Masalah ini selalu muncul khususnya jelang perhelatan pemilihan umum , termasuk Pilkada serentak permasalahan ini kembali mencuat. Kaltimkece.id Pemilihan Bupati di Kutai Timur diperkirakan berlangsung sengit. Betapa tidak, tiga pasangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kutim punya nama besar masing-masing. Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa Hukum AS-KB. SELASAR.CO, Sangatta – Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Januari 2021. Pemeriksaan itu bersamaan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Diketahui 33 perkara itu, dilakukan sidang secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, digelar secara 3 sesi hari ini. Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya.

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kaban BKAD Sahadi menyampaikan, Atas nama Pribadi, Keluarga dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2021 dan Selamat Menyongsong Baru 2022. Semoga Tuhan senantiasa memberkati serta menyertai hasil usaha Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi pelayan yang setia seturut FirmanNYA. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dan terus berkarya menjadikan Hari Esok Kutai Barat yang Lebih Baik Daripada Hari Ini. Pengawalan logistik pilkada tersebut dilakukan dari Gudang Logistik KPU Kab.

Terkait itu, Tito Karnavian memerintahkan seluruh pihak untuk memantau Kutim. Termasuk memerintahkan Gubernur Kaltim dan Kapolda Kaltim untuk mendorong Kutim menggunakan anggaran secara maksimal. KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih, sebagai tersangka kasus korupsi. KPK menduga Ismunandar dan Encek, yang juga Ketua DPRD Kutai Timur, mengatur proyek indrastruktur di kabupaten tersebut. “NasDem tidak pernah memungut mahar untuk pencalonan. Kami berikan teladan bahwa dia maju bukan untuk kepentingan partai.”

Data sementara ini akan diumumkan, mulai di tingkat RT hingga Desa. Pada proses tersebut, masyarakat dipersilahkan untuk melakukan koreksi dan memberikan tanggapan terhadap hasil DPS. Jika memang ada warga yang nama dan datanya belum ada atau ternyata merupakan penduduk lama namun juga belum tercatat, maka akan kembali dilakukan koreksi oleh KPU. Jika melihat fakta tersebut, syarat untuk mengajukan permohonan PHP memang tidak terpenuhi. Sehingga sangat diharapkan MK mempertimbangkan dari aspek lain,” harapnya. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ini menerangkan, beberapa materi posita atau dalil dalam surat gugatan dalam PHP Pilwali Balikpapan terkait penyelenggara pemilu.

Serta Musyaffa selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan. Seorang pejabat daerah di Kaltim tertangkap tangan dalam operasi tersebut. Karyoto tak percaya Ismunandar sebagai seorang pegawai negeri di level eselon tiga memiliki uang dalam rekening dan deposito sebesar itu. Berangkat dari temuan dugaan suap, hal tersebut juga akan didalami penyidik KPK.

Dilihat dari jumlah PDRB , peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan migas 1,96 persen, tanpa migas 1,90 persen serta tanpa migas dan batubara sebesar 2,93 persen yang di dalamnya terdapat sektor pertanian. Meskipun perekonomian di Kutai Timur di dominasi oleh sektor migas dan batu bara, sektor pertanian tetap memberikan peran yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah. Pengawalan yang dilakukan oleh Polres Kutim tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa Polri siap mengamankan pilkada 2020 hingga ke TPS. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibuat bentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Majelis Hakim Panel MK mengingatkan kepada para peserta sidang yang hadir langsung di ruang sidang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan mengikuti tata tertib persidangan.

Namun dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap pihak terkait, yang dilakukan Bawaslu termasuk tim dari Gakumdu, itu tidak memenuhi syarat. “jadi tidak ada pelangaran adminitrasi, apalagi pidana di situ,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk mengikuti seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang berjalan secara terbuka. “Kita masih harus menjaga proses ini sampai proses persidangan di MK selesai dan kita semua tentu menghormati proses hukum ini,” kata Febri. Saat saksi dari paslon 01 meminta kotak suara dibuka, ditemukan banyak daftar pemilih tetap tambahan.

