Keputusan itu merupakan buntut dari dicokoknya Bupati Kutai Timur Ismunandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, wakil bupati ditetapkan menjadi pelaksatan tugas untuk memimpin daera hingga terpilihnya bupati definitif. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar, beserta istrinya Encek UR Firgansih yang diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim, Kamis (2/6). KPK telah meringkus tujuh tersangka buntut OTT kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

“Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Sementara Encek membantah memiliki kedekatan dengan kontraktor yang ada di Kutim. “Nanti akan dilengkapi laporan PPATK, LHKPN, dan hasil penyidikan lebih lanjut.

Nawawi mengatakan, atas perbuatannya lima pihak penerima dijerat Pasal 12 ayat huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat KUHP. ” terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini, total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar Rp4,8 miliar,” ujar Nawawi. Bahkan sebelumnya, diduga terdapat penerimaan uang tunjangan hari raya dari Aditya Maharani sebesar Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada tanggal 19 Mei 2020. Tak hanya itu, ada transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp125 juta untuk kepentingan Kampanye Ismunandar.

Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur. KOMISI Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Kutai Timur Ismunandar selain melanggar regulasi tindak pidana korupsi juga menjalankan nepotisme. Hal ini tercermin dari praktik rasuah yang telah terungkap melalui operasi tangkap tangan yang menyeretnya bersama enam orang lain.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah soal laporan bahwa Firli menumpangi helikopter mewah milik swasta. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur merupakan penangkapan berskala kecil. Hal ini tidak akan mengubah keraguan masyarakat terhadap kepemimpinan Firli Cs. Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Juru Bicara Ali Fikri didampingi Deputi Penindakan Karyoto . KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap.

Dalam memgungkap kejahatan tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Firli jangan ragu karena berdasarkan Pasal 40 ayat UU KPK, lembaga anti rasuha itu dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun,” ujarnya. Serta Musyaffa selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan.

Sehingga Firli tidak meninggalkan dosa “piring kotor” seperti pimpinan KPK sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menjelaskan bahwa selama 6 bulan KPK dipimpin oleh Firli Bahuri sudah ada 30 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan dengan total 36 tersangka. OTT tersebut menjadi polemik lantaran salah satu tersangka, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan menjadi buron hingga saat ini. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. “Kami berkewajiban melaksanakan 6 tugas pokok KPK dan kami terus bekerja maksimal,” Firli menandaskan.

Isran berharap, Ismunandar jadi kepala daerah terakhir di Kalimantan Timur yang harus berurusan dengan hukum karena diduga terlibat korupsi. Dari daftar harta kekayaan Bupati Kutim, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih diketahui memiliki belasan bidang tanah di Kutai Timur dan Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur, berikut luas dan rinciannya. Menurut Nawawi, penerimaan sejumlah uang tersebut diduga karena Ismunandar menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran.

Dalam OTT, Kamis (2/7) malam, tim KPK bergerak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Kutai Timur. Ismunandar ditangkap atas kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur. Nawawi mengatakan, KPK juga menaruh perhatian penuh pada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi bancakan Ismunandar dan istrinya untuk menerima suap. Ditegaskan, KPK berupaya mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa yang bersih, transparan dan antikorupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa OTT yang dilakukan terhadap Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam, terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, setelah resmi menjadi anggota DPRD Kutim, Ahmad Gazali mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan yang meliputi Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang, dan Kaubun.

Dalam penangkapan tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Diketahui KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Furgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka penerima suap dari proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2020. JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri Encek Firgasih dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam. Operasi senyap yang dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda itu, KPK mengamankan 15 orang. Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangana atau OTT di tiga kota terkait penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Sementara di sisi lain, masyarakat mulai beralih memanfaatkan platform e-commerce dalam memenuhi… KPK menduga tiga pejabat Pemda Kutai Timur, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini berperan dalam menentukan pemenang lelang, menerima uang komisi dari kontraktor, dan mengatur pembagian jatah proyek. KPK menyangka atas pemberian itu, Ismunandar selaku bupati Kutai Timur menjamin bahwa anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan. Sedangkan Encek selaku Ketua DPRD Kutai Timur, disangka mengintervensi penunjukan pemenang lelang proyek. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan adanya kegiatan OTT yang dilakukan tim satuan tugas KPK di wilayah Kalimantan Timur.

Namun, berdasarkan keterangan dari sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis 2 Juli 2020. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Jenderal polisi bintang tiga itu menuturkan, politik dinasti berawal dari proyek yang disusun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Dia menduga, proyek tersebut disetujui Ketua DPRD yang merupakan istri dari Ismunandar. “Sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat KUHP,” ujar Nawawi.

Lebih lanjut, Deputi Penindakan KPK Karyoto belum bisa memastikan berapa jumlah uang suap yang diterima Ismunandar. Pihaknya akan melengkapi laporan dari PPATK, LHKPN, dan memeriksa beberapa saksi dan proyek-proyek yang dikerjakan para tersangka. Kemudian untuk tersangka Deky Aryanto, sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutim, senilai Rp40 miliar. Ditambah lagi, didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan terjadinya korupsi. Di antaranya sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem rekruitmen, dan sistem import-export. IPW menilai, OTT ini sekaligus menjawab keraguan segelintir orang atas kinerja Firli sebagai jenderal polisi dalam memimpin KPK.

Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Setelah OTT, ti penyidik KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres Kutai Timur untuk memeriksa sejumlah saksi. Saat itu, Kasmidi menjelaskan akan mencari informasi terkait kabar dan keberadaan Ismunandar. Menurut Nawawi, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Firli pun mengaku memahami keraguan masyarakat di awal dirinya memimpin KPK. “Kami sangat memahami, dan kita kerja keras dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat,” kata dia. “Pimpinan itu tetap harus diperiksa sampai kapanpun, yang dia pakai heli, yang pola hidupnya mewah. Harus dijatuhi hukuman,” ujar dia. “Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia.

Selain Ismunandar dan istrinya, KPK turut menetapkan 3 pejabat Dinas Kutai Timur menjadi tersangka kasus ini. Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan sangatta juli 2020 lalu. Sidang kasus dugaan suap yang membelit Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Seorang tukang becak yang biasa mangkal di Nganjuk, Sarmidi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Tiga tim penindakan KPK bergerak ke kota Jakarta, Samarinda dan Sangatta, Kutai Timur menangkap 16 orang. Sebelumnya, pelaksana tugas Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya terus mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim. Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.