizinan terkait pilkada disebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu cara mendulang dana politik. Politik transaksional yang melibatkan pelaku bisnis dan pejabat daerah. Ini dikuatkan laporan Litbang KPK berjudul ”Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada 2015” yang memaparkan biaya menjadi wali kota/bupati mencapai Rp20–Rp30 miliar, bahkan bisa Rp20 miliar –Rp100 miliar untuk jadi gubenur.

“Bantuan keuangan dari pemerintah ini bertujuan untuk pendidikan politik serta operasional partai politik. Mari sama-sama membangun pembelajaran politik yang benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya. Selain itu, pendidikan politik yang dilaksanakan parpol untuk mencapai tujuannya. Keempat, meminta lembaga-lembaga pengawasan dan masyarakat, memperketat pengawasan terhadap proses lalu lintas pengadaan barang dan jasa. Kelima, mendorong partai politik serius melakukan pendidikan politik, agar melahirkan pemilih rasional, menekan biaya tinggi pilkada, perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi, serta membatasi eksistensi politik dinasti.

Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Dua usulannya yang lain adalah penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sehari setelah penangkapan Bupati Kutai Timur dan istrinya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menyebut perlunya perbaikan sistem perekrutan politik di Indonesia. Mahfud menyampaikan itu dalam diskusi Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Jumat (3/7).

Lebih lanjut, ia memberikan wejangan, agar sifat sipakatau , sipakainge dan sipakalebbi bisa terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. “Saya berharap warga Kompak tetap memegang teguh semboyan leluhur kita, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung dan jadilah warga Kutim yang baik,” pintahnya. Ardiansyah Sulaiman, yang terlihat mengenakan baju batik berlengan panjang itu mengungkapkan, bahwa di Kutim warga yang asalnya dari Sulawesi , jumlah cukub besar. Sementara rivalnya, pasangan no urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 870,443 suara.

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Sebab dengan program itu dapat melahirkan calon-calon pemimpin, yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem.

Penahanan itu setelah Kejari Grobogan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Grobogan. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Pos Pelayanan Terpadu yang terletak di kawasan International Batik Center Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan yang diberlaku dan ditetapkan oleh hariankutim.com. “Dari hasil penyelidikan, penyidikan, hingga inkracht putusan pengadilan nanti, kami rekomendasikan sanksi namanya sanksi administrasi. Kemungkinan besar dicoret sebagai calon legislatif,” terang Saiful. Ditempat yang sama, Kepala Pelaksana Harian BNN Kabupaten Kutim, Sarwono Hidayat menyebutkan jika pelaksanaan tes narkoba di lingkungan Pemerintah Kutim ini merupakan program dan instruksi langsung dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Suasana ramai tak biasa pun lantas terlihat tatkala para petugas mulai mengumpulkan pegawai untuk satu persatu diambil sampel urinenya.

Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyita barang bukti uang tunai Rp 170 juta, buku tabungan bersaldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar setoran perusahaan swasta, terkait korupsi proyek infrastruktur. Dalam kasus Kutai Timur, faktornya diperparah agenda Pemilihan Kepala Daerah akhir tahun ini. Ismunandar sebagai petahana berniat maju kembali, dan memanfaatkan organisasi pemerintah daerah untuk mengumpulkan modal politik. Posisi istrinya sebagai ketua DPRD memuluskan skema ini, karena permainan anggaran lebih mudah dilakukan. Suara Kutim adalah media berita online seputar kutim, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Korban diketahui merupakan warga Bontang, tepatnya di Kampung Sidrap bernama Erwin. Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Ketua DPRD Kutai Timur terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat di Jakarta mengikuti sosialisasi pencalonan Pilkada 2020. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Kerena tidak dipungkuri, dalan kondisi yang defisit banyak keluahan dari para dokter, sebut dokter spesialis kandungan itu. Pemkab Kutim diharapkan dapat meningkat kesejahteraan dokter di Kutim. “Untuk itu, dalam kesempatan ini dihadapan Bupati atau yang mewakili dan Wakil Ketua DPRD kutim, kami agar dapat memperhatika. Kesejahteraan sangatta para dokter di seluruh wilaya Kutim baik dokter gigi, umum dan spesialis ,” tegasnya. Berdasarkan survei di sejumlah lembaga, kata Mahyunadi, pasangan ini punya popularitas dan elektabilitas tinggi dibandingkan kandidat yang lain. Hasilnya, alhamdulillah hingga dengan saat ini pasangan MaKin masih unggul cukup jauh,” kata Mahyunadi.

