JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango , Deputi Penindakan KPK Karyoto , Juru Bicara KPK Ali Fikri saat konferensi pers terkait kegiatan tangkap tangan kasus korupsi terhadap Bupati Kutai TImur di Gedung KPK, Jumat (3/7). JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan barang bukti sejumlah uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan yang meringkus Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Diduga uang yang disita tim satgas KPK senilai Rp 160 juta terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.

Nawawi mengatakan, atas perbuatannya lima pihak penerima dijerat Pasal 12 ayat huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat KUHP. ” terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini, total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar Rp4,8 miliar,” ujar Nawawi. Bahkan sebelumnya, diduga terdapat penerimaan uang tunjangan hari raya dari Aditya Maharani sebesar Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada tanggal 19 Mei 2020. Tak hanya itu, ada transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp125 juta untuk kepentingan Kampanye Ismunandar.

“Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Sementara Encek membantah memiliki kedekatan dengan kontraktor yang ada di Kutim. “Nanti akan dilengkapi laporan PPATK, LHKPN, dan hasil penyidikan lebih lanjut.

Dalam OTT, Kamis (2/7) malam, tim KPK bergerak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Kutai Timur. Ismunandar ditangkap atas kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur. Nawawi mengatakan, KPK juga menaruh perhatian penuh pada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi bancakan Ismunandar dan istrinya untuk menerima suap. Ditegaskan, KPK berupaya mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa yang bersih, transparan dan antikorupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa OTT yang dilakukan terhadap Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam, terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, setelah resmi menjadi anggota DPRD Kutim, Ahmad Gazali mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan yang meliputi Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang, dan Kaubun.

Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 15 orang dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kamis (2/7) malam. Solopos.com, JAKARTA- KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria R, sebagai tersangka kasus suap terkait proyek infrastruktur.

Dia mengatakan tim KPK masih bekerja di lapangan dan memastikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangap tersebut akan disampaikan kembali. Dia mengatakan tim KPK masih bekerja di lapangan dan memastikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan tersebut akan disampaikan kembali. Ketua KPK Komisaris Jenderal Polisi, Firli Bahuri membenarkan tim Bidang Penindakan KPK sedang menggelar kegiatan OTT terhadap beberapa orang di wilayah Provinsi Kaltim.

Namun, berdasarkan keterangan dari sumber internal Bidang Penindakan KPK mengungkapkan, tim gabungan penyelidik dan penyidik KPK telah berada di beberapa lokasi di Provinsi Kaltim sejak Kamis 2 Juli 2020. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Jenderal polisi bintang tiga itu menuturkan, politik dinasti berawal dari proyek yang disusun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tentunya tak lepas dari kekuasan Ismunandar. Dia menduga, proyek tersebut disetujui Ketua DPRD yang merupakan istri dari Ismunandar. “Sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat huruf A atau B atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat KUHP,” ujar Nawawi.

Firli pun mengaku memahami keraguan masyarakat di awal dirinya memimpin KPK. “Kami sangat memahami, dan kita kerja keras dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat,” kata dia. “Pimpinan itu tetap harus diperiksa sampai kapanpun, yang dia pakai heli, yang pola hidupnya mewah. Harus dijatuhi hukuman,” ujar dia. “Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah soal laporan bahwa Firli menumpangi helikopter mewah milik swasta. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur merupakan penangkapan berskala kecil. Hal ini tidak akan mengubah keraguan masyarakat terhadap kepemimpinan Firli Cs. Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Juru Bicara Ali Fikri didampingi Deputi Penindakan Karyoto . KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap.

Kami sampaikan nanti berapa belanja modal di daerah Kutai Timur ini,” kata dia. “Kami sudah mendapatkan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat bahwa Bu Encik Futgasih telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPC PPP Kutai Timur dan terkait perlindungan hukum akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat,” kata Rusman di Samarinda, Sabtu. Ketua DPW PPP Kaltim, Rusman Yaqub menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART PPP setiap kader yang tersangkut persoalan hukum dengan status tersangka maka dapat diberhentikan dari jabatan partai. Menurut dia, praktik haram yang terjadi di Kutai Timur bahkan sangat terang benderang. Hal ini karena Ismunandar ialah suami dari Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.

Ali Charisma kali ini bergabung juga dengan BenihBaik.com dan Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh … Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya sekolah hingga sembilan bulan bagi anak-anak di… Dalam perayaan Natal tahun ini, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengajak masyarakat bersyukur atas persaudaraan yang terjalin. Penerapan hukuman mati harus dilihat dari konteks implikasi dan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh… Mengenai hal ini, ia mengatakan praktik nepotisme itu bisa menambah hal yang memberatkan bagi para tersangka. Hingga kini penyelidikan masih dilakukan sekaligus mengumpulkan bukti-bukti.

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi.

Ini terlihat dari kertas berperekat yang dipasang di pintu dengan tulisan “Ruangan Ini dalam Pengawasan KPK RI”. Menurut informasi yang dihimpun, di dalam kantor tersebut, pintu ruang kerja Bupati Kutai Timur Ismunandar disegel oleh KPK. Bahkan, petugas jaga yang biasanya duduk di meja penerima tamu terpaksa duduk di teras kantor saja. Sama seperti vaksinasi untuk orang dewasa, vaksinasi untuk anak juga dilaksanakan di berbagai tempat yang tersebar di seluruh kota. Gedung Dome yang jadi pusat vaksinasi massal untuk orang dewasa kini juga melayani vaksinasi anak-anak.

Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan beberapa orang lain termasuk istrinya Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ungaria. “Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar,” jelasnya. Sekitar pukul 18.45 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim.

Selama ini IPW menilai, dalam memimpin KPK, Firli bekerja sebagai polisi yang Promoter, dengan mengedepankan deteksi dini, dan antisipasi demi kelangsungan proses pembangunan dan penyelamatan uang negara. Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor UNJ, Komaruddin. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Indriyanto mengingatkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan itu memang sudah menjadi tugas KPK sebagai lembaga penegak hukum tak peduli siapa pemimpinnya. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Bupati Kutai Timur Ismunandar bukan untuk menunjukkan bahwa lembaganya masih memiliki taji. Fikar pun meminta agar Firli tetap diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia terkait gaya hidup mewah itu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur. Di kesempatan yang sama Ahmad Ghazali menyampaikan, bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Encek UR Firgasih sebelum dilantik sebagai anggota dewan. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK dalam kasus suap jual beli jabatan. Rocky Gerung mendorong para penyidik yang masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang terancam dipecat untuk bergerak cepat menangkapi para koruptor.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar ditangkap bersama istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur. “Proyek disusun pemda dan disetujui Ketua DPRD kemudian dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses untuk pilkada bupati. Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan yang kemudian Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR,” ujar Firli. Bisnis.com, BALIKPAPAN – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk memimpin kabupaten tersebut hingga terpilihnya bupati definitif. Ali mengatakan, dari tujuh orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, dua di antaranya yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, dan sang istri. Sementara OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang. Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan operasi tangkap tangan itu berawal dari adanya informasi akan adanya transaksi suap mengenai proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Dia divonis 7 tahun penjara Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai lebih dari Rp 100 miliar selama menjabat sebagai bupati. Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman sangatta tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp 74 miliar. JAKARTA – Tim gabungan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur dan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar. Selain di Jakarta, Nawawi mengatakan, tim KPK yang berada di Sangatta mengamankan pihak lain.