Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif. Objek dan daya tarik wisata di wilayah ini dicirikan oleh dunia pedalaman hutan dan sungai, dengan norma budaya sungainya yang masih cukup kental. Keberadaan gunung batu Kongbeng merupakan salah satu daya tarik lain yang unik di wilayah ini selain dari desa-desa sepanjang sungai Wahau/Telen.

“Angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan dua kepala keluarga harus mengungsi ke sanak saudaranya karena rumahnya rusak diterjang angin kencang,” katanya mengutip dari Antara, Kamis. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember Heru Widagdo mengatakan, hujan disertai angin kencang terjadi pukul 14.30 WIB mengakibatkan beberapa pohon tumbang hingga menimbulkan kemacetan. Balikpapan adalah salah satu Kota yang terpilih oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Presiden akan meresmikan Kawasan Industrial Park Indonesia, dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah ke masyarakat. Bank Kalsel dengan Jamkrida Kalsel menandatangani perjanjian kerjasama di Ruang Rapat Lantai 3 Bank Kalsel Kantor Pusat (14/12). Hari libur nasional pada 9 Desember tersebut harus benar-benar dimanfaatkan masyarakat yang punya hak pilih untuk menyalurkan pilihannya pada Pilkada Serentak 2020 di TPS.

Diketahui, lebih dari 2 ribu jiwa warga di Dusun Sidrap dipastikan tidak akan menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Kutim. Mereka sudah memilih menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Kota Bontang, diwaktu yang bersamaan. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon. Berbagai data dan informasi yang dihasilkan akan memberikan Anda masukkan tentang apa yang harus dilakukan kedepannya.

Penyerahan rekomendasi partai itu dilakukan oleh Sekretaris DPW NasDem Kaltim, Fatimah Asyari, Selasa (18/8) malam, yang langsung diterima oleh pasangan Mahyunadi-Lulu Kinsu. “Ada enam daerah yang seharusnya dilantik bersamaan namun Kutim dan Kukar, ada gugatan di MK sehingga empat daerah yang sudah dipersiapkan yakni Mahulu, Samarinda, Paser dan Berau,” terangnya. Sehingga mereka yang terpilih merupakan perwakilan terbaik dari kecamatan-kecamatan.

Memfasilitasi para relawan hingga ke level “grass root“ untuk melakukan pencatatan data dan di konsolidasi secara berjenjang dan terstruktur. Jadi prestasi relawan akan dihitung secara otomatis oleh sistem sehingga Anda tidak hanya mendapat “klaim“ sepihak tanpa bukti dari para relawan. Proteksi terhadap kesalahan input sangat maksimal sehingga validitas data dapat terjamin walaupun digunakan oleh Operator dengan tingkat pendidikan menengah. Dengan terus melakukan improvement dan pengembangan SIMKADA berdasarkan evaluasi dari setiap Pelaksanaan Pilkada yang kami ikuti, pada Pilkada Serentak 2018 kami berhasil mengantarkan 39 Kandidat yang berhasil memenangkan Pilkada. “KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i.

Jasa konstruksi, pengembangan dan penyedia jasa jalan tol, Hutama Karya mengatakan persentase lalu lintas akan naik. Penahanan itu setelah Kejari Grobogan menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Polres Grobogan. Pasalnya, salah satu koleksi satwa harimau Benggala sempat nyaris lepas ketika lompat ke atap. Berikut beberapa ide untuk kamu yang ingin memulai bisnis di tengah pandemi.

Hakim menyebut bahwa permohonan pembatalan hasil Pilkada Kutim atas perolehan suara unggul pasangan nomor urut 3 yang ditetapkan pada sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Kutim yang turut dikawal Badan Pengawas Pemilu Kutim, dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara itu, ditemui di tempat yang berbeda Calon Wakil Bupati dari pasangan Nomor urut 03 Kasmidi Bulang menghimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Timur untuk tetap kondusif dan gunakan hak pilihnya sebaik mungkin. Dirinya juga mengingatkan kepada kedua pasangan calon lainnya untuk komitmen menerima apapun hasil dari pilkada Kutim 2020 yang tengah berjalan saat ini. Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim.

Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. Lebih jauh dikatakan Heldy, proses perekaman dan pencatatan data kependudukan yang dilakukan Disdukcapil memang langsung terkoneksi dan terekap oleh pusat, khususnya di Kemendagri. Proses ini untuk memilah dan memastikan tidak ada terjadi data penduduk ganda atau tidak ada satu orang yang memiliki lebih dari satu nomor induk kependudakan . Karena itu, Heldy berharap dengan telah diserahkannya data kependudukan Kutim per akhir semester pertama oleh pusat, mampu terserap dan bermanfaat bagi proses Pilkada Kutim 2020, mendatang.