Herdiansyah Hamzah, aktivis anti korupsi di Kalimantan Timur menyebut, dinasti politik menjangkiti sejumlah daerah di sana. Herdiansyah adalah Sekretaris Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda. DPRD Apresiasi Kodim 1402/Polman, TMMD ke 111 Bantu PemerintahPOLMAN-Swarakaltim. Hari Pertama Bertugas, Dandim 0912/Kbr Pimpin Operasi PPKM di SendawarKUTAI BARAT, Swarakaltim.com – Hari pertama bertugas menjadi…

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperketat akses keluar dan masuk di wilayah setempat dengan menutup jalur alternatif yang masih digunakan oleh masyarakat untuk melintas.Wakil Bupati Kutai Timur… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria Riarinda Firgasih, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ,… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen-dokumen dari hasil penggeledahan di lima lokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada Kamis (9/7).”Di lima tempat tersebut, penyidik KPK melakukan… “Kami malah mengetahui dari Media dan tidak pernah Sentra Gakkumdu memperdalam atau menanyakan ke kami atas kekurangan yang dimaksud. Setiap kami tanya jawabannya sudah masuk ketahap selanjutnya tetapi tiba – tiba dihentikan,” tegas Fajar Bagus. Andi tidak memberi penjelasan detail mengenai penghentian tersebut karena sedang bertugas di luar kota. Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Terkait kasus di Kutai Timur, Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengeluarkan lima butir pernyataan. Kedua, meminta KPK dan aparat penegak hukum lain, memperketat pengawasan daerah-daerah yang sarat praktek politik dinasti. Ketiga, meminta seluruh kepala-kepala daerah, khususnya di Kalimantan Timur, menjadikan OTT ini KPK sebagai terapi kejut . Pasangan MAKIN yang diusung 6 parpol dengan anggota paling banyak hanya menangdi Long Mesangat,Busang, Sangkulirang Sandaran, dan Muara Ancalong.

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi. “Perbaikan sistem perekrutan politik, agar tidak kolutif dan koruptif seperti sekarang ini. Tapi masuk tahun kelima dan seterusnya, sudah sangat kolutif, sudah sangat transaksional rekrutmen politiknya,” ujar Mahfud.

Setelah membunuh anak dan istrinya, AH menyerang sejumlah orang di rumah ibadah dekat rumahnya.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Foto yang beredar adalah gambar enam lembar uang Rp 50 ribu , berdampingan dengan lembaran kertas contoh surat suara hitam putih . Meski ASKB merupakan paslon peraih suara terbanyak dari paslon lainnya, namun dugaan pelanggaran UU Pemilu harus tetap berjalan dan ditegakkan demi supermasi hukum.

Ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling mengatakan rapat pleno pihaknya memutuskan tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan karena tak memenuhi unsur. “Jumlah peserta diperkirakan hadir sebanyak 500 orang dari 80 kabupaten/kota pelaksana Pilkada 2017, sehingga diperlukan gedung yang representatif dan mampu menampung seluruh peserta,” ujarnya. “Laporan yang diberikan oleh pelapor terhadap telapor ini memiliki data, artinya memiliki bukti terkait dengan visualisasi atau rekam jejak digital terkait dengan laporan itu,” terang Kombes Zulpan. Sebanyak 493 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , dapat remisi Natal 2021. Pidato Giring dinilai sangat tendensius karena menyudutkan salah seorang kandidat calon presiden 2024.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Foto yang beredar adalah gambar enam lembar uang Rp 50 ribu , berdampingan dengan lembaran kertas contoh surat suara hitam putih . Meski ASKB merupakan paslon peraih suara terbanyak dari paslon lainnya, namun dugaan pelanggaran UU Pemilu harus tetap berjalan dan ditegakkan demi supermasi hukum.

