TIMUR MEDIA – Dugaan pelanggaran Pilkada Desember 2020 terjadi di Sangatta, Kutai Timur. Bentuk pelanggaran itu terkait indikasi pemalsuan dukungan bagi bakal calon perseorangan. Sidang pengucapan putusan itu dilakukan secara daring untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu berbeda dengan sidang pemeriksaan pendahuluan yang menghadirkan sebagian para pihak di ruang sidang dan sebagian secara daring.

Masalah ini selalu muncul khususnya jelang perhelatan pemilihan umum , termasuk Pilkada serentak permasalahan ini kembali mencuat. Kaltimkece.id Pemilihan Bupati di Kutai Timur diperkirakan berlangsung sengit. Betapa tidak, tiga pasangan yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kutim punya nama besar masing-masing. Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa Hukum AS-KB. SELASAR.CO, Sangatta – Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pilkada 2020 Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 26 Januari 2021. Pemeriksaan itu bersamaan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal itu untuk meminimalisir anggaran yang diperuntukkan pengadaan Alat Pelindung Diri . Pasalnya, pagelaran Pilkada tanun 2020 ini digelar di tengah merebaknya wabah pandemi Corona. “Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dan atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat kepada umat Katolik Santo Paulus Lambing atas diresmikannya bangunan Gereja dan Pastoran Paroki Santo Paulus Lambing yang tentu keberadaannya amat disyukuri oleh umat diparoki ini.

“Data masuk ke data center kami sudah 100 persen. Hsilnya, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin mendapatkan 74,9 persen dan kolom kosong 25,1 persen,” kata Koordinator Tim Data Edi-Rendi Efendi Hariadi dalam konferensi pers di Jalan KH Akhmad Muksin, Tenggarong, Rabu (9/12). “Karena data pusat, maka perlu dimutakhirkan sesuai kondisi dan faktual penduduk di lapangan. Jika ternyata ada yang sudah meninggal ternyata datanya masih ada, ya harus dicoret. Berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, jika memang warga yang didata ternyata sudah pindah keluar kota atau pindah alamat, maka akan disesuaikan atau dicoret dari lokasi pemilih di tempat tersebut,” sebut Ulfa.

“DPT tambahan ditulis dalam secarik kertas yang mulia. Bukan dalam formulir resmi yang diatur sesuai dengan peraturan KPU. Dan ini sangat jelas sangat ilegal,” tegas Sururudin. Sururudin menyebut paslon nomor urut 3 itu menggandakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk mendulang suara di sejumlah kecamatan. Salah satu bukti, ditemukan ribuan KTP-el ganda di Kecamatan Sanggat Utara. Persidangannyapun dilakukan secara virtual, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang bersama tim kuasa hukum serta sejumlah tim sukses dari perwakilan partai pengusung, ikut mendukung dengan bersama-sama menyaksikan putusan tersebut secara virtual. Menurut dia, terjadi aksi unjuk rasa ratusan masyarakat di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Jalan Yos Sudarso II nomor 1, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Ahad (13/12) malam. Unjuk rasa diduga akibat dugaan kecurangan dalam pilkada yang membuat pasangan calon Mahyunadi dan Lulu Kinsu merasa dirugikan.

Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Yang tak boleh dilupakan adalah Mahyunadi merupakan adik kandung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin.

Saya pengin dengan majunya kami sebagai bupati dan wakil bupati menjadi momentum untuksama-sama membangun Kutim. Dengan kami telah menyampaikan ikrar berpasangan, kami siap memperjuangkan kesejahteraan warga Kutim,” jelasnya. “Mohon restu dan rida, saya Mahyunadi dan H Lulu Kinsu, mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati untuk memperjuangkan dan memperbaiki pembangunan di Kutim,” ungkapnya. Pengelolaan bantuan keuangan partai politik sendiri merupakan hal yang sangat strategis untuk dipahami serta menjadi informasi yang penting bagi seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kutai Barat. Target dan sasaran pelaksanaan kegiatan ini ditunjukan kepada sepuluh partai politik yaitu Partai PDIP, GOLKAR, HANURA, DEMOKRAT, NASDEM, GERINDRA, PKB, PERINDO, PKS dan PAN.

“Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mampu menjaga ketenangan dan kejernihan dalam bertindak dan berpikir, sehingga kita tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang menghasut masyarakat terutama terkait agama yang begitu sensitif serta mampu mengatasi dan memandang persoalan hidup dengan bijaksana.” tegasnya. Lebih lanjut Bupati Kutai Barat FX Yapan menuturkan apalah artinya sebuah bangunan tempat ibadah yang megah tanpa diimbangi dengan kemegahan sikap dan perilaku serta iman kita sebagai umat. Melalui bangunan Gereja ini akan semakin meningkatkan semangat umat untuk beribadah di gereja. Kepada Peserta Pelatihan, kiranya dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius dan disiplin sehingga dapat menyerap materi dengan tepat. Perekonomian di Kabupaten Kutai Timur pada 2018 yang lalu dinilai mengalami peningkatan.

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Ketua Bawaslu Kutai Timur, Andi Mappasiling mengatakan rapat pleno pihaknya memutuskan tidak menaikkan kasus tersebut ke penyidikan karena tak memenuhi unsur. Proteksi terhadap kesalahan input sangat maksimal sehingga validitas data dapat terjamin walaupun digunakan oleh Operator dengan tingkat pendidikan menengah. Dirancang dengan multiproses yang saling bersinergi sehingga dapat mengeluarkan hasil perhitungan data dengan sangat cepat dan akurat. Fitur yang digunakan untuk mengirimkan pesan secara masal dan terintegrasi dengan database utama, sehingga Anda dapat memilih tujuan secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan.

Jadi akan ada masa tanggapan dari masyarakat terkait DPS tersebut,” jelas Ulfa. Lebih jauh dikatakan Ulfa, hingga saat ini proses coklit serentak memang sedang berlangsung, yang dilakukan oleh petugas KPU Kutim yang sebelumnya sudah dibekali dengan bimbingan teknis dan buku pedoman proses pencoklitan. Sedangkan proses pencoklitan sendiri akan memakan waktu lebih kurang selama satu bulan. Jika nantinya petugas pemutakhiran data pemilih telah menyelesaikan pekerjaannya, maka terjadi rekapitulasi menjadi data pemilih sementara .

“Hingga saat ini proses coklit masih dilakukan oleh petugas kami . Jika PPDP telah menyelesaikan pekerjaannya, maka akan ada rekapitulasi dan menjadi data pemilih sementara. Maka setelah terbit DPS masyarakat bisa melakukan koreksi terkait data yang sudah dimutakhirkan. Jika ada yang namanya belum masuk atau ada warga yang sudah lama tinggal di tempat tersebut namun ternyata belum juga ada nama dan datanya pada DPS, maka boleh melakukan koreksi dan kita lakukan perbaikan data kembali.

Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Diketahui 33 perkara itu, dilakukan sidang secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, digelar secara 3 sesi hari ini. Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya.

Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Yaser Arafat Jabat Ketua Kadin Balikpapan Periode Kedua KOTAKU, BALIKPAPAN-Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Kaltim Dayang Donna Faroek melantik Ketua…80 Metro Wali Kota Balikpapan Umumkan Aturan Libur Nataru KOTAKU, BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Kota Balikpapan mengumumkan aturan untuk menyambut libur Natal dan Tahun… Itu masih ditambah dengan naiknya honor petugas kehormatan Ad Hoc sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Disebutkan, anggaran Pilkada ditiap daerah bersumber dari APBD berdasarkan Undang-Undang dan dapat dibantu dengan APBN.

Adapun Mahyudin, pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten tersebut. KUTAI TIMUR, KOMPAS.TV – Proses panjang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kutai Timur kini telah mendapat titik terang. Pasangan nomor urut tiga, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang dipastikan menjadi pemenang pemilu setelah gugatan yang dilakukan pemohon paslon Mahyunadi – Lulu Kinsu ditolak mahkamah konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Kutai Timur , Kalimantan Timur yang diajukan pasangan Suardi dan Agustinus Djiu. Keputusan tersebut diambil 9 hakim MK yang diketuai Mahfud MD, Rabu (29/12). Ulfa menerangkan rapat pleno akan digelar di Sekretariat KPU Kutim Jalan AW Syahrani Sangatta Utara.

Liputan6.com, Jakarta – Bupati Kutai Timur Ismunandar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi . Ismunandar yang merupakan penasihat Partai Nasdem sangatta ini diduga menerima sejumlah uang dari rekanan proyek di Kabupaten Kutai Timur. “Mulai dari penemu, jajaran pengawas, 16 orang saksi, dan anggota PPS ,” ujar Budi.

Selain itu tampak hadir FKPD Kabupaten Kutim, Bawaslu Kutim, Ketua DPRD Kutim Joni S.Sos, tamu undangan serta perwakilan dari partai pengusung lainnya.. Dia juga menuturkan perhelatan pilkada memang berbeda dari biasanya sebab terjadi saat virus corona mewabah. Seusai acara Bupati terpilih Drs Ardiansyah Sulaiman, M.Si menyampaikan dengan keputusan KPU yang sudah memplenokan hari ini bermakna kita semua kembali menata Kutai Timur untuk semua. Di sisi lain cawabup Kutim Lulu Kinsu pun menyampaikan keinginannya maju di Pilkada Kutim 2020, semata karena panggilan hati. Dia sendiri berasal dari latar pengusaha dan Mahyunadi politisi sarat pengalaman.

“Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa. Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Antara lain, DPTb hanya dicatat di kertas HVS, serta jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara C hasil. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan NIK , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir,” tutur Habibie dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (14/12). KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Melalui Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Kutai Barat, menggelar rapat terkait bantuan pipanisasi air bersih untuk kampung Muara Bunyut melalui program Cost Sharing Dana Corporate Social Responsibility dari pihak pertambangan, yang diadakan di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Foto Selasar.coSAMARINDA.NIAGA.ASIA-Putra “suhu” politik di Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak yang mengikuti kontetasi Pilkada Kutim, sebagai calon bupati, H Awang Ferdian Hidayat yang berpasangan dengan Uce Prasetyo untuk sementara perolehan suaranya tertinggal jauh di belakang dua paslon lainnya.

SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan. Dapat digunakan sebagai penyusunan database tim dan relawan pemenangan agar dapat melakukan kontrol dan evaluasi secara penuh serta efektif dalam pembentukan tim. Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.