JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Sebab dengan program itu dapat melahirkan calon-calon pemimpin, yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo sangatta soal kondisi jalan Trans-Kalimantan Timur yang selama bertahun-tahun tidak pernah mulus… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan energi listrik terbarukan melalui Program Sosial Bank Indonesia . Penyerahan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk warga di…

Sehingga ke depan dapat bersama-sama berkontribusi dalam membangun Kabupaten Kutim. Modus perizinan terkait pilkada disebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu cara mendulang dana politik. Politik transaksional yang melibatkan pelaku bisnis dan pejabat daerah. Ini dikuatkan laporan Litbang KPK berjudul ”Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam Pendanaan Pilkada 2015” yang memaparkan biaya menjadi wali kota/bupati mencapai Rp20–Rp30 miliar, bahkan bisa Rp20 miliar –Rp100 miliar untuk jadi gubenur.

“Bantuan keuangan dari pemerintah ini bertujuan untuk pendidikan politik serta operasional partai politik. Mari sama-sama membangun pembelajaran politik yang benar dan bertanggung jawab,” pungkasnya. Selain itu, pendidikan politik yang dilaksanakan parpol untuk mencapai tujuannya. Keempat, meminta lembaga-lembaga pengawasan dan masyarakat, memperketat pengawasan terhadap proses lalu lintas pengadaan barang dan jasa. Kelima, mendorong partai politik serius melakukan pendidikan politik, agar melahirkan pemilih rasional, menekan biaya tinggi pilkada, perbaikan pola rekrutmen dan kaderisasi, serta membatasi eksistensi politik dinasti.

Seorang warga yang mengaku menerima contoh surat suara berdampingan Rp 300 ribu tersebut mengaku, bahwa dia diajak untuk mencoblos pada 9 Desember 2020. Dalam audiensinya Ketua PWI Kutim Ibnu Djuraid didampingi Sekretarisnya Wardi menyampaikan berbagai hal menyangkut program kerja organisasi resmi profesi wartawan tersebut. Seperti kegiatan uji kompetensi wartawan yang dihelat beberapa waktu lalu dan berlangsung sukses. Kemudian membahas rencana pelaksanaan ragkaian kegiatan untuk memperingati Hari Pers Nasional ditingkat kabupaten. Membahas rencana program pembangunan rumah wartawan di Kutim, persiapan para jurnalis dalam menatap Pekan Olahraga Wartawan Nasional . Setidaknya, delapan kecamatan di Kutai Timur—Muara Wahau, Kongbeng, Kaubun, Bengalon, Kaliorang, Karangan, Sangkulirang dan Sandaran—teraliri sungai-sungai itu.

Abdul Hafied Yusuf dan pihak Badan Kesbang & Politik yang menyampaikan tentang Membangun Wawasan Kebangsaan Dalam Harmonisasi Kerukunan di Kab. Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terdakwa di kasus suap di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemkab Kutim Serahkan Dokumen Hasil Kajian Tapal Batas Kutim-Berau ke Gubernur Kaltim, untuk… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Badan Saksi Pemilu Nasional Kalimantan Timur menduga ada kecurangan di Pilkada Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Ketua BSPN Kaltim Habibie mengaku, pihaknya menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kutai Timur. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Sebanyak 1.152 peserta dari 18 kecamatan siap bersaing dalam kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran XI tahun 2015 tingkat Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang dimulai Senin…

Oleh karena itu, Firli memandang jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Bahkan, praktik nepotisme itu juga didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” terang Firli.

“Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, EU selaku istri bupati Kutai Timur, MUS dan DF datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM sebagai calon bupati Kutai Timur periode selanjutnya,” ucap Nawawi. Wabup Kasmidi Bulang mengapresiasi kedatangan PWI Kutim beserta pengurus dan anggota lainnya. Selain untuk silahturahmi juga untuk sinergi dalam menjalankan program-program kegiatan pembangunan.

“Bupati dan Wabup menginstruksikan agar ada screening narkoba terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kutim, baik PNS maupun honorer. Hal ini agar tidak ada pegawai Kutim yang berani menyalahgunakan narkoba bahkan ikut terlibat mengedarkan barang haram tersebut,” tegas Sarwono. Sisanya yang tidak ikut tes narkoba hari ini akan kami koordinasikan dengan BNK dan Satnarkoba Polres Kutim, untuk bisa melaksanakan tes narkoba di Polres,” ucap Teddy saat ditemui awak media.

Sementara ASKB,menang di 14 kecamatan yakni Karangan, Batu Ampar, Telen, Kombeng, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung Muara Wahau, Muara Bengkal dan Sangatta Utara. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon.

Sungai-sungai ini jadi mata air utama dan menghidupi desa-desa, pertanian, dan kebun masyarakat. BERITA3.NET Sangatta – Dugaan money politik salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, ditanggapi serius Paslon nomor urut 2 AFI-UCE. Ketua Divisi Teknis KPU Kaltim Rudiansyah memaparkan, sebelum 15 Februari, keempat pasangan calon tidak boleh melakukan kampanye. “Kami sengaja datang untuk bertemua langsung warga Pinrang di Kutim. Saya bersama 102 pejabat/kepala dinas hampir 70 persen dari keseluruhan pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Pinrang,” sebutnya. Di sisi lain, Zaenur Rohman juga menegaskan, partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dengan baik.

Keoada para dokter yang tergabung dalan IDI, Dia mengingatkan untuk bekerja secara proporsional dan mengembangkan diri, agar tidak tergerus tengan teknologi yang semakin berkemban, tutupnya. Bams menambahkan, sejak ditetapkan menjadi paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, AFI-UCE telah berkomitmen menolak money politik. “Kalau ini benar terjadi, sangat memalukan bagi demokrasi yang saat ini kita lakukan,” ungkap Bachmid Wijaya, atau lebih akrab disapa Bams.

Korban diketahui merupakan warga Bontang, tepatnya di Kampung Sidrap bernama Erwin. Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Ketua DPRD Kutai Timur terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat di Jakarta mengikuti sosialisasi pencalonan Pilkada 2020. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Terkait kasus di Kutai Timur, Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengeluarkan lima butir pernyataan. Kedua, meminta KPK dan aparat penegak hukum lain, memperketat pengawasan daerah-daerah yang sarat praktek politik dinasti. Ketiga, meminta seluruh kepala-kepala daerah, khususnya di Kalimantan Timur, menjadikan OTT ini KPK sebagai terapi kejut . Pasangan MAKIN yang diusung 6 parpol dengan anggota paling banyak hanya menangdi Long Mesangat,Busang, Sangkulirang Sandaran, dan Muara Ancalong.

Ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling mengatakan rapat pleno pihaknya memutuskan tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan karena tak memenuhi unsur. “Jumlah peserta diperkirakan hadir sebanyak 500 orang dari 80 kabupaten/kota pelaksana Pilkada 2017, sehingga diperlukan gedung yang representatif dan mampu menampung seluruh peserta,” ujarnya. “Laporan yang diberikan oleh pelapor terhadap telapor ini memiliki data, artinya memiliki bukti terkait dengan visualisasi atau rekam jejak digital terkait dengan laporan itu,” terang Kombes Zulpan. Sebanyak 493 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , dapat remisi Natal 2021. Pidato Giring dinilai sangat tendensius karena menyudutkan salah seorang kandidat calon presiden 2024.

Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. “Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB, setelah tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim, selanjutnya tim KPK mengamankan ISM, AW dan MUS di restoran FX Senayan Jakarta,” jelasnya.