“DPT tambahan ditulis dalam secarik kertas yang mulia. Bukan dalam formulir resmi yang diatur sesuai dengan peraturan KPU. Dan ini sangat jelas sangat ilegal,” tegas Sururudin. Sururudin menyebut paslon nomor urut 3 itu menggandakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) untuk mendulang suara di sejumlah kecamatan. Salah satu bukti, ditemukan ribuan KTP-el ganda di Kecamatan Sanggat Utara. Persidangannyapun dilakukan secara virtual, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang bersama tim kuasa hukum serta sejumlah tim sukses dari perwakilan partai pengusung, ikut mendukung dengan bersama-sama menyaksikan putusan tersebut secara virtual. Menurut dia, terjadi aksi unjuk rasa ratusan masyarakat di halaman kantor Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Jalan Yos Sudarso II nomor 1, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Ahad (13/12) malam. Unjuk rasa diduga akibat dugaan kecurangan dalam pilkada yang membuat pasangan calon Mahyunadi dan Lulu Kinsu merasa dirugikan.

“Penyelenggaran ini menjadi sejarah di Kutim dimana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasa pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar sampai pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih hari ini,” kata Ulfa. Habibie menuturkan, DPTb hanya dicatat di kertas HVS dan jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara dalam formulir model C.Hasil-KWK. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan nomor induk kependudukan , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. “Antara lain, DPTb hanya dicatat di kertas HVS, serta jumlah daftar hadir pemilih tambahan tidak sama dengan jumlah suara C hasil. Kemudian, penulisan daftar hadir tidak mencantumkan NIK , alamat, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir,” tutur Habibie dalam keterangan kepada Republika.co.id, Senin (14/12). KOMINFOKUBAR-SENDAWAR. Melalui Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Kutai Barat, menggelar rapat terkait bantuan pipanisasi air bersih untuk kampung Muara Bunyut melalui program Cost Sharing Dana Corporate Social Responsibility dari pihak pertambangan, yang diadakan di ruang Diklat lantai III Setdakab Kutai Barat. Foto Selasar.coSAMARINDA.NIAGA.ASIA-Putra “suhu” politik di Kalimantan Timur, H Awang Faroek Ishak yang mengikuti kontetasi Pilkada Kutim, sebagai calon bupati, H Awang Ferdian Hidayat yang berpasangan dengan Uce Prasetyo untuk sementara perolehan suaranya tertinggal jauh di belakang dua paslon lainnya.

Padahal itu dilakukan ditengah arus aksi unjuk rasa ratusan pendukung paslon bupati/wabup kutim nomor urut 1 H Mahyunadi SE M Si dan H Lulu Kinsu atas beberapa point tuntutan aksi pelanggaran kecurangan pilkada kutim. Sesui jadwal MK, sidang perselisihan hasil pemilihan Bupati Kutai Timur tahun 2020 dengan nomor perkara 91/PHP.BUP-XIX/2021 akan kembali dilaksanakan pada Selasa, 2 Februari 2021, pukul 08.00 Wita. Dengan agenda, mendengarkan jawaban termohon, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti.

“Oleh karena itu, semua pihak diharapkan mampu menjaga ketenangan dan kejernihan dalam bertindak dan berpikir, sehingga kita tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang menghasut masyarakat terutama terkait agama yang begitu sensitif serta mampu mengatasi dan memandang persoalan hidup dengan bijaksana.” tegasnya. Lebih lanjut Bupati Kutai Barat FX Yapan menuturkan apalah artinya sebuah bangunan tempat ibadah yang megah tanpa diimbangi dengan kemegahan sikap dan perilaku serta iman kita sebagai umat. Melalui bangunan Gereja ini akan semakin meningkatkan semangat umat untuk beribadah di gereja. Kepada Peserta Pelatihan, kiranya dapat mengikuti pelatihan ini dengan serius dan disiplin sehingga dapat menyerap materi dengan tepat. Perekonomian di Kabupaten Kutai Timur pada 2018 yang lalu dinilai mengalami peningkatan.

“Dari dua alat bukti yang dikumpulkan, Sentra Gakkumdu merekomendasikan ada dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan anggota PPS Desa Sangatta Utara,” terangnya. Salah satu yang bakal didalami KPK adalah motif Ismunandar dan Encek membawa uang miliaran rupiah untuk sosialiasi Pilkada Kutai Timur di Jakarta. “Beruntung petugas damkar cepat datang dan berhasil memadamkan api tanpa sempat merambat kerumah warga lainnya. Dan para korban yang rumahnya hangus terbakar hanya sempat menyelamatkan diri dan beberapa pakaian saat kebakaran terjadi,” ungkapnnya saat dilokasi. Lanjut perempuan yang pada tiga kali penyelenggaraan Pemilu di Kutim pernah menjabat sebagai Ketua Divisi Bidang Data ini, bahwa karena data tersebut merupakan data dari pusat yang harus dimutakhirkan sesuai kondisi terkini dan faktual penduduk di lapangan. Dilansir dari Gpriority, persidangan yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka.

Ketua KPU Kutim Ulfa Jamiatul Faridah menerangkan rapat pleno digelar KPU Kutim sesuai ketentuan dan jadwal yang sudah ditetap. Kepada Swara Kutim.com ia menerangkan, KPU dibantu Pemkab Kutim terutama Dinas Kesehatan Kutim dan Satgas Covid 19 akan melakukan pengawasan ketat terkait Prokes Covid 19. Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur. “Gugatan, terkait dengan sengketa suara, itu yang digugat adalah SK KPUD Kutim.

