“Bupati dan Wabup menginstruksikan agar ada screening narkoba terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kutim, baik PNS maupun honorer. Hal ini agar tidak ada pegawai Kutim yang berani menyalahgunakan narkoba bahkan ikut terlibat mengedarkan barang haram tersebut,” tegas Sarwono. Sisanya yang tidak ikut tes narkoba hari ini akan kami koordinasikan dengan BNK dan Satnarkoba Polres Kutim, untuk bisa melaksanakan tes narkoba di Polres,” ucap Teddy saat ditemui awak media.

Telah menuntaskan rapat pleno hasil pemungutan suara Pilkada Kutim Tahun 2020 meski harus menguras energy namun semua tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, sangatta PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan . Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

Tidak berafiliasi dengan kekuatan politik dan idelogi manapun yang dipantangi oleh Pancasila, UUD 1945 dan sumpah dokter etik kedokteran Indonesia. IDI sebagai pemersatu, pemberdaya dan pengayom bagi Dokter di Indonesia serta berperan sebagai Advokator sebuah kebijakan kesehatan. IDI memadukan segenap potensi yang dokter Indonesia, meningkatkan harkat dan mertabat kehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia.

Lebih lanjut, ia memberikan wejangan, agar sifat sipakatau , sipakainge dan sipakalebbi bisa terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. “Saya berharap warga Kompak tetap memegang teguh semboyan leluhur kita, dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung dan jadilah warga Kutim yang baik,” pintahnya. Ardiansyah Sulaiman, yang terlihat mengenakan baju batik berlengan panjang itu mengungkapkan, bahwa di Kutim warga yang asalnya dari Sulawesi , jumlah cukub besar. Sementara rivalnya, pasangan no urut 2, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memperoleh 870,443 suara.

Sikap lain adalah feodal, suka membagi jabatan berdasar upeti yang diterima dari bawahan. Mahfud mengatakan, hukum dan politik berkaitan karena hukum adalah produk proses politik. Jika rekrutmen politik baik, maka hukum yang dihasilkan juga akan baik, demikian pula sebaliknya. Perbaikan sistem perekrutan politik adalah satu dari tiga usulan yang disampaikan Mahfud untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Sementara istrinya, Encek dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 6 tahun. Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. “Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB, setelah tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim, selanjutnya tim KPK mengamankan ISM, AW dan MUS di restoran FX Senayan Jakarta,” jelasnya.

Menurut Musa, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Pemprov Maluku untuk mendapatkan gedung representatif sebagai tempat penyelenggaraan Bimtek nasional tersebut. Musa mengaku, belum ditentukan tanggal penyelenggaraan Bimtek, karena pihaknya masih melakukan koordinasi, terutama menyangkut tempat dan gedung yang akan digunakan untuk kegiatan nasional tersebut. BMKG juga menyampaikan sirkulasi siklonik terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Lampung, yang membentuk daerah konfluensi di perairan Barat Bengkulu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 dilakukan tanpa berlebihan. Menurut data Tim Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam, dua kasus aktif itu berasal dari Kelurahan Sadai, Bengkong. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus menyebut, pembatasan level 2 itu masih diterapkan karena vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia belum mencapai target.

Pasalnya, di masa pandemi Covid-19, KPU telah melakukan sejumah pembatasan dalam berkampanye dan mendorong penggunaan platform daring untuk sosialisasi peserta pilkada. Sebagai imbalannya, mantan kader Nasdem itu akan mempermudah tender proyek untuk penyuapnya. Terkait hal ini, Koordintaor Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat , Alawan Ola Riantoby, mengaku, ragu bila dana Rp 2,1 miliar dipergunakan untuk tambahan dana kampanye.

Oleh karena itu, Firli memandang jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Bahkan, praktik nepotisme itu juga didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia. Firli menyebut, dalam memberantas korupsi perlu peran andil dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh. “Sebagaimana yang pernah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa korupsi terjadi karena banyak faktor dan tidak ada sebab tunggal orang melakukan korupsi,” ujar Firli. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” terang Firli.

Yusharto pun mengapresiasi Bupati Kutai Timur dan Bupati Nunukan atas komitmen daerah dalam menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkades serentak. “Momen Pilkades ini masih panjang hingga akhir tahun 2021, harapannya, kewaspadaan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di kedua daerah,” pesannya. Aturan ini bukan ditujukan untuk membatasi hak politik seseorang, tetapi membangun perimbangan kekuasaan agar fungsi kontrol dan membagi kekuasaan. Dalam rapat koordinasi yang mengangkat moderasi beragama sebagai tajuk utama tersebut, hadir sebagai narasumber dari pihak FKUB yang memaparkan FKUB dan Moderasi Beragama di Kutai Timur yang disampaikan ketuanya, H.

“Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, EU selaku istri bupati Kutai Timur, MUS dan DF datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM sebagai calon bupati Kutai Timur periode selanjutnya,” ucap Nawawi. Wabup Kasmidi Bulang mengapresiasi kedatangan PWI Kutim beserta pengurus dan anggota lainnya. Selain untuk silahturahmi juga untuk sinergi dalam menjalankan program-program kegiatan pembangunan.

Dijelaskan Saiful, dari proses hukum sebagaimana diatur UU No 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, bisa berujung pada diskualifikasi Caleg Parpol bersangkutan. “Penanganan yang sama juga dilakukan di Kukar dan Kutim. Iya kalau money politics itu pidana Pemilu,” tegas Saiful. Karenanya, BNN Kabupaten Kutim menggandeng Satreskoba Polres Kutim untuk melaksanakan program pencegahan. Sekaligus penindakan jika ada pegawai yang terindikasi kuat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.

Sementara ASKB,menang di 14 kecamatan yakni Karangan, Batu Ampar, Telen, Kombeng, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung Muara Wahau, Muara Bengkal dan Sangatta Utara. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon.

Kodim 0905 Balikpapan Jalin Silaturahmi Lintas Sektor, Jaga PersaudaraanBALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Kodim 0905 Balikpapan menjalin kebersamaan… Meriahkan Hari Ibu, PKK Gelar Lomba Busana Nusantara dan Surat Cinta untuk BundaSAMARINDA, Swarakaltim.com – Kemeriahan dan suasana haru tergambar… Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak LagiJAKARTA, Swarakaltim.com – Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara …

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi. “Perbaikan sistem perekrutan politik, agar tidak kolutif dan koruptif seperti sekarang ini. Tapi masuk tahun kelima dan seterusnya, sudah sangat kolutif, sudah sangat transaksional rekrutmen politiknya,” ujar Mahfud.

Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo soal kondisi jalan Trans-Kalimantan Timur yang selama bertahun-tahun tidak pernah mulus… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan energi listrik terbarukan melalui Program Sosial Bank Indonesia . Penyerahan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk warga di…