Hariankutim.com berhak memuat, tidak memuat, mengedit, dan/atau menghapus data/informasi yang disampaikan oleh pembaca. Kini, NasDem mencari sosok baru pengganti Ismunandar untuk diusung sebagai calon bupati Kutai Timur di Pemilihan Kepala Daerah mendatang. Dalam perjalanan kepengurusan IDI di Kutim, sudah mengalami lima kali periode kepengurusan , tahun 2018 merupakan yag kelima. Di Era zaman Now semakin banyak persoalan yang menjadi tantangan kita untuk kedepan yang harus dihadapi menuntut keprofesionalisme dokter, oleh karena semakin terbuka arus informasi melalui jaringan media publikasi. Semakin banyak sorotan dan komplain kpada para dokter atas kinerja dokter, sementara tidak diimbangi penigkatan kesejahteraan para dokter itu sendiri. IDI merupakan satu-satunya profesi kedokteran di Indonesia yang menghimpun para dokter indonesia yang bersifat independen.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo soal kondisi jalan Trans-Kalimantan Timur yang selama bertahun-tahun tidak pernah mulus… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan energi listrik terbarukan melalui Program Sosial Bank Indonesia . Penyerahan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk warga di…

Dijelaskan Saiful, dari proses hukum sebagaimana diatur UU No 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, bisa berujung pada diskualifikasi Caleg Parpol bersangkutan. “Penanganan yang sama juga dilakukan di Kukar dan Kutim. Iya kalau money politics itu pidana Pemilu,” tegas Saiful. Karenanya, BNN Kabupaten Kutim menggandeng Satreskoba Polres Kutim untuk melaksanakan program pencegahan. Sekaligus penindakan jika ada pegawai yang terindikasi kuat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.

Yusharto pun mengapresiasi Bupati Kutai Timur dan Bupati Nunukan atas komitmen daerah dalam menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkades serentak. “Momen Pilkades ini masih panjang hingga akhir tahun 2021, harapannya, kewaspadaan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di kedua daerah,” pesannya. Aturan ini bukan ditujukan untuk membatasi hak politik seseorang, tetapi membangun perimbangan kekuasaan agar fungsi kontrol dan membagi kekuasaan. Dalam rapat koordinasi yang mengangkat moderasi beragama sebagai tajuk utama tersebut, hadir sebagai narasumber dari pihak FKUB yang memaparkan FKUB dan Moderasi Beragama di Kutai Timur yang disampaikan ketuanya, H.

Sehingga ke depan dapat bersama-sama berkontribusi dalam membangun Kabupaten Kutim. Modus perizinan terkait pilkada disebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu cara mendulang dana politik. Politik transaksional yang melibatkan pelaku bisnis dan sangatta pejabat daerah. Ini dikuatkan laporan Litbang KPK berjudul ”Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada 2015” yang memaparkan biaya menjadi wali kota/bupati mencapai Rp20–Rp30 miliar, bahkan bisa Rp20 miliar –Rp100 miliar untuk jadi gubenur.

Hasil quick count yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia pasangan Awang Faroek Ishak-Mukmin Faisyal meraih 42,49% suara. Hari libur nasional pada 9 Desember tersebut harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat yang punya hak pilih untuk menyalurkan pilihannya pada Pilkada Serentak 2020 di TPS. Hari libur nasional pada 9 Desember tersebut harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat yang punya hak pilih untuk menyalurkan pilihannya pad… “Apapun sukunya dan darimana asal daerahnya tetap berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Serta bersama-sama menciptakan situasi daerah yang kondusif. Demikian warga Pinrang dari Sulawesi Selatan di Kalimantan Timur,” ungkap Hadi Mulyadi. Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi mengapresiasi atas pelantikkan dan pengukuhan BPC KKP Kutim.

Ini tentu saja berbeda dengan dalil permohonan, sehingga dalil permohonan tersebut harus dipertanyakan,” jelas Donal. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK. Bupati Andi Irwan mengungkapka kebanggaannya atas peran aktif warga Pinrang membangun Kaltim. Selain itu, semangat kebersamaan dan solidaritas tinggi warganya di Kutai Timur. Namun, Mahfud menggarisbawahi, bangsa Indonesia juga memiliki sifat lain yang positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Seorang warga yang mengaku menerima contoh surat suara berdampingan Rp 300 ribu tersebut mengaku, bahwa dia diajak untuk mencoblos pada 9 Desember 2020. Dalam audiensinya Ketua PWI Kutim Ibnu Djuraid didampingi Sekretarisnya Wardi menyampaikan berbagai hal menyangkut program kerja organisasi resmi profesi wartawan tersebut. Seperti kegiatan uji kompetensi wartawan yang dihelat beberapa waktu lalu dan berlangsung sukses. Kemudian membahas rencana pelaksanaan ragkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional ditingkat kabupaten. Membahas rencana program pembangunan rumah wartawan di Kutim, persiapan para jurnalis dalam menatap Pekan Olahraga Wartawan Nasional . Setidaknya, delapan kecamatan di Kutai Timur—Muara Wahau, Kongbeng, Kaubun, Bengalon, Kaliorang, Karangan, Sangkulirang dan Sandaran—teraliri sungai-sungai itu.