BSPN bentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, sesuai Pasal 202 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia selaku pemilih. Habibie menilai, kejadian ini juga melanggar Pasal 177A Ayat 01 dan Ayat 2 serta Pasal 177B UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU. Hadir dalam acara yang dihelat terbatas itu sejumlah perwakilan tim pemenangan, tim sukses, dan relawan kedua pasangan.

Media Gathering, Pertamina Ajak Wartawan Belanja di Pasar Tradisional KOTAKU, BALIKPAPAN-Pertamina Group menggelar media gathering dengan cara yang unik. NasDem, dia melanjutkan, masih mendiskusikan calon dari NasDem pengganti Ismunandar dalam Pilkada 2020 pada Desember nanti. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. Namun sayang, Nawawi enggan membeberkan penerimaan suap yang diterima Bupati Ismunandar untuk kepentingan kampanye.

“Data masuk ke data center kami sudah 100 persen. Hsilnya, pasangan Edi Damansyah dan Rendi Solihin mendapatkan 74,9 persen dan kolom kosong 25,1 persen,” kata Koordinator Tim Data Edi-Rendi Efendi Hariadi dalam konferensi pers di Jalan KH Akhmad Muksin, Tenggarong, Rabu (9/12). “Karena data pusat, maka perlu dimutakhirkan sesuai kondisi dan faktual penduduk di lapangan. Jika ternyata ada yang sudah meninggal ternyata datanya masih ada, ya harus dicoret. Berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, jika memang warga yang didata ternyata sudah pindah keluar kota atau pindah alamat, maka akan disesuaikan atau dicoret dari lokasi pemilih di tempat tersebut,” sebut Ulfa.

Walau ibadah Natal dilakukan secara sederhana diharap tidak mengurangi sukacita dalam memperingati kelahiran Yesus Kristus. Pengawalan pendistribusian logistik pilkada tersebut dilakukan dalam tiga hari yaitu terhitung mulai tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020. Dalam laporannya, AKBP Welly Djatmoko, S.H., S.I.K. M.Si menerangkan bahwa Personil Polres Kutai Timur melaksanakan pengawalan terhadap tiga mobil truck yang mengangkut logistik pilkada 2020 dari Gudang Logistik KPU Kab.

Kemudian PR,SP,SE,SI,YG dibawa dengan mobil untuk mencoblos di TPS 78. Sesampai di TPS 78, NG sempat menyapa Linmas yang berjaga untuk sekedar menanyakan kabar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Lewat perhelatan deklarasi tersebut, Mahyunadi sekaligus ingin menyampaikan jika dia dan Lulu Kinsu siap mengabdikan diri sepenuhnya. “Dalam suasana Ramadan ini, saya memohon maaf, jika di sela-sela Ramadan dan pandemi corona ini, kami masih mengadakan kegiatan politik. Tetapi sejujurnya, apa yang kami lakukan ini tulus untuk merumuskan langkah membangun Kutim yang lebih baik,” paparnya. Cabup Kutim Mahyunadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa lewat pembacaan ikrar itu, dia siap bekerjasama dengan Lulu Kinsu. Memberikan yang terbaik bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kutim.

Bahkan dari salah satu jubir terpercaya dari MaKin yang terus mengawal kecurangan pilkada kutim telah berkoordinasi langsung dengan Mendagri di Jakarta Tito Karnavian terkait pelanggaran kode etik penyalahgunaan jabatan kewenangan kepala daerah yang melakukan rotasi pelantikan jabatan Plt Disdukcapil. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan .

Dilihat dari jumlah PDRB , peningkatan pertumbuhan ekonomi, dengan migas 1,96 persen, tanpa migas 1,90 persen serta tanpa migas dan batubara sebesar 2,93 persen yang di dalamnya terdapat sektor pertanian. Meskipun perekonomian di Kutai Timur di dominasi oleh sektor migas dan batu bara, sektor pertanian tetap memberikan peran yang sangat penting untuk kemajuan perekonomian daerah. Pengawalan yang dilakukan oleh Polres Kutim tersebut merupakan salah satu bentuk bahwa Polri siap mengamankan pilkada 2020 hingga ke TPS. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibuat bentuk berdasarkan UU No. 47 Tahun 1999, tentang Pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Oktober 1999. Majelis Hakim Panel MK mengingatkan kepada para peserta sidang yang hadir langsung di ruang sidang untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan mengikuti tata tertib persidangan.

Memenangkan pilkada dengan Strategi dan Alat Bantu yang tepat bukan hal yang SULIT, tetapi bukan berarti Anda dan Tim dapat lengah dengan pergerakan lawan. Memaksimalkan berbagai unsur langkah strategis merupakan prioritas utama gerakan Pemenangan. Gerakan pemenangan akan lebih maksimal dengan kolaborasi teknologi informasi yang membuat Anda lebih unggul dan cepat dalam menentukan langkah yang paling tepat.

Nama mereka tercantum dalam daftar dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau Form B.1.1-KWK, yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh PPS. Sentra Gakkumdu Kabupaten sangatta Kutim pun sepakat meningkatkan kasus tersebut ke proses penyidikan. Dalam kasus ini, diduga melibatkan oknum Panitia Pemungutan Suara atau PPS dari Desa Sangatta Utara.

Namun dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap pihak terkait, yang dilakukan Bawaslu termasuk tim dari Gakumdu, itu tidak memenuhi syarat. “jadi tidak ada pelangaran adminitrasi, apalagi pidana di situ,” katanya. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat Kutai Timur untuk mengikuti seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi yang berjalan secara terbuka. “Kita masih harus menjaga proses ini sampai proses persidangan di MK selesai dan kita semua tentu menghormati proses hukum ini,” kata Febri. Saat saksi dari paslon 01 meminta kotak suara dibuka, ditemukan banyak daftar pemilih tetap tambahan.