Terkait kasus di Kutai Timur, Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, mengeluarkan lima butir pernyataan. Kedua, meminta KPK dan aparat penegak hukum lain, memperketat pengawasan daerah-daerah yang sarat praktek politik dinasti. Ketiga, meminta seluruh kepala-kepala daerah, khususnya di Kalimantan Timur, menjadikan OTT ini KPK sebagai terapi kejut . Pasangan MAKIN yang diusung 6 parpol dengan anggota paling banyak hanya menangdi Long Mesangat,Busang, Sangkulirang Sandaran, dan Muara Ancalong.

Sementara ASKB,menang di 14 kecamatan yakni Karangan, Batu Ampar, Telen, Kombeng, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung Muara Wahau, Muara Bengkal dan Sangatta Utara. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon.

Bisa dikatakan sebagai Indonesia mini, sebab hampir semua suku terdapat ada di Kutim. Meski beragam, ia bersyukur masyarakat yang dipimpinnya bersama Wakil Bupati Kasmidi Bulang bisa hidup berdampingan dengan baik . Kai Mustar, nelayan dan pengepul ikan di Biduk-biduk mengatakan, hampir setiap hari bisa membawa ikan lebih 10 ton keluar dari Biduk-biduk. Pada musim barat, dia bahkan bisa mengumpulkan sekitar 18 ton hasil tangkapan nelayan tradisional.

Tidak berafiliasi dengan kekuatan politik dan idelogi manapun yang dipantangi oleh Pancasila, UUD 1945 dan sumpah dokter etik kedokteran Indonesia. IDI sebagai pemersatu, pemberdaya dan pengayom bagi Dokter di Indonesia serta berperan sebagai Advokator sebuah kebijakan kesehatan. IDI memadukan segenap potensi yang dokter Indonesia, meningkatkan harkat dan mertabat kehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia.

“Ketidak puasan itu sah-sah saja, dan dengan hasil pleno yangada bisa dilakukan gugatan melalui mekanisme yang ada yakni Mahkamah Konstitusi,”terangnya. Meskidemikian, ia menyadari ada yang merasa belum puas dengan kinerja KPU terutama terkait pelaksanaan pemungutan suara. Pihaknya akan melakukan pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, salah satunya melalui moderasi beragama dengan melibatkan berbagai organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan rapat koordinasi ini, kita akan tingkatkan moderasi beragama, yakni pemahaman jalan tengah, seperti menjalankan ajaran sesuai keyakinan namun juga tetap menghormati dan menghargai ajaran umat lain. Pelaksanaan yang mengundang sebanyak 22 orang tersebut tak hanya diikuti oleh pihak perwakilan organisasi, turut hadir pula dari perwakilan Badan Kesbang & Politik serta Kemenag yang mengelola sosial, politik dan keagamaan yang bertempat di Aula Kantor Kemenag. Diduga uang tersebut dikumpulkan dari para rekanan yang menggarap proyek di Kutai Timur.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Foto yang beredar adalah gambar enam lembar uang Rp 50 ribu , berdampingan dengan lembaran kertas contoh surat suara hitam putih . Meski ASKB merupakan paslon peraih suara terbanyak dari paslon lainnya, namun dugaan pelanggaran UU Pemilu harus tetap berjalan dan ditegakkan demi supermasi hukum.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo soal kondisi jalan Trans-Kalimantan Timur yang selama bertahun-tahun tidak pernah mulus… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan energi listrik terbarukan melalui Program Sosial Bank Indonesia . Penyerahan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk warga di…

KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka suap. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus itu menjadi bukti jika nepotisme menjadi awal terjadinya korupsi. “Perbaikan sistem perekrutan politik, agar tidak kolutif dan koruptif seperti sekarang ini. Tapi masuk tahun kelima dan seterusnya, sudah sangat kolutif, sudah sangat transaksional rekrutmen politiknya,” ujar Mahfud.

