“Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, EU selaku istri bupati Kutai Timur, MUS dan DF datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan ISM sebagai calon bupati Kutai Timur periode selanjutnya,” ucap Nawawi. Wabup Kasmidi Bulang mengapresiasi kedatangan PWI Kutim beserta pengurus dan anggota lainnya. Selain untuk silahturahmi juga untuk sinergi dalam menjalankan program-program kegiatan pembangunan.

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Sebab dengan program itu dapat melahirkan calon-calon pemimpin, yang mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Dari delapan partai pengusung dan pendukung, ada lima partai besar hasil pemilihan legislatif 2019 yakni PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem.

Pada Juni 2019, Pulau Kanjungan, pusat wisata di Biduk-biduk, dikunjungi 1.632 wisatawan, belum lagi Labuan Cermin, Air Terjun Bidadari, Lamin Guntur, Goa Kelelawar dan ekowisata Sigending. Sementara, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan bahwa Ismunandar telah dipecat dari keanggotan partai besutan Surya Paloh. Mahfum saja, untuk maju dari jalur parpol sekaligus memantapkan kemenangan maka dibutuhkan koalisi yang banyak. Kemungkinan kedua, lanjut Titi, uang itu akan dipergunakan untuk serangan fajar. Hal ini mungkin saja dilakukan bila upaya untuk menutupi kegagalan pemerintahnnya melalui pencitraan ternyata gagal. Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana.

Sementara ASKB,menang di 14 kecamatan yakni Karangan, Batu Ampar, Telen, Kombeng, Bengalon, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung Muara Wahau, Muara Bengkal dan Sangatta Utara. Ulfa menyebutkan dalam proses pleno semua didokumentasikan lengkap, selain itu disaksikan banyak pihak. Bahkan saat perhitungan suara di TPS masyarakat ikut menyaksikanmeski Pandemi Covid 19 selain itu ada saksi masing-masing Paslon.

Kodim 0905 Balikpapan Jalin Silaturahmi Lintas Sektor, Jaga PersaudaraanBALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Kodim 0905 Balikpapan menjalin kebersamaan… Meriahkan Hari Ibu, PKK Gelar Lomba Busana Nusantara dan Surat Cinta untuk BundaSAMARINDA, Swarakaltim.com – Kemeriahan dan suasana haru tergambar… Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak LagiJAKARTA, Swarakaltim.com – Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara …

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. REPUBLIKA.CO.ID, SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman mempersilakan masyarakat untuk menanyakan langsung ke Presiden Joko Widodo soal kondisi jalan Trans-Kalimantan Timur yang selama bertahun-tahun tidak pernah mulus… REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Indonesia memberikan bantuan berupa penyediaan energi listrik terbarukan melalui Program Sosial Bank Indonesia . Penyerahan bantuan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk warga di…

Untuk itu, Firli menyebut masih banyak sistem yang perlu diperbaiki secara bersama-sama dengan semua pihak agar menekan perilaku koruptif, termasuk sistem Pilkada. Firli mengatakan KPK telah melakukan kajian terkait politik integritas, salah satunya pelaksanaan Pilkada. Padahal, Firli mengatakan dalam upaya pemberantasan korupsi membutuhkan peran seluruh pihak untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, termasuk eksekutif dan legislatif. Sebab, kata Firli, korupsi itu terjadi karena banyak faktor mulai dari kekuasaan, kesempatan, dan kurangnya integritas.

Kekuatan para kontestan bisa dibilang merata setelah kandidat terkuat sekaligus bupati petahana, Ismunandar, absen karena berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK menyita barang bukti uang tunai Rp 170 juta, buku tabungan bersaldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito Rp 1,2 miliar setoran perusahaan swasta, terkait korupsi proyek infrastruktur. Dalam kasus Kutai Timur, faktornya diperparah agenda Pemilihan Kepala Daerah akhir tahun ini. Ismunandar sebagai petahana berniat maju kembali, dan memanfaatkan organisasi pemerintah daerah untuk mengumpulkan modal politik. Posisi istrinya sebagai ketua DPRD memuluskan skema ini, karena permainan anggaran lebih mudah dilakukan. Suara Kutim adalah media berita online seputar kutim, hukum, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Korban diketahui merupakan warga Bontang, tepatnya di Kampung Sidrap bernama Erwin. Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria R Ketua DPRD Kutai Timur terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi saat di Jakarta mengikuti sosialisasi pencalonan Pilkada 2020. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif.

Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Kemungkinan pertama, sebut dia, Ismunandar akan menggunakan uang suap itu untuk membangun citranya selama masa pilkada. Tindakan ini sangat mungkin dilakukan, bila si berangkutan merasa citranya buruk karena kinerjanya yang jelek selama memerintah. Pelibatan Bawaslu cukup penting, sebut Alawan, karena bila uang suap itu benar akan digunakan untuk membiayai pilkada maka pengawasan pilkada harus diperketat meskipun di masa pandemi. Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memperdalam motif atau tujuan Bupati Kutai Timur , Ismunandar menerima uang suap dari Aditya dan Deky. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kutim Hj Encek U.R Virgasi yang juga Ketua Yayasan Kanker dan Jantung Indonesia Cabang Kutim berjanji akan usul peningkatan insektif dokter di Kutim ditahun yang akan datang.

Jadi, kalau masih saja menerima suap untuk membiayai kampanye pasti ada yang salah dari dirinya. Bisa jadi kinerjanya buruk, sehingga uang itu akan digunakan untuk membangun citranya,” ujarnya. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral.

Yang tak boleh dilupakan adalah Mahyunadi merupakan adik kandung Wakil Ketua DPD RI Mahyudin. Adapun Mahyudin, pernah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten tersebut. Ketika ditanya oleh Panwas Kecamataan Sangkulirang di Penginapan Andalas Sangkulirang, AS yang datang bersama seorang pria dan menggunakan mobil. Mengaku perbuatannya, demikian sejumlah saksi yang menerima uang dari AS bahkan blangko surat pernyataan dan foto copy surat suara berhasil ditemukan semua terekam video dan viral di masyarakat. Bantuan keuangan juga untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi pengurus parpol dan masyarakat. Penerima bantuan dana sebanyak 10 parpol yang memiliki kursi di DPRD, yaitu PPP, Golkar, Nasdem, Gerindra, PDIP, Demokrat, PKS, Berkarya, PAN dan PKB.

Pasalnya, di masa pandemi Covid-19, KPU telah melakukan sejumah pembatasan dalam berkampanye dan mendorong penggunaan platform daring untuk sosialisasi peserta pilkada. Sebagai imbalannya, mantan kader Nasdem itu akan mempermudah tender proyek untuk penyuapnya. Terkait hal ini, Koordintaor Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat , Alawan Ola Riantoby, mengaku, ragu bila dana Rp 2,1 miliar dipergunakan untuk tambahan dana kampanye.

Tidak berafiliasi dengan kekuatan politik dan idelogi manapun yang dipantangi oleh Pancasila, UUD 1945 dan sumpah dokter etik kedokteran Indonesia. IDI sebagai pemersatu, pemberdaya dan pengayom bagi Dokter di Indonesia serta berperan sebagai Advokator sebuah kebijakan kesehatan. IDI memadukan segenap potensi yang dokter Indonesia, meningkatkan harkat dan mertabat kehormatan diri dan profesi dokter di Indonesia.

“Bupati dan Wabup menginstruksikan agar ada screening narkoba terhadap seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kutim, baik PNS maupun honorer. Hal ini agar tidak ada pegawai Kutim yang berani menyalahgunakan narkoba bahkan ikut terlibat mengedarkan barang haram tersebut,” tegas Sarwono. Sisanya yang tidak ikut tes narkoba hari ini akan kami koordinasikan dengan BNK dan Satnarkoba Polres Kutim, untuk bisa melaksanakan tes narkoba di Polres,” ucap Teddy saat ditemui awak media.

IDI harus meningkatkan kesadaran hukum dan melaksanakan pembinaa dan pembelaan anggota, meningkatkan kesejahteraan anggota, memberdayakan anggota masyarakat dalam meningkatkan derejat kesehatannya. “Kami telah menginstruksikan simpatisan maupun relawan AFI-UCE, untuk menciptakan pemilu yang bersih. Saya juga himbau pendukung AFI-UCE, sangatta untuk melaporkan apabila melihat dan mengetahui adanya money politik di Kutim,” tutupnya. Meski demikian, kata Djarot, hingga saat ini PDIP masih membahas soal calon gubernur di berbagai daerah. “ Kami pecah lagi agar lebih detail dan kami menemukan ada 1 KTP di tahun 2012, 7 KTP tahun 2017, 30 KTP 2018, dan 24 KTP di tahun 2019.

Mengutip isi pidato Mochtar Lubis itu, ada tiga sifat yang relevan dengan kondisi saat ini. Mahfud menyebut hipokrit salah satunya, di mana orang-orang berteriak anti korupsi tetapi ketika memiliki kesempatan, mereka ikut melakukan korupsi. Juga sifat mengelak, ketika pejabat tidak mau mengundurkan diri saat terkena kasus dengan alasan belum ada putusan pengadilan.