Pria kelahiran 14 Mei 1971 ini, kini tinggal di Masalap Ilir Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung. Di Pemilu tahun 2019, ia berada di urutan pertama DCT PPP untuk DPRD Kutim, dari Dapil III, meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon, dengan meraih 1.630 suara sehingga mengantarkannya kembali berkarya di rumah rakyat Kutim. “Kami sebagai lembaga pengawas tidak ingin menghambat investasi apalagi sekarang di tengah pandemi. Tentunya masyarakat setempat perlu berkembang dengan berjalannya perusahaan. Namun, jika ditata dengan baik, punya hubungan bagus dengan masyarakat akan mempengaruhi sekaligus mempercepat perekonomian setempat dengan investasi masuk,” ungkapnya.

Setelah dilakukan laouncing menurut Kesbangpol perlu adanya kreativitas dari kades serta aparat desa dengan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penerapan untuk program Desa Bersinar dan adanya penganggaran dana Desa untuk mendukung program P4GN serta kegiatan penyuluhan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021.

Pria berusia 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . “Jika prosedur pengalokasian anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak dilakukan perbaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kami menyakan menolak untuk disahkan menjadi APBD. Kami Fraksi PDI Perjuangan dengan berat hati menolak dan tidak menyetujui RAPBD tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi APBD 2022.,” tandas jurubicara Fraksi PDI Perjuangan Yusuf T Silambi saat membacakan pemandangan akhir Fraksinya di podium.

Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. TITIKWARTA.COM – SANGATTA –Keberadaan media massa sebagai penyaji berita untuk kebutuhan khalayak umum sangat dibutuhkan. Terlebih berita yang memuat kejadian ataupun kegiatan regional sangat ditunggu pembaca.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Mereka yang diperiksa, yaitu PPK pada Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur Rudy Ramadhan, Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Timur Ahmad Firdaus, Kasubbag Pengelolaan PBJ ULP Kutai Timur Irwan Iskandar, Kabag ULP Kutai Timur Noviari Noor, Kabid Aset BPKAD Kutai Timur Supartono.

Sementara untuk kronologisnya sementara masih di kumpulkan,” terang Bahrani. KPK telah tetapkan 7 orang dalam kasus yang melibatkan suami dan istri di Kutai Timur ini. Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. Sekitar pukul 12.00 WIB, Encek, Musyaffa, dan Dedy datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan Ismunandar sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021—2024.

Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Adapun OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas perusahaan. Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur.

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Berikutnya Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya , disampaikan Sobirin Bagus, menyetujui dan menerima RAPBD tahun anggaran 2022 untuk disahkan.

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

Antara lain, fraksi yang memiliki empat kursi di lembaga legislatif Kutim ini menilai Pemerintah Kutai Timur tidak konsisten terhadap delapan prioritas yang dituangkan dalam RKPD. Sebab, pembiayaan delapan prioritas tersebut besaran alokasi yang tertuang dalam APBD tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Demikian juga dengan masalah alokasi sangatta anggaran, yang kini sedang dalam pembahasan, Joni mengatakan akan dialokasikan sesuai dengan aturan. Misalnya untuk pendidikan 20 persen, dan lain sebaginya, itu akan diikuti. “Bahkan, kalau memang anggaran cukup, lebih juga tidak apa-apa,” katanya. “Jadi, tunggu saja, apa yang kami akan lakukan, tapi pastinya akan ada terobosan baru yang kami lakukan,” katanya.

Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD. Dari sisi prosedur, Ismunandar mengklaim, tidak ada aturan yang yang dilanggar. Menurut Ketua Komisi II DPRD Agus Aras, di Sangatta, Selasa, mereka akan dipanggil untuk dimintai penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari pemerintah daerah dan pusat. Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur.

Upaya merevisi usulan pokir dalam surat ketua dewan itu hanya perdebatan di internal TAPD. Semua tak mungkin berani membantah perintah istri bupati yang duduk di legislatif. Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berharap kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Kutai Timur menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam kasus tersebut, KPK diketahui telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Kutim, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri. Selain fokus pada pembayaran utang, Pemerintah Kukar dalam pelaksanaan pembangunan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi diwilayah Kukar, dengan membentuk Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .

Pasalnya, Lanjut Arfan peran media ini sangat penting dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat sehingga kerjasama itu harus terus dibangun untuk kemajuan Kutim ke depan. Namun, pihak perusahaan tak mengirimkan perwakilannya dengan alasan pandemi Covid-19 dan minta rapat dijadwalkan ulang. Agusriansyah Ridwan bahkan menyebut persyaratan itu sebagai wujud dari penjajahan gaya baru dan siasat perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing . Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan juli 2020 lalu. Joni merupakan kader PPP tulen, yang kini memasuki masa jabatan ketiga kalinya di DPRD Kutim.

Kala itu, Encek meminta ke eksekutif agar pokir tak diganggu dan semua yang diusulkan para dewan harus dipenuhi. Semua tahu, Encek merupakan istri dari Ismunandar, bupati Kutim saat itu. Selama tak ada titah jelas dari Ismu, maka isi sambutan itu pun menjelma dalam penyisihan anggaran. Hebatnya lagi, di masa Encek memimpin, pokir yang diusulkan tak hanya memuat bentuk kegiatan dan lokasi aspirasi warga yang diserap lewat reses. Dalam pandangan kelompok masyarakat sipil, Buyung menambahkan, pertambangan tanpa izin marak karena dua hal.

Kepada keluarga atau orang yang pernah kontak erat dengan yang bersangkutan diminta untuk segera melakukan test swab di tempat yang telah disediakan pemerintah agar penularannya bisa diantisipasi. Kalau memang ada yang bergejala bisa dirumah walaupun ringan ataupun nga ada gejala silakan ke rumah Sakit Umum Kudungga atau ke Hotel Kutai Permai,” bebernya. “Hasilnya, ada satu anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Selain itu, Ismunandar, Suriansyah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima THR masing-masing senilai Rp 100 juta dan transfer senilai Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Dilihat dari situs resmi Pemkab Kutai Timur, Encek menjabat Ketua DPRD Kutai Timur saat ini.