“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

“Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pagi hari ini pengucapan putusan ada delapan perkara,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman membuka sidang. KPK menduga uang tersebut berasal dari sejumlah rekanan Pemkab Kutai. Hal ini lantaran uang tersebut disimpan di sejumlah buku tabungan atas nama Musyaffa Kepala Bapenda atau pejabat eselon III. “Tidak mungkin punya sebanyak itu. dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A B C D yang ada kaitannya dengan ini ,” ujar Karyoto.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. “Bagaimana dinyatakan lemah untuk dilanjutkan ke ranah hukum sebagai mana amanat UU Pemilu, bukti yang diberikan, pengakuan saksi, terduga bahkan barang bukti yang ditemukan Panwascam di bawah kolong penginapan dinilai kurang sangatta kuat untuk membawa terduga ke pengadilan,” ungkap dia. Dugaan politik uang itu dilaporkan terjadi di Kecamatan Sangkulirang. Andi tidak memberi penjelasan detail mengenai penghentian tersebut karena sedang bertugas di luar kota. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Semoga melalui perayaan Natal yang mengangkat Tema Kabar Baik Untuk Umat Manusia akan menjadi lebih bermakna dengan setiap pribadi semakin meningkatkan kualitas iman dan mau serta mampu menjadi pelaku aktif yang mendukung terlaksana pembangunan yang berkelanjutan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Ragam pembangunan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang melihat apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipenuhi demi mewujudkan kesejahteraan yang menjadi cita-cita mulia dari penyelenggaran sebuah pemerintahan.

Jadi akan ada masa tanggapan dari masyarakat terkait DPS tersebut,” jelas Ulfa. Lebih jauh dikatakan Ulfa, hingga saat ini proses coklit serentak memang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh petugas KPU Kutim yang sebelumnya sudah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku pedoman proses pencoklitan. Sedangkan proses pencoklitan sendiri akan memakan waktu lebih kurang selama satu bulan. Jika nantinya petugas pemutakhiran data pemilih telah menyelesaikan pekerjaannya, maka terjadi rekapitulasi menjadi data pemilih sementara .

Putusan ini juga menjadi dasar bagi KPU Kutim untuk melanjutkan tahapan terakhir pilkada yakni pelantikan pasangan terpilih. “Jadi ndak ada perubahan pelantikan tetap tangggal 13 Februari 2011, sesuai habisnya masa jabatan bupati wakil bupati periode sebelumnya (Awang-Isran),” ucap Ketua KPU Kutim Rusmiyati saat ditemui selepas pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang utama gedung MK. Adapun, MK memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Begitu juga dengan Deputi Penindakan KPK Karyoto yang enggan berspekukasi dini mengenai motif Ismunandar membawa sejumlah buku rekening dan sertifikat deposito itu ke Jakarta. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Sentra Gakkumdu Kutim resmi melaporkan kasus dugaan pemalsuan dukungan. Rachmat Gobel memberikan bantuan berupa jaket anti air untuk pengendara bentor dan nelayan di Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Ismunandar yang juga Penasihat Partai NasDem itu berada di Jakarta sebagai bagian dari langkahnya untuk mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Kutai Timur. Dikatakannya, wacana penghapusan debat dan kampanye masih menunggu peraturan resmi dari KPU RI.

Tentunya berkat kasus penanganan 8 tersangka yaitu DS, NG, SM, PR, SP, SE, SI, YG yang berhasil diungkap Polres Kutim bersama Tim Macan dan Penegakkan Hukum Terpadu Kutim, menambah dokumen penguat tim legal advokasi MaKin dalam melayangkan gugatannya ke Makamah Kontitusi . Tidak perlu lagi melakukan cara konvensional karena seluruh data dan informasi yang terbentuk secara terintegrasi dan membuat Anda mendapatkan output atau hasil data yang sangat relevan untuk kebutuhan penyesuaian langkah strategis dari berbagai isu negatif dan positif yang terjadi dilapangan. Sejak Pilkada Serentak 2015, SIMKADA telah menjadi alat bantu utama para Kandidat dan Tim Pemenangan untuk mengelola berbagai data dan informasi yang sangat membantu mereka memenangkan Pilkada, bahkan beberapa daerah berhasil Merebut Kursi Petahana.

Berbagai data dan informasi yang dihasilkan akan memberikan Anda masukkan tentang apa yang harus dilakukan kedepannya. Dilengkapi dengan SMS Gateway untuk memaksimalkan komunikasi massal dengan para tim relawan maupun komunikasi dengan para calon pemilih untuk meningkatkan kualitas ikatan kedekatan agar dapat meningkatkan kualitas suara yang akan diberikan pada saat pemungutan suara. Pasal 177A Ayat 1 dan Ayat 2, dan Pasal 177B Undang-Undang Pilkada, serta Pasal 25 Ayat 3 Huruf C PKPU 18 Tahun 2020. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara mengisi identitas pemilih sebagai mana dimaksud Pasal 9 huruf C yang terdapat dalam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan ke dalam formulir model daftar hadir pemilih tambahan KWK.

Walau ibadah Natal dilakukan secara sederhana diharap tidak mengurangi sukacita dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Pengawalan pendistribusian logistik pilkada tersebut dilakukan dalam tiga hari yaitu terhitung mulai tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020. Dalam laporannya, AKBP Welly Djatmoko, S.H., S.I.K. M.Si menerangkan bahwa Personil Polres Kutai Timur melaksanakan pengawalan terhadap tiga mobil truck yang mengangkut logistik pilkada 2020 dari Gudang Logistik KPU Kab.

Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Yang tak boleh dilupakan adalah Mahyunadi merupakan adik kandung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Memenangkan pilkada dengan Strategi dan Alat Bantu yang tepat bukan hal yang SULIT, tetapi bukan berarti Anda dan Tim dapat lengah dengan pergerakan lawan. Memaksimalkan berbagai unsur langkah strategis merupakan prioritas utama gerakan Pemenangan. Gerakan pemenangan akan lebih maksimal dengan kolaborasi teknologi informasi yang membuat Anda lebih unggul dan cepat dalam menentukan langkah yang paling tepat.

Hal itu untuk meminimalisir anggaran yang diperuntukkan pengadaan Alat Pelindung Diri . Pasalnya, pagelaran Pilkada tanun 2020 ini digelar di tengah merebaknya wabah pandemi Corona. “Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat kepada umat Katolik Santo Paulus Lambing atas diresmikannya bangunan Gereja dan Pastoran Paroki Santo Paulus Lambing yang tentu keberadaannya amat disyukuri oleh umat diparoki ini.

Sekalipun begitu, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu maka KPK harus memperdalam keterangan tersangka. Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal.

SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dapat digunakan sebagai penyusunan database tim dan relawan pemenangan agar dapat melakukan kontrol dan evaluasi secara penuh serta efektif dalam pembentukan tim. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.