Jangan sampai, kekuatan politik menghantarkan satu keluarga saja ke puncak kekuasaan. Zona kuning di Kaltim kini mencakup 7 kabupaten dan kota di Benua Etam. Sedangkan, untuk zona oranye dan zona merah terpantau nihil di Bumi Mulawarman. “Sebagai kota penyangga IKN, kita harapkan Kutai Timur mendapatkan perlakuan khusus untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur, khususnya di bidang infrastruktur jalan. Kita berharap semua kontrak multi years terkait pembangunan infrastruktur jalan ini dapat terselesaikan di tahun 2024 sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan terutama pada tingkat kemantapan jalan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, ia memberikan wejangan, agar sifat sipakatau , sipakainge dan sipakalebbi bisa terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. “Saya berharap warga Kompak tetap memegang teguh semboyan leluhur kita, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung dan jadilah warga Kutim yang baik,” pintahnya. Ardiansyah Sulaiman, yang terlihat mengenakan baju batik berlengan panjang itu mengungkapkan, bahwa di Kutim warga yang asalnya dari Sulawesi , jumlah cukub besar. Sementara rivalnya, pasangan no urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 870,443 suara.

“Ketidak puasan itu sah-sah saja, dan dengan hasil pleno yangada bisa dilakukan gugatan melalui mekanisme yang ada yakni Mahkamah Konstitusi,”terangnya. Meskidemikian, ia menyadari ada yang merasa belum puas dengan kinerja KPU terutama terkait pelaksanaan pemungutan suara. Pihaknya akan melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, salah satunya melalui moderasi beragama dengan melibatkan berbagai organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan rapat koordinasi ini, kita akan tingkatkan moderasi beragama, yakni pemahaman jalan tengah, seperti menjalankan ajaran sesuai keyakinan namun juga tetap menghormati dan menghargai ajaran umat lain. Pelaksanaan yang mengundang sebanyak 22 orang tersebut tak hanya diikuti oleh pihak perwakilan organisasi, turut hadir pula dari perwakilan Badan Kesbang & Politik serta Kemenag yang mengelola sosial, politik dan keagamaan yang bertempat di Aula Kantor Kemenag. Diduga uang tersebut dikumpulkan dari para rekanan yang menggarap proyek di Kutai Timur.

Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memperdalam motif atau tujuan Bupati Kutai Timur , Ismunandar menerima uang suap dari Aditya dan Deky. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kutim Hj Encek U.R Virgasi yang juga Ketua Yayasan Kanker dan Jantung Indonesia Cabang Kutim berjanji akan usul peningkatan insektif dokter di Kutim ditahun yang akan datang.

Bisa dikatakan sebagai Indonesia mini, sebab hampir semua suku terdapat ada di Kutim. Meski beragam, ia bersyukur masyarakat yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang bisa hidup berdampingan dengan baik . Kai Mustar, nelayan dan pengepul ikan di Biduk-biduk mengatakan, hampir setiap hari bisa membawa ikan lebih 10 ton keluar dari Biduk-biduk. Pada musim barat, dia bahkan bisa mengumpulkan sekitar 18 ton hasil tangkapan nelayan tradisional.

Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyita barang bukti uang tunai Rp 170 juta, buku tabungan bersaldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar setoran perusahaan swasta, terkait korupsi proyek infrastruktur. Dalam kasus Kutai Timur, faktornya diperparah agenda Pemilihan Kepala Daerah akhir tahun ini. Ismunandar sebagai petahana berniat maju kembali, dan memanfaatkan organisasi pemerintah daerah untuk mengumpulkan modal politik. Posisi istrinya sebagai ketua DPRD memuluskan skema ini, karena permainan anggaran lebih mudah dilakukan. Suara Kutim adalah media berita online seputar kutim, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Penahanan itu setelah Kejari Grobogan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Grobogan. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Pos Pelayanan Terpadu yang terletak di kawasan International Batik Center Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Seluruh layanan yang diberikan mengikuti aturan yang diberlaku dan ditetapkan oleh hariankutim.com. “Dari hasil penyelidikan, penyidikan, hingga inkracht putusan pengadilan nanti, kami rekomendasikan sanksi namanya sanksi administrasi. Kemungkinan besar dicoret sebagai calon legislatif,” terang Saiful. Ditempat yang sama, Kepala Pelaksana Harian BNN Kabupaten Kutim, Sarwono Hidayat menyebutkan jika pelaksanaan tes narkoba di lingkungan Pemerintah Kutim ini merupakan program dan instruksi langsung dari Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang. Suasana ramai tak biasa pun lantas terlihat tatkala para petugas mulai mengumpulkan pegawai untuk satu persatu diambil sampel urinenya.

