Kabar Kutai Timur

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK Karyoto juga enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Meski demikian, Karyoto memastikan, pihaknya akan mendalami motif Ismunandar membawa miliaran rupiah untuk sosialiasi pencalonan. Perayaan Ibadah Natal jemaat GKE Imanuel Linggang Bigung dilakukan secara sederhana dan terbatas karena saat ini masih terjadi pandemi virus corona atau COVID-19, perayan Ibadah Natal dimulai pukul 19.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.

Namun dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap pihak terkait, yang dilakukan Bawaslu termasuk tim dari Gakumdu, itu tidak memenuhi syarat. “jadi tidak ada pelangaran adminitrasi, apalagi pidana di situ,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk mengikuti seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang berjalan secara terbuka. “Kita masih harus menjaga proses ini sampai proses persidangan di MK selesai dan kita semua tentu menghormati proses hukum ini,” kata Febri. Saat saksi dari paslon 01 meminta kotak suara dibuka, ditemukan banyak daftar pemilih tetap tambahan.

SIMKADA dirancang menggunakan teknologi terkini agar dapat mengolah data secara cepat. Hal ini terbukti sangat efektif dari puluhan daerah yang kami dampingi untuk memenangkan Pilkada menggunakan SIMKADA. Dapat digunakan untuk memanajemen urusan logistik kampanye sehingga distribusi berbagai atribut kampanye dapat lebih terkontrol dan lebih efektif sehingga menghasilkan biaya yang lebih efisien dan akuntabel. Grafik dan tabulasi data dirancang untuk memudahkan Anda dalam melakukan Analisa terhadap strategi pemenangan Pilkada 2020 dan dikemas dalam sajian yang sangat mudah untuk dibaca dengan karakteristik data yang terintegrasi satu dan lainnya. Pengelolaan data Dukungan dapat langsung dikumpulkan oleh relawan secara langsung di lapangan menggunakan Aplikasi Mobile Relawan yang terintegrasi.

SIMKADA merupakan pendamping yang paling tepat untuk menangani berbagai kebutuhan pengelolaan data dan informasi pemenangan Pilkada. Tabulasi Suara pada Hari H akan lebih cepat terkumpul dan terkonsolidasi sehingga Rekapitulasi Data hasil pemungutan suara dapat Anda gunakan dalam bentuk tabel dan grafik. Mempermudah Anda untuk menyusun langkah strategis pemenuhan budget atau rencana peta suara dengan mudah dan dapat melakukan simulasi secara interaktif sesuai dengan target persentase kemenangan yang ingin anda capai. Tim Mahyunadi-Lulu Kinsu mencoba mengonfirmasi ke pemilik KTP-el yang diduga disalahgunakan itu.

Digunakan untuk mengelola seluruh data DPT dengan mudah sebagai referensi dan acuan dasar seluruh pemetaan suara dan gerakan para relawan. Berdasarkan pengalaman kami pada event Pilkada, ternyata para calon Anggota Legislatif banyak tertarik menggunakan sistem ini. Dan kami melakukan penyesuaian terhadap SIMKADA menjadi SiCaleg dan prestasi luar biasa kami capai, dengan mengantarkan lebih dari 400 Kursi DPRD hingga DPR-RI. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. Silahkan hubungi tim support untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Walau ibadah Natal dilakukan secara sederhana diharap tidak mengurangi sukacita dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Pengawalan pendistribusian logistik pilkada tersebut dilakukan dalam tiga hari yaitu terhitung mulai tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020. Dalam laporannya, AKBP Welly Djatmoko, S.H., S.I.K. M.Si menerangkan bahwa Personil Polres Kutai Timur melaksanakan pengawalan terhadap tiga mobil truck yang mengangkut logistik pilkada 2020 dari Gudang Logistik KPU Kab.

Mentoko, di kawasan ini terdapat sebuah pondok penelitian, dinamakan Pondok Penelitian Mentoko yang didirikan oleh Akira Suzuki, seorang pandai biologi dari Jepang yang mempelajari kehidupan orang utan di daerah ini. “Persidangan ini tetap menggunakan protokol kesehatan sehingga durasi tetap kami batasi. Oleh karena itu, saya harapkan seluruhnya, termohon, pihak terkait dan Bawaslu menyampaikan pokok-pokoknya saja,” ujar Ketua Panel 3 Arief Hidayat. “Kami selalu menjaga netralitas dan independensi sebagai pemantau pemilihan.

