Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim. Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. Pengelolaan bantuan keuangan partai politik sendiri merupakan hal yang sangat strategis untuk dipahami serta menjadi informasi yang penting bagi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditunjukan kepada sepuluh partai politik yaitu Partai PDIP, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PKB, PERINDO, PKS dan PAN.

Begitu juga dengan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Sentra Gakkumdu Kutim resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dukungan. Rachmat Gobel memberikan bantuan berupa jaket anti air untuk pengendara bentor dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem itu berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Dikatakannya, wacana penghapusan debat dan kampanye masih menunggu peraturan resmi dari KPU RI.

Sekalipun begitu, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu maka KPK harus memperdalam keterangan tersangka. Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal.

Bawaslu juga mengumpulkan bukti lain berupa, Form B.1.1-KWK, video rekaman warga yang terdaftar dalam dukungan tapi tidak diverifikasi faktual petugas verifikasi, model BA.5-KWK Perseorangan, dan salinan nama-nama pendukung pasangan calon Perseorangan. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan dan ketetapan untuk 30 gugatan hasil Pilkada 2020 secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, Nawawi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai keterkaitan hal itu dengan kasus suap yang menjerat Ismunandar. Termasuk mengenai adanya kemungkinan uang suap dari para rekanan dipergunakan Ismunandar untuk mendapat tiket pencalonannya. “Kami tidak dalam posisi untuk menyikapi apakah itu kaitannya kampanye dan sebagainya. Relevansi dengan pilkada kami tidak sampai ke situ,” kata Nawawi. Terhadap Siirekap, dijelaskannya tetap berlanjut sesuai arahan dari KPU pusat sebagai bentuk keterbukaan biar publik mengetahui secara terbuka hasil perolehan suara Pilkada Tahun 2020.

Namun untuk pemasangan pipanisasi sumur bor dirumah warga sebanyak 218 rumah belum terlealilasi. Untuk masalah penunjukan PLT di dinas, diakui itu sudah pernah di tangani Bawaslu. Sebab memang pernah dilaporkan pihak Makin ke Bawaslu Kutim, termasuk Bawalu pusat.

Media Gathering, Pertamina Ajak Wartawan Belanja di Pasar Tradisional KOTAKU, BALIKPAPAN-Pertamina Group menggelar media gathering dengan cara yang unik. NasDem, dia melanjutkan, masih mendiskusikan calon dari NasDem pengganti Ismunandar dalam Pilkada 2020 pada Desember nanti. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. Namun sayang, Nawawi enggan membeberkan penerimaan suap yang diterima Bupati Ismunandar untuk kepentingan kampanye.

Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Diketahui 33 perkara itu, dilakukan sidang secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, digelar secara 3 sesi hari ini. Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya.

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan Kaban BKAD Sahadi menyampaikan, Atas nama Pribadi, Keluarga dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2021 dan Selamat Menyongsong Baru 2022. Semoga Tuhan senantiasa memberkati serta menyertai hasil usaha Bapak Ibu dan kita semua untuk menjadi pelayan yang setia seturut FirmanNYA. Dan marilah kita bersama-sama berdoa dan terus berkarya menjadikan Hari Esok Kutai Barat yang Lebih Baik Daripada Hari Ini. Pengawalan logistik pilkada tersebut dilakukan dari Gudang Logistik KPU Kab.

Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar sangatta hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Yang tak boleh dilupakan adalah Mahyunadi merupakan adik kandung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka.

Dilihat dari jumlah PDRB , peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan migas 1,96 persen, tanpa migas 1,90 persen serta tanpa migas dan batubara sebesar 2,93 persen yang di dalamnya terdapat sektor pertanian. Meskipun perekonomian di Kutai Timur di dominasi oleh sektor migas dan batu bara, sektor pertanian tetap memberikan peran yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah. Pengawalan yang dilakukan oleh Polres Kutim tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa Polri siap mengamankan pilkada 2020 hingga ke TPS. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibuat bentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Majelis Hakim Panel MK mengingatkan kepada para peserta sidang yang hadir langsung di ruang sidang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan mengikuti tata tertib persidangan.

Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Yaser Arafat Jabat Ketua Kadin Balikpapan Periode Kedua KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek melantik Ketua…80 Metro Wali Kota Balikpapan Umumkan Aturan Libur Nataru KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Kota Balikpapan mengumumkan aturan untuk menyambut libur Natal dan Tahun… Itu masih ditambah dengan naiknya honor petugas kehormatan Ad Hoc sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Disebutkan, anggaran Pilkada ditiap daerah bersumber dari APBD berdasarkan Undang-Undang dan dapat dibantu dengan APBN.

SIMKADA merupakan pendamping yang paling tepat untuk menangani berbagai kebutuhan pengelolaan data dan informasi pemenangan Pilkada. Tabulasi Suara pada Hari H akan lebih cepat terkumpul dan terkonsolidasi sehingga Rekapitulasi Data hasil pemungutan suara dapat Anda gunakan dalam bentuk tabel dan grafik. Mempermudah Anda untuk menyusun langkah strategis pemenuhan budget atau rencana peta suara dengan mudah dan dapat melakukan simulasi secara interaktif sesuai dengan target persentase kemenangan yang ingin anda capai. Tim Mahyunadi-Lulu Kinsu mencoba mengonfirmasi ke pemilik KTP-el yang diduga disalahgunakan itu.

Ditetapkan di Sangatta pada tanggal 18 Februari 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur,” tuturnya. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di laksanakan di Hotel Victoria Sangatta. “Menemukan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pesta demokrasi terbesar di kabupaten itu,” ujar Habibie dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/12).

Kemudian Encek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. “Dalam waktu yang sangat singkat pihak penyidik akan melakukan penetapan tersangka, terhadap kasus dugaan palsukan dukungan calon Perseorangan,” tegasnya. Kasatreskrim Polres Kutim Abdul Rauf ikut membenarkan adanya laporan sentra Gakkumdu Kutim. “Laporan Polisi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dan diteruskan ke penyidik Reskrim untuk ditindak lanjuti,” kata Rauf. Ia menambahkan, saat ini penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap perkara ini dengan meminta keterangan para saksi.

Sururudin mengungkap kecurangan lain saat proses rekapitulasi suara di Kecamatan Sanggat Utara. Komisi Pemilihan Umum setempat tidak membuka kotak suara secara keseluruhan. Warga Kutai Timur inisial S dihukum 3 tahun 4 bulan penjara atau 40 bulan bui karena memanipulasi dukungan calon independen Pilkada Kutai Timur, Kaltim. “Pas ditemukan memang jenazah sudah kaku, terdapat luka di bagian kepala. Proses evakuasi juga dibantu Satlantas Polres Bontang bersama Polres Kutim,” pungkasnya. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa Ismunandar telah dipecat dari keanggotan partai besutan Surya Paloh. Mahfum saja, untuk maju dari jalur parpol sekaligus memantapkan kemenangan maka dibutuhkan koalisi yang banyak.

BSPN bentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, sesuai Pasal 202 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia selaku pemilih. Habibie menilai, kejadian ini juga melanggar Pasal 177A Ayat 01 dan Ayat 2 serta Pasal 177B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. Hadir dalam acara yang dihelat terbatas itu sejumlah perwakilan tim pemenangan, tim sukses, dan relawan kedua pasangan.

Jadi akan ada masa tanggapan dari masyarakat terkait DPS tersebut,” jelas Ulfa. Lebih jauh dikatakan Ulfa, hingga saat ini proses coklit serentak memang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh petugas KPU Kutim yang sebelumnya sudah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku pedoman proses pencoklitan. Sedangkan proses pencoklitan sendiri akan memakan waktu lebih kurang selama satu bulan. Jika nantinya petugas pemutakhiran data pemilih telah menyelesaikan pekerjaannya, maka terjadi rekapitulasi menjadi data pemilih sementara .