“Bantuan keuangan dari pemerintah ini bertujuan untuk pendidikan politik serta operasional partai politik. Mari sama-sama membangun pembelajaran politik yang benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya. Selain itu, pendidikan politik yang dilaksanakan parpol untuk mencapai tujuannya. Keempat, meminta lembaga-lembaga pengawasan dan masyarakat, memperketat pengawasan terhadap proses lalu lintas pengadaan barang dan jasa. Kelima, mendorong partai politik serius melakukan pendidikan politik, agar melahirkan pemilih rasional, menekan biaya tinggi pilkada, perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi, serta membatasi eksistensi politik dinasti.

Sementara ASKB,menang di 14 kecamatan yakni Karangan, Batu Ampar, Telen, Kombeng, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung Muara Wahau, Muara Bengkal dan Sangatta Utara. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon.

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Sebab dengan program itu dapat melahirkan calon-calon pemimpin, yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo sangatta soal kondisi jalan Trans-Kalimantan Timur yang selama bertahun-tahun tidak pernah mulus… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan energi listrik terbarukan melalui Program Sosial Bank Indonesia . Penyerahan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk warga di…

Sehingga ke depan dapat bersama-sama berkontribusi dalam membangun Kabupaten Kutim. Modus perizinan terkait pilkada disebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu cara mendulang dana politik. Politik transaksional yang melibatkan pelaku bisnis dan pejabat daerah. Ini dikuatkan laporan Litbang KPK berjudul ”Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada 2015” yang memaparkan biaya menjadi wali kota/bupati mencapai Rp20–Rp30 miliar, bahkan bisa Rp20 miliar –Rp100 miliar untuk jadi gubenur.

“Bantuan keuangan dari pemerintah ini bertujuan untuk pendidikan politik serta operasional partai politik. Mari sama-sama membangun pembelajaran politik yang benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya. Selain itu, pendidikan politik yang dilaksanakan parpol untuk mencapai tujuannya. Keempat, meminta lembaga-lembaga pengawasan dan masyarakat, memperketat pengawasan terhadap proses lalu lintas pengadaan barang dan jasa. Kelima, mendorong partai politik serius melakukan pendidikan politik, agar melahirkan pemilih rasional, menekan biaya tinggi pilkada, perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi, serta membatasi eksistensi politik dinasti.

Seorang warga yang mengaku menerima contoh surat suara berdampingan Rp 300 ribu tersebut mengaku, bahwa dia diajak untuk mencoblos pada 9 Desember 2020. Dalam audiensinya Ketua PWI Kutim Ibnu Djuraid didampingi Sekretarisnya Wardi menyampaikan berbagai hal menyangkut program kerja organisasi resmi profesi wartawan tersebut. Seperti kegiatan uji kompetensi wartawan yang dihelat beberapa waktu lalu dan berlangsung sukses. Kemudian membahas rencana pelaksanaan ragkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional ditingkat kabupaten. Membahas rencana program pembangunan rumah wartawan di Kutim, persiapan para jurnalis dalam menatap Pekan Olahraga Wartawan Nasional . Setidaknya, delapan kecamatan di Kutai Timur—Muara Wahau, Kongbeng, Kaubun, Bengalon, Kaliorang, Karangan, Sangkulirang dan Sandaran—teraliri sungai-sungai itu.

Abdul Hafied Yusuf dan pihak Badan Kesbang & Politik yang menyampaikan tentang Membangun Wawasan Kebangsaan Dalam Harmonisasi Kerukunan di Kab. Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terdakwa di kasus suap di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemkab Kutim Serahkan Dokumen Hasil Kajian Tapal Batas Kutim-Berau ke Gubernur Kaltim, untuk… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Badan Saksi Pemilu Nasional Kalimantan Timur menduga ada kecurangan di Pilkada Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua BSPN Kaltim Habibie mengaku, pihaknya menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Timur. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Sebanyak 1.152 peserta dari 18 kecamatan siap bersaing dalam kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran XI tahun 2015 tingkat Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang dimulai Senin…

Oleh karena itu, Firli memandang jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Bahkan, praktik nepotisme itu juga didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” terang Firli.

“Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, EU selaku istri bupati Kutai Timur, MUS dan DF datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM sebagai calon bupati Kutai Timur periode selanjutnya,” ucap Nawawi. Wabup Kasmidi Bulang mengapresiasi kedatangan PWI Kutim beserta pengurus dan anggota lainnya. Selain untuk silahturahmi juga untuk sinergi dalam menjalankan program-program kegiatan pembangunan.

“Bupati dan Wabup menginstruksikan agar ada screening narkoba terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kutim, baik PNS maupun honorer. Hal ini agar tidak ada pegawai Kutim yang berani menyalahgunakan narkoba bahkan ikut terlibat mengedarkan barang haram tersebut,” tegas Sarwono. Sisanya yang tidak ikut tes narkoba hari ini akan kami koordinasikan dengan BNK dan Satnarkoba Polres Kutim, untuk bisa melaksanakan tes narkoba di Polres,” ucap Teddy saat ditemui awak media.

Sementara ASKB,menang di 14 kecamatan yakni Karangan, Batu Ampar, Telen, Kombeng, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung Muara Wahau, Muara Bengkal dan Sangatta Utara. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon.

Sungai-sungai ini jadi mata air utama dan menghidupi desa-desa, pertanian, dan kebun masyarakat. BERITA3.NET Sangatta – Dugaan money politik salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, ditanggapi serius Paslon nomor urut 2 AFI-UCE. Ketua Divisi Teknis KPU Kaltim Rudiansyah memaparkan, sebelum 15 Februari, keempat pasangan calon tidak boleh melakukan kampanye. “Kami sengaja datang untuk bertemua langsung warga Pinrang di Kutim. Saya bersama 102 pejabat/kepala dinas hampir 70 persen dari keseluruhan pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Pinrang,” sebutnya. Di sisi lain, Zaenur Rohman juga menegaskan, partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dengan baik.

Keoada para dokter yang tergabung dalan IDI, Dia mengingatkan untuk bekerja secara proporsional dan mengembangkan diri, agar tidak tergerus tengan teknologi yang semakin berkemban, tutupnya. Bams menambahkan, sejak ditetapkan menjadi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, AFI-UCE telah berkomitmen menolak money politik. “Kalau ini benar terjadi, sangat memalukan bagi demokrasi yang saat ini kita lakukan,” ungkap Bachmid Wijaya, atau lebih akrab disapa Bams.

Korban diketahui merupakan warga Bontang, tepatnya di Kampung Sidrap bernama Erwin. Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Ketua DPRD Kutai Timur terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat di Jakarta mengikuti sosialisasi pencalonan Pilkada 2020. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Terkait kasus di Kutai Timur, Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengeluarkan lima butir pernyataan. Kedua, meminta KPK dan aparat penegak hukum lain, memperketat pengawasan daerah-daerah yang sarat praktek politik dinasti. Ketiga, meminta seluruh kepala-kepala daerah, khususnya di Kalimantan Timur, menjadikan OTT ini KPK sebagai terapi kejut . Pasangan MAKIN yang diusung 6 parpol dengan anggota paling banyak hanya menangdi Long Mesangat,Busang, Sangkulirang Sandaran, dan Muara Ancalong.

Ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling mengatakan rapat pleno pihaknya memutuskan tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan karena tak memenuhi unsur. “Jumlah peserta diperkirakan hadir sebanyak 500 orang dari 80 kabupaten/kota pelaksana Pilkada 2017, sehingga diperlukan gedung yang representatif dan mampu menampung seluruh peserta,” ujarnya. “Laporan yang diberikan oleh pelapor terhadap telapor ini memiliki data, artinya memiliki bukti terkait dengan visualisasi atau rekam jejak digital terkait dengan laporan itu,” terang Kombes Zulpan. Sebanyak 493 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , dapat remisi Natal 2021. Pidato Giring dinilai sangat tendensius karena menyudutkan salah seorang kandidat calon presiden 2024.

Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. “Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB, setelah tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim, selanjutnya tim KPK mengamankan ISM, AW dan MUS di restoran FX Senayan Jakarta,” jelasnya.