Maka dirinya tetap terus mengajak seluruh masyarakat di Kutim untuk menghargai dan menghormati hasil Pilkada Kutim 2020. Jika melihat fakta tersebut, syarat untuk mengajukan permohonan PHP memang tidak terpenuhi. Sehingga sangat diharapkan MK mempertimbangkan dari aspek lain,” harapnya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ini menerangkan, beberapa materi posita atau dalil dalam surat gugatan dalam PHP Pilwali Balikpapan terkait penyelenggara pemilu. “Gugatan, terkait dengan sengketa suara, itu yang digugat adalah SK KPUD Kutim. Untuk masalah sengketa perhitungan suara, kan untuk Kutim, seharusnya bisa diajukan ke MK, kalau perbedaan suara itu hanya sekitar 1-2 persen.

Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 18 Februari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur,” tuturnya. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Badan Saksi Pemilu Nasional Kalimantan Timur menduga ada kecurangan sangatta di Pilkada Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua BSPN Kaltim Habibie mengaku, pihaknya menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Timur.

Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa.

Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. Sementara itu Kasmidi Bulang menerangkan, usai tahapan berupa sidang paripurna di DPRD yang tentu ditembuskan hasilnya untuk disampaikan ke pihak Provinsi dan Kemendagri.

Masalah ini selalu muncul khususnya jelang perhelatan pemilihan umum , termasuk Pilkada serentak permasalahan ini kembali mencuat. Sekedar diketahui untuk pilkada Kutim saat ini berdasarkan perhitungan cepat, Ardiansyah Sulaiman yang berpasangan dengan Kasmidi Bulang, unggul dalam perolehan suara di Pilkada Kutim Tahun 2020. Sementara di Samarinda masih unggul Andi Harun – Rusmadi, Bontang pasangan Basri Rase dengan Najirah, Berau pasangan Sri Juniarsih-Gamalis, Kukar Edi Damansyah. Pasal 177A Ayat 1 dan Ayat 2, dan Pasal 177B Undang-Undang Pilkada, serta Pasal 25 Ayat 3 Huruf C PKPU 18 Tahun 2020. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengisi identitas pemilih sebagai mana dimaksud Pasal 9 huruf C yang terdapat dalam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan ke dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan KWK. Habibie mengatakan, dugaan pelanggaran yang paling mencolok terkait Daftar Pemilih Tambahan .

“Itu karena mereka mengakui perbuatannya dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya,” ujar Humas PN Sangatta Andreas Pungky Maradona seperti dilansir dari Halokaltim. Data yang ditampilkan pada menu Hitung Suara bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam Rapat Pleno terbuka. “Ketidak puasan itu sah-sah saja, dan dengan hasil pleno yangada bisa dilakukan gugatan melalui mekanisme yang ada yakni Mahkamah Konstitusi,”terangnya. SIMKADA merupakan pendamping yang paling tepat untuk menangani berbagai kebutuhan pengelolaan data dan informasi pemenangan Pilkada.

Jadi, kita tunggu saja, apakah diregister perkaranya atau tidak, tunggu tanggal (18/1). Sebab meskipun diajukan, kalau tidak memenuhi syarat, itu tidak akan diresgister,” katanya. Dalam kesimpulannya, Hakim MK menyatakan bahwa permohonan pemohon, dalam hal ini pasangan calon nomor urut 1 yakni Mahyundai-Kinsu , tidak diterima.

Data akhir kependudukan ini baru akan diserahkan oleh Kemendagri pada akhir bulan Juli ini, atau paling lambat pada awal Bulan Agustus mendatang. Jadi hingga saat ini dipastikan jika memang data jumlah kependudukan Kutim yang terbaru, belum kita terima dari pusat,” ucap Heldy kepada wartawan, Senin (20/7). “Kita harapkan mereka bekerja dengan baik sesuai dengan koridornya atau hukum yang berlaku. Jika itu dilakukan Insya Allah Pemilu Kepala Daerah kita adalah Pilkada yang damai,” tutup Ismu.

Sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kutim, untuk penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK. Humas Andreas menyatakan, putusan sidang terkait perkara Pilkada Kutim 2020 tersebut sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.