Sekalipun begitu, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu maka KPK harus memperdalam keterangan tersangka. Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal.

Memperkuat data pendukung, advokasi MaKin atas keberhasilan pengungkapan para tersangka yang melakukan indikasi kecurangan pilkada atas perundang-undangan pemilukada yang berlaku tentang adanya unsur pidana baik langsung maupun tidak langsung dalam menambah dukungan suara ke salah satu paslon. Habibie mengatakan, dugaan pelanggaran yang paling mencolok terkait Daftar Pemilih Tambahan . Menurut dia, pencatatan daftar hadir pemilih tambahan tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada. Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, untuk pemilihan gubernur terdapat tiga permohonan perselisihan hasil pilkada, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Karyoto memastikan kasus ini akan terus dikembangkan oleh pihaknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan dugaan suap kepada Ismunandar dan istri serta sejumlah pihak lain nilainya akan bertambah.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut sangatta disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

Ahmad Ali menjelaskan, NasDem hanya berkewajiban mendampingi kadernya dalam kerja-kerja untuk kepentingan partai. NasDem akan langsung memecat kadernya yang tersangkut perkara hukum. “Partai tidak memberikan bantuan hukum dan akan memecat sebagai kader,” kata Ali melalui pesan singkat hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020. Ismunandar sendiri diamankan di sebuah hotel di Jakarta bersama sang istri, Encek Unguria Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Saat penangkapan, tim menemukan uang Rp 170 juta, buku rekening berisi Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Penetapan tersangka terhadap Ismunandar berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penindakan KPK di tiga lokasi yakni Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur.

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Putusan ini juga menjadi dasar bagi KPU Kutim untuk melanjutkan tahapan terakhir pilkada yakni pelantikan pasangan terpilih. “Jadi ndak ada perubahan pelantikan tetap tangggal 13 Februari 2011, sesuai habisnya masa jabatan bupati wakil bupati periode sebelumnya (Awang-Isran),” ucap Ketua KPU Kutim Rusmiyati saat ditemui selepas pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang utama gedung MK. Adapun, MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

TIMUR MEDIA – Dugaan pelanggaran Pilkada Desember 2020 terjadi di Sangatta, Kutai Timur. Bentuk pelanggaran itu terkait indikasi pemalsuan dukungan bagi bakal calon perseorangan. Sidang pengucapan putusan itu dilakukan secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu berbeda dengan sidang pemeriksaan pendahuluan yang menghadirkan sebagian para pihak di ruang sidang dan sebagian secara daring.

Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Yaser Arafat Jabat Ketua Kadin Balikpapan Periode Kedua KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek melantik Ketua…80 Metro Wali Kota Balikpapan Umumkan Aturan Libur Nataru KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Kota Balikpapan mengumumkan aturan untuk menyambut libur Natal dan Tahun… Itu masih ditambah dengan naiknya honor petugas kehormatan Ad Hoc sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Disebutkan, anggaran Pilkada ditiap daerah bersumber dari APBD berdasarkan Undang-Undang dan dapat dibantu dengan APBN.

Sururudin mengungkap kecurangan lain saat proses rekapitulasi suara di Kecamatan Sanggat Utara. Komisi Pemilihan Umum setempat tidak membuka kotak suara secara keseluruhan. Warga Kutai Timur inisial S dihukum 3 tahun 4 bulan penjara atau 40 bulan bui karena memanipulasi dukungan calon independen Pilkada Kutai Timur, Kaltim. “Pas ditemukan memang jenazah sudah kaku, terdapat luka di bagian kepala. Proses evakuasi juga dibantu Satlantas Polres Bontang bersama Polres Kutim,” pungkasnya. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa Ismunandar telah dipecat dari keanggotan partai besutan Surya Paloh. Mahfum saja, untuk maju dari jalur parpol sekaligus memantapkan kemenangan maka dibutuhkan koalisi yang banyak.

SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dapat digunakan sebagai penyusunan database tim dan relawan pemenangan agar dapat melakukan kontrol dan evaluasi secara penuh serta efektif dalam pembentukan tim. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.