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperketat akses keluar dan masuk di wilayah setempat dengan menutup jalur alternatif yang masih digunakan oleh masyarakat untuk melintas.Wakil Bupati Kutai Timur… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya yang juga Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria Riarinda Firgasih, terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ,… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita dokumen-dokumen dari hasil penggeledahan di lima lokasi di Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada Kamis (9/7).”Di lima tempat tersebut, penyidik KPK melakukan… “Kami malah mengetahui dari Media dan tidak pernah Sentra Gakkumdu memperdalam atau menanyakan ke kami atas kekurangan yang dimaksud. Setiap kami tanya jawabannya sudah masuk ketahap selanjutnya tetapi tiba – tiba dihentikan,” tegas Fajar Bagus. Andi tidak memberi penjelasan detail mengenai penghentian tersebut karena sedang bertugas di luar kota. Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Sungai-sungai ini jadi mata air utama dan menghidupi desa-desa, pertanian, dan kebun masyarakat. BERITA3.NET Sangatta – Dugaan money politik salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, ditanggapi serius Paslon nomor urut 2 AFI-UCE. Ketua Divisi Teknis KPU Kaltim Rudiansyah memaparkan, sebelum 15 Februari, keempat pasangan calon tidak boleh sangatta melakukan kampanye. “Kami sengaja datang untuk bertemua langsung warga Pinrang di Kutim. Saya bersama 102 pejabat/kepala dinas hampir 70 persen dari keseluruhan pimpinan perangkat daerah di Kabupaten Pinrang,” sebutnya. Di sisi lain, Zaenur Rohman juga menegaskan, partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dengan baik.

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Sebab dengan program itu dapat melahirkan calon-calon pemimpin, yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem.

Yusharto pun mengapresiasi Bupati Kutai Timur dan Bupati Nunukan atas komitmen daerah dalam menerapkan protokol kesehatan selama pelaksanaan Pilkades serentak. “Momen Pilkades ini masih panjang hingga akhir tahun 2021, harapannya, kewaspadaan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di kedua daerah,” pesannya. Aturan ini bukan ditujukan untuk membatasi hak politik seseorang, tetapi membangun perimbangan kekuasaan agar fungsi kontrol dan membagi kekuasaan. Dalam rapat koordinasi yang mengangkat moderasi beragama sebagai tajuk utama tersebut, hadir sebagai narasumber dari pihak FKUB yang memaparkan FKUB dan Moderasi Beragama di Kutai Timur yang disampaikan ketuanya, H.

Untuk itu, Firli menyebut masih banyak sistem yang perlu diperbaiki secara bersama-sama dengan semua pihak agar menekan perilaku koruptif, termasuk sistem Pilkada. Firli mengatakan KPK telah melakukan kajian terkait politik integritas, salah satunya pelaksanaan Pilkada. Padahal, Firli mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi membutuhkan peran seluruh pihak untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, termasuk eksekutif dan legislatif. Sebab, kata Firli, korupsi itu terjadi karena banyak faktor mulai dari kekuasaan, kesempatan, dan kurangnya integritas.

Korban diketahui merupakan warga Bontang, tepatnya di Kampung Sidrap bernama Erwin. Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Ketua DPRD Kutai Timur terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat di Jakarta mengikuti sosialisasi pencalonan Pilkada 2020. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

REPUBLIKA.CO.ID, April 2012 Mantan bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni terjerat kasus proyek Wisma Atlet. Januari 2015 Mantan bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah dijerat kasus suap penerbitan Surat… REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA— Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama pihak terkait untuk penjajakan kerja sama bisnis di daerah yang ditunjuk sebagai calon… Usai membunuh anak dan istrinya, pelaku juga menggorok lehernya sendiri dan merintih kesakitan saat diperiksa penyidik. Selain itu, Ardiansyah juga meminta kepada parpol untuk terus membangun opini yang bagus, agar dapat mengubah pandangan masyarakat dengan cara transparasi dan akuntabilitas dalam pembangunan daerah.

Mengembangkan ilmu pengatahuan dan ilmu kedokteran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia menjuju masyarakat Indonesia Sehat dan sejahtera. Kaltimkece.id Pemilihan Bupati di Kutai Timur diperkirakan berlangsung sengit. Betapa tidak, tiga pasangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kutim punya nama besar masing-masing.

Telah menuntaskan rapat pleno hasil pemungutan suara Pilkada Kutim Tahun 2020 meski harus menguras energy namun semua tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan . Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

Mengutip isi pidato Mochtar Lubis itu, ada tiga sifat yang relevan dengan kondisi saat ini. Mahfud menyebut hipokrit salah satunya, di mana orang-orang berteriak anti korupsi tetapi ketika memiliki kesempatan, mereka ikut melakukan korupsi. Juga sifat mengelak, ketika pejabat tidak mau mengundurkan diri saat terkena kasus dengan alasan belum ada putusan pengadilan.