Wilayah ini seolah dijadikan gerbang bagi pengunjung yang akan masuk ke Sangatta melalui jalur darat. Dicirikan oleh dominasi objek wisata dunia, dengan Taman Nasional Kutai-nya yang sudah terkenal, wilayah ini juga “diuntungkan” dengan keberadaan kota Sangatta sbg ibukota kabupaten yang mempunyai sarana penunjang yang jauh semakin baik dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di Kutai Timur. Namun sangat disayangkan bahwa hutan lebat yang menyejukkan perjalanan menuju kota Sangatta sekarang harus merana karena habis ditebangi oleh penduduk yang mengaku sbg “putera daerah” yang seharusnya ikut membantu melestarikan keindahan hutan Taman Nasional Kutai Timur, tetapi sekarang justru menghancurkannya. Jakarta – Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dibagi dalam tiga panel di Gedung MK, Jakarta, Selasa. SANGATTA – Hingga kini status kependudukan warga Dusun Sidrap sepertinya tidak pernah berakhir. Ada ribuan warga yang tinggal di Desa Martadinata, Kutai Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Bontang.

Lewat perhelatan deklarasi tersebut, Mahyunadi sekaligus ingin menyampaikan jika dia dan Lulu Kinsu siap mengabdikan diri sepenuhnya. “Dalam suasana Ramadan ini, saya memohon maaf, jika di sela-sela Ramadan dan pandemi corona ini, kami masih mengadakan kegiatan politik. Tetapi sejujurnya, apa yang kami lakukan ini tulus untuk merumuskan langkah membangun Kutim yang lebih baik,” paparnya. Cabup Kutim Mahyunadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa lewat pembacaan ikrar itu, dia siap bekerjasama dengan Lulu Kinsu. Memberikan yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Aplikasi SIMKADA ini sangat Aman digunakan karena kami telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan professional dengan mengutamakan kualitas produk dan layanan yang kami berikan. Tunjangan Dihapus, Sejumlah Anggota DPRD Morotai Pensiun MOROTAI,Gpriority – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, Suhari… DPRD Kota Palopo Tetapkan 2 Perda Palopo,Gpriority- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah … Kecurigaan prilaku curang petahan itu diperkuat mutasi jabatan aparatur sipil negara kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Proses tersebut dilakukan oleh pelaksana tugas Bupati Kutai Timur Kasmidi Bullang. “Di Kecamatan Sanggat Utara total ada 7.271 KTP-el yang dibuat, jadi pencetakan ini secara masif karena si Kasmidi Bullang petahana yang mengusai birokrasi,” ujar Sururudin dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilkada Serentak 2020 di Gedung Mahakmah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 26 Januari 2021.

“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menghindari terjadinya kluster baru penularan Covid 19. “NG memang terdaftar untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut,” kata AKBP Welly. Selain itu, 5 tersangka ini bukan terdaftar sebagai warga Jalan Margo Santoso.

Adapun Mahyudin, pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten tersebut. KUTAI TIMUR, KOMPAS.TV – Proses panjang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur kini telah mendapat titik terang. Pasangan nomor urut tiga, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang dipastikan menjadi pemenang pemilu setelah gugatan yang dilakukan pemohon paslon Mahyunadi – Lulu Kinsu ditolak mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kutai Timur , Kalimantan Timur yang diajukan pasangan Suardi dan Agustinus Djiu. Keputusan tersebut diambil 9 hakim MK yang diketuai Mahfud MD, Rabu (29/12). Ulfa menerangkan rapat pleno akan digelar di Sekretariat KPU Kutim Jalan AW Syahrani Sangatta Utara.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Penindakan KPK Karyoto juga enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Meski demikian, Karyoto memastikan, pihaknya akan mendalami motif Ismunandar membawa miliaran rupiah untuk sosialiasi pencalonan. Perayaan Ibadah Natal jemaat GKE Imanuel Linggang Bigung dilakukan secara sederhana dan terbatas karena saat ini masih terjadi pandemi virus corona atau COVID-19, perayan Ibadah Natal dimulai pukul 19.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak.

SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dapat digunakan sebagai penyusunan database tim dan relawan pemenangan agar dapat melakukan kontrol dan evaluasi secara penuh serta efektif dalam pembentukan tim. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

Untuk masalah sengketa perhitungan suara, kan untuk Kutim, seharusnya bisa diajukan ke MK, kalau perbedaan suara itu hanya sekitar 1-2 persen. Jadi, kita tunggu saja, apakah diregister perkaranya atau tidak, tunggu tanggal (18/1). Sebab meskipun diajukan, kalau tidak memenuhi syarat, itu tidak akan diresgister,” katanya.

Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim. Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. sangatta Pengelolaan bantuan keuangan partai politik sendiri merupakan hal yang sangat strategis untuk dipahami serta menjadi informasi yang penting bagi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditunjukan kepada sepuluh partai politik yaitu Partai PDIP, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PKB, PERINDO, PKS dan PAN.