Kabar Kutai Timur

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membeberkan peran Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT.

Ali Charisma kali ini bergabung juga dengan BenihBaik.com dan Yayasan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh … Adapun bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya sekolah hingga sembilan bulan bagi anak-anak di… Dalam perayaan Natal tahun ini, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengajak masyarakat bersyukur atas persaudaraan yang terjalin. Penerapan hukuman mati harus dilihat dari konteks implikasi dan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh… Mengenai hal ini, ia mengatakan praktik nepotisme itu bisa menambah hal yang memberatkan bagi para tersangka. Hingga kini penyelidikan masih dilakukan sekaligus mengumpulkan bukti-bukti.

Kemudian Emcek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan ajudannya Arif Wibisono pun menyusul ke Jakarta.

KPK masih menghitung jumlah uang yang diterima Bupati Kutai Timur Ismunandar dkk terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur. KPK mengatakan penghitungan itu dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan data dari PPATK dan LHKPN. Dari hasil tangkap tangan itu, KPK menemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji meyakini operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan untuk unjuk taring di tengah dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan Kamis, 2 Juli 2020 malam. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia . Tim KPK awalnya bergerak menindaklanjuti informasi mengenai dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

Hanya saja, juru bicara berlatar belakang jaksa itu tidak menyampaikan mengenai dugaan kasus yang menjerat Ismunandar. Kendati demikian, Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail ke publik setelah proses penindakan selesai. Dia mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan kepengurusan DPC PPP Kutai Timur untuk menentukan pelaksana tugas Ketua DPC PPP, setelah Encek Furgasih menjalani proses hukum dalam perkara yang ditangani oleh KPK.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri. KPK menyerahkan perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat kepada Bareskrim Mabes Polri demi menghindari tumpang tindih laporan dari masyarakat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk. Nawawi menegaskan, OTT terhadap Ismunandar dan sejumlah pejabat Kabupaten Kutai Timur lainnya merupakan upaya KPK dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya.

Dalam penangkapan tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Diketahui KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Furgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka penerima suap dari proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2020. JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri Encek Firgasih dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam. Operasi senyap yang dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda itu, KPK mengamankan 15 orang. Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangana atau OTT di tiga kota terkait penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar.

MHN diduga selaku pemberi suap terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar yang terjaring dalam OTT KPK. Ali membenarkan istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh KPK merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi. “Tim kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan di beberapa tempat di Kutim .”

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dari hasil tangkap tangan tersebut disita uang sejumlah Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. KPK melaporkan mengamankan sebanyak 15 orang dalam operasi tersebut termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan beberapa orang lain termasuk istrinya Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ungaria. “Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar,” jelasnya. Sekitar pukul 18.45 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim.

Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Setelah OTT, ti penyidik KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres Kutai Timur untuk memeriksa sejumlah saksi. Saat itu, Kasmidi menjelaskan akan mencari informasi terkait kabar dan keberadaan Ismunandar. Menurut Nawawi, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Lalu, sekitar pukul 18.45 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Dia dihukum 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dari kontraktor terkait proyek di Muara Enim. Jaksa KPK meyakini Supendi menerima suap senilai Rp 3,9 miliar dari para pengusaha terkait proyek. Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan menghukum Zulmi 6 tahun penjara.

Ini terlihat dari kertas berperekat yang dipasang di pintu dengan tulisan “Ruangan Ini dalam Pengawasan KPK RI”. Menurut informasi yang dihimpun, di dalam kantor tersebut, pintu ruang kerja Bupati Kutai Timur Ismunandar disegel oleh KPK. Bahkan, petugas jaga yang biasanya duduk di meja penerima tamu terpaksa duduk di teras kantor saja. Sama seperti vaksinasi untuk orang dewasa, vaksinasi untuk anak juga dilaksanakan di berbagai tempat yang tersebar di seluruh kota. Gedung Dome yang jadi pusat vaksinasi massal untuk orang dewasa kini juga melayani vaksinasi anak-anak.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan operasi tangkap tangan itu berawal dari adanya informasi akan adanya transaksi suap mengenai proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo. Dia divonis 7 tahun penjara Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai lebih dari Rp 100 miliar selama menjabat sebagai bupati. Selain itu, hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak Rp 74 miliar. JAKARTA – Tim gabungan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di beberapa lokasi di Provinsi Kalimantan Timur dan menangkap beberapa orang, termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar. Selain di Jakarta, Nawawi mengatakan, tim KPK yang berada di Sangatta mengamankan pihak lain.

Ditemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar yang disita KPK saat menangkap Ismunandar dalam OTT. KPK menemukan Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar saat menangkap Ismunandar dalam OTT. Disebutkan sesuai Pasal 40 ayat , dalam penghentian penyidikan dan penuntutan itu, Firli harus melaporkannya ke Dewan Pengawas, paling lambat satu minggu terhitung sejak dikeluarkannya SP3. Kini menjadi tugas Firli untuk membersihkan benalu dan kanker berat di tubuh lembaga anti rasuha itu. Sebagai jenderal polisi senior, Firli harus bisa memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang berurusan dengan KPK.

Dalam memgungkap kejahatan tersebut, KPK menyita uang tunai Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Firli jangan ragu karena berdasarkan Pasal 40 ayat UU KPK, lembaga anti rasuha itu dapat menghentikan penyidikan sangatta dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun,” ujarnya. Serta Musyaffa selaku kepercayaan bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan PU di Kabupaten Kutim. Suriansyah mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan.