Kabar Kutai Timur

Walaupun RSUD Sangkulirang masih baru dan pertama kali melaksanakan akreditasi, dia tetap berharap RSUD ini dapat lulus dengan hasil Paripurna atau setidaknya Utama. Pencarian terhadap kedua pelaku langsung dilakukan dan pelaku sangatta berhasil ditangkap di Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang, Kutim. Setelah dilakukan penyelidikan, personil Polsek Sangkulirang mencurigai sepasang suami istri terduga pelaku pembunuhan yang berinisial SM dan MS.

“Kita tidak mau terlena, meski terhitung hingga 23 Agustus lalu, SMS yang diperoleh sudah mencapai 75 persen, disusul Istana Siak Sri Indrapura Riau mencapai 13 persen. Kita akan terus galang kepada seluruh elemen masyarakat mendukungnya,” kata Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Mugeni, ketika memimpin rapat. Giat pemeriksaan rutin tersebut tudak hanya dilakukan di wilayah ramai penduduk yakni Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan saja.

Rencana pembangunan jembatan yang diajukan itu dilakukan program pemancangan dan menunggu untuk dilanjutkan. Tetapi kedepan kita harus bisa mengajak seluruh perusahaan di Kutim untuk membangun bulking station di zona inti dari KEK MBTK ini,” jelas orang nomor satu di Kutim tersebut. Kunjungan tersebut bertujuan meninjau langsung lokasi lahan hibah untuk pembangunan pos wilayah kerja KUPP kelas III Sangkulirang. Sekaligus pula meninjau titik rencana pembangunan Bulking Station CPO oleh PT Palma Serasih Internasional di KEK MBTK. Predikat bintang tiga atau madya, merupakan untuk pertamakalinya diraih dalam penilaian tim surveior akreditasi di RSUD Sangkulirang yang berlangsung sejak Juni 2019.

Ia menyebutkan diantaranya, sumber daya alam yang bernilai ekonomi tinggi, seperti sarang burung walet, potensi wisata alam, hasil hutan kayu maupun nonkayu serta batuan mineral. “Dari total pelanggan yang ada, yang harus beralih meterannya ada 650 orang, saat ini sudah mencapai 648 orang. Ini sudah cukup untuk pemberlakuan listrik 24 jam,” ungkapnya. Selanjutnya, Suparjan dalam kesempatan itu juga menginformasikan jika rencana program PDAM TTBK di tahun depan yaitu mengikuti program hibah air minum perkotaan dengan sumber dana APBN. Harumkan Bangsa Indonesia, Berikut Profil Jessy Silana Wongsodiharjo Selain Bulutangkis, nama Indonesia kembali diharumkan oleh anak bangsa bernama Jessy Silana Wongsodiharjo. Tahun 1999, Ismunandar bekerja sebagai Kasie Pengujian Dinas PU Provinsi Kaltim, Kasie Perencanaan dan Program Dinas PU Kaltim 12 Februari 2001 dan jabatan birokrasi lainnya di Kaltim dan Bontang.

Family Gathering Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kastip 2018 yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 1 mei 2018, dengan tujuan menjalin silahturahmi antar karyawan bank yang berada di daerah kutai timur. Menurut Pindi, gambar cadas yang ditemukan di kawasan Sangkulirang merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Hal yang menarik di antaranya adalah evolusi kreativitas masyarakat pendukung gua. Dalam penelitian termutakhir diketahui kawasan itu menyimpan gambar cadas tertua di dunia. Penelitian ini dilakukan di enam lokasi gua, yaitu Liang Jeriji Saleh, Liang Ham, Liang Karim, Liang Tewet, Liang Banteng, dan Liang Sara. AKTUALBORNEO.COM – Temuan ribuan gambar cadas di pedalaman Kalimantan Timur menarik minat para peneliti untuk melakukan kajian sejak 28 tahun silam.

Perlu pula dilakukan konservasi, berikut pengembangan dalam pemanfaatan cagar budaya tersebut. “Kondisi ini menjadikan Sangkulirang berbeda dengan pegunungan karst di wilayah Indonesia lain. Pegunungan karst di Sangkulirang memiliki kebudayaan yang sangat tua. Bisa dilihat Sangkulirang juga luar biasa,” ujar ucap Kacung Marijan. Setelah Samarinda, Mesra Group melebarkan sayap bisnisnya dengan membuka vila dan hotel di Kecamatan Sangkulirang tepatnya di jalan Hassanudin, Tanjung Harapan untuk turut membangun kampung halaman. Lahan enam hektare itu yang sebelumya rawa tiba-tiba dipercantik dengan vila yang unik didukung dengan karunia bentangan alam memukau yaitu tenangnya Teluk Sangkulirang beserta aktivitas masyarakat sekitar.

Yos Sudarso IV no.41-Sangatta Utara berlangsung meriah dengan dihadiri oleh Pimpinan Cabang Sangatta Bankaltim beserta staf, Perwakilan Cabang BPR di Kutai Timur,Dll. Kapolres AKBP Welly Djatmiko menyebutkan kunjungannya, untuk silaturahmi dengan personel Polsek Sangkulirang dalam kesiapan mengamankan tahapan Pilkada tahun 2020 serta tetap netralitas di Pilkada Kutim. Selain itu, pentingnya menjaga kesehatan, budaya memakai masker dan disiplin protokol kesehatan. “Pada Selasa, 21 Desember, hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat diprakirakan terjadi Kabupaten Kutai Barat yang meliputi Kecamatan Melak, Sendawar, Damai, dan Long Iram,” ujar Erika.

Sangkulirang sampai sekarang masih menjadi pusat perekonomian semua jenis sembako dan lainnya,” jelasnya. SANGATTA –Lima belas desa yang masuk wilayah tersebut kerap menggunakan transportasi laut. Meski beberapa desa sudah bisa menggunakan jalur darat, setelah dioperasikannya jembatan Sangkulirang di Dusun Ronggang. “Daerah kami cukup jauh menuju Sangatta, perlu 3-4 jam ke Sangatta, dan itupun dengan menggunakan akses jalan dan medan yang sulit, bayangan seperti itu yang dirasakan masyarakat hanya untuk urusan birokrasi,” jelasnya.

Untuk penindakan apabila ditemukan adanya pedagang yang curang, adalah kewemangan langsung dari pemerintah provinsi. Lebih lanjut Zaini menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan kelayakan ini merupakan rutinitas yang dilakukan Disperindag jelang hari-hari perayaan besar. Posisinya cukup jauh menuju Sangatta, perlu 3-4 jam ke Sangatta, dan itupun dengan menggunakan akses jalan dan medan yang sulit. Tokoh Sangkulirang, H Roesli Masrun menambahkan bahwa poin terpenting dari acara deklarasi ini adalah kesiapan masyarakat Sangkulirang dan sekitarnya menuju Kabupaten baru, baik kesiapan sikap, mental, maupun perilaku. Ia berharap dalam kurun tahun mendatang, Sangkulirang bisa menjadi daerah yang maju dan masyakaratnya semakin sejahtera. “Semoga dengan pembangunan halte dapat membuka akses masuk Kutai Timur melalui jalur laut dan sungai, sehingga jalur transportasi semakin meningkat,” harapnya.

Ia mengatakan pelayanan air bersih dan juga listrik hanya terjadi di Ibukota Kecamatan saja, sementara di desa-desa lainnya banyak masyarakat yang belum bisa menikmatinya. Tidak hanya menggalakan pariwisata kebudayaan, Pemkab Kutim akan membuka berbagai kawasan yang berpotensi di sektor pariwisata. Ia mengatakan pelayanan air bersih dan juga listrik hanya terjadi di Ibukota Kecamatan saja, sementara di desa – desa lainnya banyak masyarakat yang belum bisa menikmatinya. Terkait masalah teknis operasional RSP Sangkulirang, Bupati berharap agar seluruh dokter bisa tetap berada di tempat tugas RSP Sangkulirang, terkecuali sedang cuti. Terlebih dokter spesialis yang gajinya mencapai Rp 40 juta, diharapkan dapat bekerja maksimal sesuai pendapatan yang diberikan.

Di wilayah pesisir Kutim juga ada goa karst yang cukup menarik bagi wisatawan, baik manacenegara maupun domestik. Dengan adanya hotel berbintang yang ada di Teluk Sangkulirang, sangat membantu wisatawan untuk singgah menginap terlebih dulu, sebelum melanjutkan perjalanan dan petualangannya. “Kehadiran Mesra di Sangkulirang bisa menjadi penginapan andalan untuk tamu yang ingin diving bahkan bersnorkeling. Kehadiran Mesra menambah fasilitas destinasi resort berlibur semakin nyaman,” katanya. Di samping peralihan itu, PLN juga melakukan persiapan di sisi distribusi meliputi pembersihan sekitar jaringan, pemeliharaan peralatan baik trafo atau gardu san jaringan tegangan rendah laun. Sementara dari sisi pembangkit juga dilakukan perbaikan pada mesin yang mengalami gangguan sehingga daya mampu pasokan meningkat.

Pada kisaran tahun 1.900-an pemerintah Kerajaan Kutai mengutus seorang yang bernama Mas Patih Abdul Manaf untuk memerintah dan mengatur Kampung Godang. TRIBUNKALTIM.CO – Sejumlah hal baru terkuak dalam kasus pembunuhan seorang kontraktor berinisial HL oleh pasangan suami istri di Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur , Kalimantan Timur . Camat Sangkulirang Tajuddin, atas nama masyarakat Kecamatan Sangkulirang, unsur Muspika dan Pemerintah Kecamatan Sangkulirang pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas diresmikannya layanan listrik 24 jam dan beroperasinya RS Pratama. “Terhadap pelaku kita sangkakan pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 363 ayat3 KUHP , karena sempat menguasai barang milik korban tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup dan maksimal hukuman mati”.

Sebab sementara ini masih banyak warga mengandalkan transportasi air untuk beraktivitas. Penyerahan bantuan ini juga mendapat apresiasi dari Camat Sangkulirang Rahmat. Dia menyebut, hal ini menjadi langkah Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait untuk membuka akses transportasi.

Termasuk pula dengan sumbangan bantuan alat kesehatan dan uang tunai yang nilainya tidak kecil. Kepala Dinas Kesehatan Kutim dr Aisyah mengatakan peresmian RSP Sangkulirang bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di kawasan Pesisir Kutim. Terutama kesehatan rujukan dari pusat kesehatan masyarakat sekitar rumah sakit. Merdeka.com, Kutai Timur – Kebanggaan masyarakat Sangkulirang lengkap, setelah bupati Ismunandar meresmikan pemanfaatan listrik selama 24 jam dan melakukan soft opening operasional rumah sakit Pratama. Warga tak harus pergi jauh-jauh, jika mengalami sakit, namun sudah bisa ditangani di Sangkulirang. Bupati Ismunandar yang rumahnya berdekatan dengan Rusli di Sangkulirang sepakat untuk memajukan Sangkulirang lebih terkenal.

“Kini modal yang ada di BPR Kutim sebesar Rp 12 Miliar terdiri dari komposisi 70 persen pemkab, 15 persen Bankaltimtara, 13 persen swasta. Untuk data Juli 2019, posisi keungan mencapai Rp 37 Miliar, dari jumlah tersebut tabungan deposito masyarakat ada Rp 15 Miliar. Harapannya, hal ini bisa memperbaiki struktur perekonomian daerah,” kata Edward.

Sementara itu, Kasi Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kutim, Soleram menambahkan, pembangunan halte sungai tersebar di empat kecamatan di Kutim. Namun, puluhan desa lainnya masih harus menggunakan transportasi laut bila ingin menginjakkan kaki di daratan tersebut. Desa Mandu Dalam, Saka, Peridan, Tepian Terap, Perupuk, Pelawan, Kerayaan, dan Pulang Miang, merupakan desa-desa yang sampai sekarang memanfaatkan transportasi laut berupa kapal, melalui jalur sungai kemudian melintasi laut. “Kita berusaha untuk memasukkannya dan dicatat sebagai warisan budaya dunia, yaitu Karst Sangkulirang Mangkalihat yang sekarang ini hanya ada terbatas di dunia,” ucapnya. Tokoh masyarakat Sangkulirang, Prof Dr, Ir Juremi, Msi menambahkan bahwa ada tiga poin yang harus dilalui oleh Sangkulirang untuk mewujudkan pemerintahan baru, yakni persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan wilayah.

Selain itu pengoperasionalan RSP Sangkulirang, layanan listrik 24 jam serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan upaya Pemkab Kutim untuk menambah daya tarik suatu wilayah agar dilirik investor. Sejumlah warga menyambut suka cita dengan aliran listrik selama 24 tersebut. Peresmian setrum 24 jam itu, dilakukan Bupati Kutim Ismunandar, Selasa (25/10) kemarin, di kecamatan Sangkulirang. Sebelumnya, orang nomor satu di Kutim ini melakukan soft opening penggunaan Rumah Sakit Pratama di Sangkulirang. Terkait pembangunan pos wilayah kerja KUPP kelas III Sangkulirang di KEK MBTK, Bupati Ardiansyah mengungkapkan, ini merupakan wujud sinergitas Pemkab Kutim dengan Syahbandar. Bupati menyampaikan, KEK MBTK diharapkan bisa segera dioperasikan secara optimal dalam waktu dekat.

“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali. Dua terpidana tersebut telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena memberikan suap kepada terdakwa Ismunandar dan kawan-kawan untuk mendapatkan proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” kata Ali.

“Ismunandar selaku Bupati menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan anggaran,” jelas Nawawi. Terpisah, saat hendak dibawa ke Rutan sekitar pukul 00.00 WIB, baik Bupati Kutai Timur Ismunandar maupun istrinya diam seribu bahasa, kendati dicecar beragam pertanyaan oleh awak media. Pimpinan KPK berlatar belakang Hakim ini menyebut, ketujuh tersangka bakal mendekam di sel tahanan masing-masing untuk 20 hari pertama.

“Dengan cara memasukkan ke Lapas Klas IIA Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada dalam tahanan,” kata Ali melalui keterangannya di Jakarta, Senin. Ismunandar dimasukkan ke Lapas Kelas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. TEMPO.CO, Jakarta -Tim Jaksa Eksekusi KPK menjebloskan mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan eks Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria Riarinda ke penjara, Kamis, 26 Agustus 2021. Pasangan suami istri itu dijebloskan ke penjara dalam rangka eksekusi putusan Pengadilan Tipikor Samarinda yang menyatakan keduanya terbukti bersalah melakukan korupsi. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT. Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua penyuap Bupati Kutai Timur nonaktif Ismunandar masing-masing sebagai kontraktor, yakni Aditya Maharani Yuono dan Deki Aryanto ke lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelimanya yaitu mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar, mantan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Aswandini, Aditya Maharani selaku kontraktor, dan Deky Aryanto selaku rekanan. Kejadian serupa juga dialami oleh seorang bocah 8 tahun, bernama Anugerah di Kutai Timur. Korban ditemukan meninggal akibat terkam buaya di Pantai Teluk Lombok, Sangatta Selatan. “Kami tambah pasokannya antara 1,8 persen hingga 26 persen dari kondisi normal, sesuai jenis BBM dan kemasan elpijinya,” kata Freddy di Balikpapan, dikutip PortalBontang.com dari Antara, Selasa, 21 Desember 2021.

“Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ujar Ali. “Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” imbuh Ali. “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka M (Musyaffa/Kepala Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur),” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. “Itu bulan Februari, kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” ungkap Nawawi.

Suriansyah , selaku orang kepercayaan yang mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan per termin sebesar 10 persen dari setiap pencairan. Dengan dilimpahkannya berkas perkara, saat ini penahanan para terdakwa beralih dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Tipikor Samarinda. HukumKriminal.net sebuah media online mengawali eksistensinya sejak 2018 Sebagai sikap dan tindakan atas perkembangan zaman yang didorong oleh kemajuan sangatta teknologi, khususnya teknologi informasi yang membuat masyarakat terseret dalam arus kebutuhan informasi yang cepat dan massive. Setelah pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi terpidana penyuap Bupati Kutai Timur non aktif Ismunandar, Adiyta Maharani Yuono dan Deki Arianto.

Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi mengeksekusi dua terpidana suap proyek infrakstruktur diKutai Timur, Kalimantan Timur ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tenggarong. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

“Dalam waktu 14 hari kerja, JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor. Persidangan diagendakan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor/Pengadilan Negeri Kota Samarinda, Kalimantan Timur ,” terang Ali. KPK membentuk dua tim, yakni satu tim di Jakarta dan satu tim lagi di Sangatta Kutai Timur. Sementara dua tersangka selaku pemberi suap saat ini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda, yakni Aditya Maharani selaku kontraktor dan Deky Aryanto selaku rekanan.

Kaltimtoday.co, Jakarta – KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan Kutai Timur. Seperti diketahui, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya, Encek UR Firgasih, sebagai tersangka. Ismunandar dan Encek diduga menerima uang suap pekerjaan infrastruktur di Kutai Timur. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur. Serta menyita uang tunai Rp170 juta, sejumlah buku tabungan dengan total saldo sebanyak Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar.

Encek, ujar Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Ia mengatakan, Ismunandar juga diwajibkan membayar pidana denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jakarta, PEWARTA.CO | KPK membantu polisi dalam penyidikan kasus dugaan pungli di Bandung. Untuk wilayah Kalimantan Timur, stok pertalite ditambah 7,7 persen dari konsumsi normal bulanan atau sekitar 1.585 KL per hari menjadi 1.707 KL per hari. Freddy merinci, untuk seluruh Kalimantan, BBM jenis pertalite stoknya ditambah 5,4 persen atau menjadi 5.733 kiloliter dari kebutuhan konsumsi rata-rata harian sebesar 5.440 KL.

Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan istri Ismunandar selaku Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria Firgasih selaku Ketua DPRD. Penahanan dilakukan usai keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap proyek pengerjaan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. KPK juga menahan lima tersangka lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka dari operasi tangkap tangan KPK yang berlangsung pada Kamis (2/7) malam. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ujar Ali. Dalam operasi tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali.

Setelah melakukan penggeledahan di berbagai dinas, personel KPK berkumpul di kantor bupati dan lanjut menuju rumah jabatan bupati untuk melakukan penggeledahan. Ditemui usai pemeriksaan di Mako Polresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, salah satu penyidik KPK membeberkan bahwa kedatangannya ke Kota Tepian untuk melengkapi sejumlah keterangan. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup. Salah satu anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg Bandung berpangkat Kolonel dan menjabat sebagai Kasi Intel Korem 133/Nani Wartabone. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. “Penahanan selanjutnya menjadi kewenangan JPU KPK selama 20 hari terhitung 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020 untuk masing-masing para tersangka/terdakwa,” katanya.

Dalam tangkap tangan perkara tersebut, ditemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. “Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun,” ucap Ali. Penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja wabup sempat jadi tanda tanya masyarakat, karena sebelumnya tidak disegel. Meskipun demikian, dari ruangan itu tampaknya tidak banyak dokumen yang diangkut penyidik. Lain halnya dengan ruangan Sekkab, terlihat ada sebuah koper yang ditarik dari dalam dan diduga berisi dokumen penting untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia .

Melalui keterangan tertulisnya, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan di Mapolresta Samarinda, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kaltim. “Hari ini penyidik KPK kembali memeriksa beberapa orang saksi dalam perkara dugaan suap infrastruktur di Kabupaten Kutim,” terang Fikri. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi. Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Dua terpidana suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur resmi dijebloskan ke penjara.

Dia turut diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan. Dia juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan.

Dengan demikian, Ismunandar dan istrinya serta lima tersangka lainnya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 22 Juli 2020. Musyaffa , menjadi orang kepercayaan Bupati melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum Kutim. Tersangka Ismunandar, sebagai Bupati Kutai Timur menjamin anggaran yang dituju untuk proyek tidak terjadi pemotongan anggaran.

Selain pidana pokok, hakim juga mewajibkan Ismunandar membayar uang pengganti Rp 27,4 miliar sebulan setelah putusan inkrah dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” kata Ali. “Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 bulan,” ucap Ali. Jika Ismundandar tidak membayar, harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka kasus OTT Bupati Kutim Ismunandar. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur, Ismunandar beserta istrinya, Encek UR Firgasih yang menjabat Ketua DPRD Kutim. Dari hasil pemeriksaan sementara, Deky ternyata menyuap Ismunandar sebesar Rp2,1 miliar agar perusahaanya mendapatkan proyemk dinas pendidikan di Kabupaten Kutai Timur. “Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi memperkaya diri pribadi dan keluarganya,” tegasnya.

Keputusan itu merupakan buntut dari dicokoknya Bupati Kutai Timur Ismunandar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah, wakil bupati ditetapkan menjadi pelaksatan tugas untuk memimpin daera hingga terpilihnya bupati definitif. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar, beserta istrinya Encek UR Firgansih yang diketahui menjabat sebagai Ketua DPRD Kutim, Kamis (2/6). KPK telah meringkus tujuh tersangka buntut OTT kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Hanya saja, juru bicara berlatar belakang jaksa itu tidak menyampaikan mengenai dugaan kasus yang menjerat Ismunandar. Kendati demikian, Firli masih belum mau membeberkan lebih jauh soal penangkapan yang dilakukan pihaknya. Dia berjanji akan menyampaikan informasi detail ke publik setelah proses penindakan selesai. Dia mengatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi dengan kepengurusan DPC PPP Kutai Timur untuk menentukan pelaksana tugas Ketua DPC PPP, setelah Encek Furgasih menjalani proses hukum dalam perkara yang ditangani oleh KPK.

Pada 20 Mei 2020 lalu, KPK menjaring seorang pejabat Universitas Negeri Jakarta berinisial Dwi Achmad Noor saat operasi tangkap tangan di lingkungan Kemendikbud. Kemudian Deky Aryanto merupakan rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan kabupaten Kutai Timur senilai Rp 40 miliar. Di mana dengan adanya operasi tangkap tangan ini KPK membuktikan adanya paralelitas penindakan dan pencegahan yang berjalan dengan baik. Firli pun enggan menanggapi soal tudingan bahwa OTT KPK ini sebagai unjuk gigi setelah isu dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK berhembus. Kasus inipun tidak akan menutupi isu dugaan pelanggaran kode etik terhadap Firli Bahuri.

Ini terlihat dari kertas berperekat yang dipasang di pintu dengan tulisan “Ruangan Ini dalam Pengawasan KPK RI”. Menurut informasi yang dihimpun, di dalam kantor tersebut, pintu ruang kerja Bupati Kutai Timur Ismunandar disegel oleh KPK. Bahkan, petugas jaga yang biasanya duduk di meja penerima tamu terpaksa duduk di teras kantor saja. Sama seperti vaksinasi untuk orang dewasa, vaksinasi untuk anak juga dilaksanakan di berbagai tempat yang tersebar di seluruh kota. Gedung Dome yang jadi pusat vaksinasi massal untuk orang dewasa kini juga melayani vaksinasi anak-anak.

Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan beberapa orang lain termasuk istrinya Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ungaria. “Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar,” jelasnya. Sekitar pukul 18.45 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim.

Sementara di sisi lain, masyarakat mulai beralih memanfaatkan platform e-commerce dalam memenuhi… KPK menduga tiga pejabat Pemda Kutai Timur, Musyaffa, Suriansyah dan Aswandini berperan dalam menentukan pemenang lelang, menerima uang komisi dari kontraktor, dan mengatur pembagian jatah proyek. KPK menyangka atas pemberian itu, Ismunandar selaku bupati Kutai Timur menjamin bahwa anggaran dari rekanan yang ditunjuk agar tidak mengalami pemotongan. Sedangkan Encek selaku Ketua DPRD Kutai Timur, disangka mengintervensi penunjukan pemenang lelang proyek. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan adanya kegiatan OTT yang dilakukan tim satuan tugas KPK di wilayah Kalimantan Timur.

Firli pun mengaku memahami keraguan masyarakat di awal dirinya memimpin KPK. “Kami sangat memahami, dan kita kerja keras dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat,” kata dia. “Pimpinan itu tetap harus diperiksa sampai kapanpun, yang dia pakai heli, yang pola hidupnya mewah. Harus dijatuhi hukuman,” ujar dia. “Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia.

Selain Ismunandar dan istrinya, KPK turut menetapkan 3 pejabat Dinas Kutai Timur menjadi tersangka kasus ini. Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan juli 2020 lalu. Sidang kasus dugaan suap yang membelit Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Seorang tukang becak yang biasa mangkal di Nganjuk, Sarmidi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar ditangkap bersama istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur. “Proyek disusun pemda dan disetujui Ketua DPRD kemudian dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses untuk pilkada bupati. Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan yang kemudian Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR,” ujar Firli. Bisnis.com, BALIKPAPAN – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk memimpin kabupaten tersebut hingga terpilihnya bupati definitif. Ali mengatakan, dari tujuh orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, dua di antaranya yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, dan sang istri. Sementara OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang. Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU.

Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Setelah OTT, ti penyidik KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres Kutai Timur untuk memeriksa sejumlah saksi. Saat itu, Kasmidi menjelaskan akan mencari informasi terkait kabar dan sangatta keberadaan Ismunandar. Menurut Nawawi, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

“Selain itu, tim penindakan KPK juga mesti didorong untuk berani menyelidiki potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Komjen Firli Bahuri atas dugaan penerimaan gratifikasi pada saat mengendarai helikopter mewah,” tandas Kurnia. Firli mengatakan, informasi lengkap terkait operasi tangkap tangan tersebut akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, dari informasi yang dihimpun, KPK juga menyegel rumah dinas Ismunandar dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020.

“Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR karena COVID-19. Fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutim,” jelas Firli. Ia juga pernah bekerja untuk pemerintah kota Bontang pada 2001 sampai 2002 di bagian pekerjaan umum dan administrasi pembangunan. Ismunandar lalu menyelesaikan pendidikan master perencanaan kota dan daerah dari Universitas Gadjah MAda pada 1999. Ketua DPW Nasdem Kalimantan Timur Harbiansyah, mengatakan tidak akan membantu Ismunandar dari segi bantuan hukum. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup.

Sebelum menangkap Ismunandar, Satgas Korsupgah Korwil IV KPK beberapa bulan lalusudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi. Barang bukti yang disita dari tiga lokasi berupa sejumlah uang yang belum terkonfirmasi jumlahnya dan beberapa buku rekening bank. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengakui sering memberi uang ke bekas penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Di tempat terpisah, yakni di Samarinda, tim KPK yang lain menunggu kedatangan Bupati yang dikabarkan tiba dari Jakarta sekitar pukul 08.00 malam. Polisi menangkap HSM, pelaku penganiayaan pelajar di parkiran minimarket yang viral di media sosial.

Selama ini IPW menilai, dalam memimpin KPK, Firli bekerja sebagai polisi yang Promoter, dengan mengedepankan deteksi dini, dan antisipasi demi kelangsungan proses pembangunan dan penyelamatan uang negara. Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor UNJ, Komaruddin. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Indriyanto mengingatkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan itu memang sudah menjadi tugas KPK sebagai lembaga penegak hukum tak peduli siapa pemimpinnya. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Bupati Kutai Timur Ismunandar bukan untuk menunjukkan bahwa lembaganya masih memiliki taji. Fikar pun meminta agar Firli tetap diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia terkait gaya hidup mewah itu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengungkapkan bahwa operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar merupakan hasil penyadapan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango mengatakan bahwa dirinya telah mewanti-wanti agar kegiatan operasi tangkap tangan tidak terulang kembali di wilayah Kalimantan Timur. Di kesempatan yang sama Ahmad Ghazali menyampaikan, bahwa ia sempat berkomunikasi dengan Encek UR Firgasih sebelum dilantik sebagai anggota dewan. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK dalam kasus suap jual beli jabatan. Rocky Gerung mendorong para penyidik yang masuk dalam daftar 75 pegawai KPK yang terancam dipecat untuk bergerak cepat menangkapi para koruptor.

TRIBUN-TIMUR.COM – Bupati Kutai Timur Ismundar dan istrinya yang juga Ketua DPRD Kutai Timur ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tim KPK di waktu yang sama juga menggelar OTT di Samarinda dan Kutai Timur dengan mengamankan delapan orang. “Masalah yang terjadi di Kutim, harus disikapi dengan bijak dan mengedepankan pelaksanaan roda pemerintahan serta kesejahteraan rakyat yang bermuara dari terpenuhinya hajat orang banyak terlebih disaat pademi Corona,” ucap Ivan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut tim penindakan mengamankan beberapa pihak dalam operasi senyap kali ini. Sementara itu, dalam OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, Tim KPK mengamankan delapan orang, yang langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polresta Samarinda, kedelapan orang tersebut akan langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar , dan istrinya tersangka. Dari dua lokasi tersebut, ada sekitar delapan orang yang diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. “Staf tersebut menurut informasi diikuti sejak dari kantor BPKAD sampai di rumah jabatan Bupati Kutim. Di rumah jabatan, ia menyerahkan sejumlah uang dan diterima oleh EF,” ujar sumber tersebut. Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih Ketua DPRD Kuta Timur. (kompas.com)Di teras tersebut, terlihat enam petugas Satpol PP yang berjaga. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” terang Firli.

Ini terlihat dari kertas berperekat yang dipasang di pintu dengan tulisan “Ruangan Ini dalam Pengawasan KPK RI”. Menurut informasi yang dihimpun, di dalam kantor tersebut, pintu ruang kerja Bupati Kutai Timur Ismunandar disegel oleh KPK. Bahkan, petugas jaga yang biasanya duduk di meja penerima tamu terpaksa duduk di teras kantor saja. Sama seperti vaksinasi untuk orang dewasa, vaksinasi untuk anak juga dilaksanakan di berbagai tempat yang tersebar di seluruh kota. Gedung Dome yang jadi pusat vaksinasi massal untuk orang dewasa kini juga melayani vaksinasi anak-anak.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango membeberkan peran Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Unguria. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji meyakini operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan untuk unjuk taring di tengah dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan Kamis, 2 Juli 2020 malam. Penyidikan-penyidikan sangatta itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia . Tim KPK awalnya bergerak menindaklanjuti informasi mengenai dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pada 20 Mei 2020 lalu, KPK menjaring seorang pejabat Universitas Negeri Jakarta berinisial Dwi Achmad Noor saat operasi tangkap tangan di lingkungan Kemendikbud. Kemudian Deky Aryanto merupakan rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan kabupaten Kutai Timur senilai Rp 40 miliar. Di mana dengan adanya operasi tangkap tangan ini KPK membuktikan adanya paralelitas penindakan dan pencegahan yang berjalan dengan baik. Firli pun enggan menanggapi soal tudingan bahwa OTT KPK ini sebagai unjuk gigi setelah isu dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK berhembus. Kasus inipun tidak akan menutupi isu dugaan pelanggaran kode etik terhadap Firli Bahuri.

Penggeledahan dilakukan terkait operasi tangkap tangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan beberapa orang lain termasuk istrinya Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Ungaria. “Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar,” jelasnya. Sekitar pukul 18.45 WIB, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutim.

Kami sampaikan nanti berapa belanja modal di daerah Kutai Timur ini,” kata dia. “Kami sudah mendapatkan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat bahwa Bu Encik Futgasih telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPC PPP Kutai Timur dan terkait perlindungan hukum akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat,” kata Rusman di Samarinda, Sabtu. Ketua DPW PPP Kaltim, Rusman Yaqub menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART PPP setiap kader yang tersangkut persoalan hukum dengan status tersangka maka dapat diberhentikan dari jabatan partai. Menurut dia, praktik haram yang terjadi di Kutai Timur bahkan sangat terang benderang. Hal ini karena Ismunandar ialah suami dari Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.

Petugas juga menemukan fakta pelat mobil Toyota Prado yang digunakannya ternyata tak terdaftar di sistem administrasi manunggal satu atap . Tentara Nasional Indonesia menyampai berduka cita atas meninggalnya Handi Harisaputra , dan Salsabila . Pasang kekasih ini ditabrak di kawasan Nagrek, Jawa Barat, pada Rabu (8/12) lalu dibuang pelaku yang merupakan anggota TNI AD.

“Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR karena COVID-19. Fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutim,” jelas Firli. Ia juga pernah bekerja untuk pemerintah kota Bontang pada 2001 sampai 2002 di bagian pekerjaan umum dan administrasi pembangunan. Ismunandar lalu menyelesaikan pendidikan master perencanaan kota dan daerah dari Universitas Gadjah MAda pada 1999. Ketua DPW Nasdem Kalimantan Timur Harbiansyah, mengatakan tidak akan membantu Ismunandar dari segi bantuan hukum. Menyajikan berita Indonesia yang membangun, menginspirasi, dan berpositif thinking berdasarkan jurnalisme positif. Ketiga anggota TNI terduga pelaku tabrak lari di Nagreg, Kabupaten Bandung, yang menewaskan dua remaja terancam penjara seumur hidup.

JawaPos.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menyampaikan, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri membongkar praktik relasi dinasti politik di daerah. KPK menetapkan tujuh tersangka terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango , Deputi Penindakan KPK Karyoto , Juru Bicara KPK Ali Fikri saat konferensi pers terkait kegiatan tangkap tangan kasus korupsi terhadap Bupati Kutai TImur di Gedung KPK, Jumat (3/7). JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan barang bukti sejumlah uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan yang meringkus Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Diduga uang yang disita tim satgas KPK senilai Rp 160 juta terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.

Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur. KOMISI Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Kutai Timur Ismunandar selain melanggar regulasi tindak pidana korupsi juga menjalankan nepotisme. Hal ini tercermin dari praktik rasuah yang telah terungkap melalui operasi tangkap tangan yang menyeretnya bersama enam orang lain.

“Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan Pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia. Karier suami dari Ketua DPRD Kutai Timur Ence U R Firgasih ini di birokrasi tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur, tapi pernah bertugas di Provinsi Kalimantan Timur dan kota Bontang. Ismunandar merupakan Bupati Kutai Timur yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021. Dikutip dari portal resmi Kabupaten Kutai Timur, Ismudandar resmi dilantik sebagai bupati pada 17 Februari 2016 di Planary Hall Sempaja, Samarinda. Ismu merupakan lulusan S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Perencanaan Kota dan Daerah. Usai lulus S2, dia meniti karir dan menjabat sebagai Kasie Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 1999.

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar , dan istrinya tersangka. Dari dua lokasi tersebut, ada sekitar delapan orang yang diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. “Staf tersebut menurut informasi diikuti sejak dari kantor BPKAD sampai di rumah jabatan Bupati Kutim. Di rumah jabatan, ia menyerahkan sejumlah uang dan diterima oleh EF,” ujar sumber tersebut. Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih Ketua DPRD Kuta Timur. (kompas.com)Di teras tersebut, terlihat enam petugas Satpol PP yang berjaga. Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Diknas dan PUPR karena Covid-19 dan fee proyek ditampung oleh Kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan Bupati Kutai Timur,” terang Firli.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri. KPK menyerahkan perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat kepada Bareskrim Mabes Polri demi menghindari tumpang tindih laporan dari masyarakat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk. Nawawi menegaskan, OTT terhadap Ismunandar dan sejumlah pejabat Kabupaten Kutai Timur lainnya merupakan upaya KPK dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya.

“Sedangkan untuk tersangka DA , yang di tahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dilakukan juga perpanjangan penahanan selama 40 hari. Terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 1 September 2020,” katanya. Dalam hal ini, ada 6 tersangka dengan perpanjangan sejak 23 Juli hingga 31 Agustus tersebut. Mereka adalah Ismunandar, Encek UR Firgasih, Musyaffa, Suriansyah, Aswandini dan Aditya Maharani. Namun demikian, Ali belum bersedia membeberkan detail kasus apa yang menjerat para pihak yang diamankan. Ali berjanji akan segera mengungkap ke publik jika penindakan yang dilakukan tim lembaga antirasuah selesai.

Sehingga Firli tidak meninggalkan dosa “piring kotor” seperti pimpinan KPK sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menjelaskan bahwa selama 6 bulan KPK dipimpin oleh Firli Bahuri sudah ada 30 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan dengan total 36 tersangka. OTT tersebut menjadi polemik lantaran salah satu tersangka, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan menjadi buron hingga saat ini. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. “Kami berkewajiban melaksanakan 6 tugas pokok KPK dan kami terus bekerja maksimal,” Firli menandaskan.

Dalam penangkapan tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Diketahui KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Furgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka penerima suap dari proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2020. JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri Encek Firgasih dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam. Operasi senyap yang dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda itu, KPK mengamankan 15 orang. Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangana atau OTT di tiga kota terkait penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Adapun, Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutim untuk periode 2016 hingga 2021. Pria berusia 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Tim satuan tugas KPK mengamankan sejumlah uang dan buku rekening dalam OTT Bupati Kutai Timur Ismundar. Dalam laporan itu, harta kekayaan Encek UR Firgansih terbagi atas tanah dan bangunan seluas 1.172 meter persegi serta satu unit alat transportasi dan mesin, yakni mobil Low SUV Toyota Rush 1.5 G tahun 2011 yang ditaksir Rp 105 juta. Nomorsatu Kaltim adalah media informasi dan bisnis yang mengusung inspirasi akal sehat. Media ini masih tergabung dalam Disway News Network yang dibina Dahlan Iskan.

Firli pun mengaku memahami keraguan masyarakat di awal dirinya memimpin KPK. “Kami sangat memahami, dan kita kerja keras dan terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat,” kata dia. “Pimpinan itu tetap harus diperiksa sampai kapanpun, sangatta yang dia pakai heli, yang pola hidupnya mewah. Harus dijatuhi hukuman,” ujar dia. “Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji meyakini operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan untuk unjuk taring di tengah dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan Kamis, 2 Juli 2020 malam. Penyidikan-penyidikan itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia . Tim KPK awalnya bergerak menindaklanjuti informasi mengenai dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah soal laporan bahwa Firli menumpangi helikopter mewah milik swasta. Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar menilai operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur merupakan penangkapan berskala kecil. Hal ini tidak akan mengubah keraguan masyarakat terhadap kepemimpinan Firli Cs. Ketua KPK Firli Bahuri berbincang dengan Juru Bicara Ali Fikri didampingi Deputi Penindakan Karyoto . KPK menjaring Bupati Kutai Timur , Kalimantan Timur Ismunandar atas dugaan kasus suap.

Dalam OTT, Kamis (2/7) malam, tim KPK bergerak di dua lokasi, yakni Jakarta dan Kutai Timur. Ismunandar ditangkap atas kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kutai Timur. Nawawi mengatakan, KPK juga menaruh perhatian penuh pada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi bancakan Ismunandar dan istrinya untuk menerima suap. Ditegaskan, KPK berupaya mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa yang bersih, transparan dan antikorupsi. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa OTT yang dilakukan terhadap Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam, terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji pengadaan barang dan jasa. Sementara itu, setelah resmi menjadi anggota DPRD Kutim, Ahmad Gazali mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan yang meliputi Sangkulirang, Sandaran, Karangan, Kaliorang, dan Kaubun.

Sebelum menangkap Ismunandar, Satgas Korsupgah Korwil IV KPK beberapa bulan lalusudah turun ke Kaltim untuk melakukan pencegahan korupsi. Barang bukti yang disita dari tiga lokasi berupa sejumlah uang yang belum terkonfirmasi jumlahnya dan beberapa buku rekening bank. Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari mengakui sering memberi uang ke bekas penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Di tempat terpisah, yakni di Samarinda, tim KPK yang lain menunggu kedatangan Bupati yang dikabarkan tiba dari Jakarta sekitar pukul 08.00 malam. Polisi menangkap HSM, pelaku penganiayaan pelajar di parkiran minimarket yang viral di media sosial.

“Sehingga menjadi wajar jika publik meragukan keseriusan Pimpinan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan kepala daerah ini,” ujar Kurnia. Karier suami dari Ketua DPRD Kutai Timur Ence U R Firgasih ini di birokrasi tidak hanya di Kabupaten Kutai Timur, tapi pernah bertugas di Provinsi Kalimantan Timur dan kota Bontang. Ismunandar merupakan Bupati Kutai Timur yang menjabat pada periode 2016 hingga 2021. Dikutip dari portal resmi Kabupaten Kutai Timur, Ismudandar resmi dilantik sebagai bupati pada 17 Februari 2016 di Planary Hall Sempaja, Samarinda. Ismu merupakan lulusan S2 Universitas Gajah Mada Yogyakarta jurusan Perencanaan Kota dan Daerah. Usai lulus S2, dia meniti karir dan menjabat sebagai Kasie Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim 1999.

Dari hasil OTT itu ditemukan uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Jakarta – Bupati Kutai Timur, Ismunandar terjaring operasi tangkap tangan oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi . Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan Ismunandar diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur. KOMISI Pemberantasan Korupsi menilai Bupati Kutai Timur Ismunandar selain melanggar regulasi tindak pidana korupsi juga menjalankan nepotisme. Hal ini tercermin dari praktik rasuah yang telah terungkap melalui operasi tangkap tangan yang menyeretnya bersama enam orang lain.

“Mengenai ada proyek yang diprioritaskan, itu merupakan usalan kegiatan kemasyarakatan,” timpal Ismunandar. Sementara Encek membantah memiliki kedekatan dengan kontraktor yang ada di Kutim. “Nanti akan dilengkapi laporan PPATK, LHKPN, dan hasil penyidikan lebih lanjut.

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ismunandar, pada Kamis (2/7) malam. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan penangkapan tersebut terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa. “1 persen untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan , 1 persen kepala dinas, sisanya untuk kabid dan kasi serta operasional,” jelas seorang saksi.

Sehingga Firli tidak meninggalkan dosa “piring kotor” seperti pimpinan KPK sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri pun menjelaskan bahwa selama 6 bulan KPK dipimpin oleh Firli Bahuri sudah ada 30 surat perintah penyidikan yang dikeluarkan dengan total 36 tersangka. OTT tersebut menjadi polemik lantaran salah satu tersangka, Harun Masiku berhasil melarikan diri dan menjadi buron hingga saat ini. Keesokan harinya Musyaffa menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu bank Syariah Mandiri a.n Musyaffa sebesar Rp 400 juta, bank Mandiri sebesar Rp 900 juta dan bank Mega sebesar Rp 800 juta. “Kami berkewajiban melaksanakan 6 tugas pokok KPK dan kami terus bekerja maksimal,” Firli menandaskan.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar ditangkap bersama istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Timur. “Proyek disusun pemda dan disetujui Ketua DPRD kemudian dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses untuk pilkada bupati. Proyek dikerjakan Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan yang kemudian Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR,” ujar Firli. Bisnis.com, BALIKPAPAN – Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk memimpin kabupaten tersebut hingga terpilihnya bupati definitif. Ali mengatakan, dari tujuh orang yang menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, dua di antaranya yakni Bupati Kutai Timur Ismunandar, dan sang istri. Sementara OTT di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang. Dua kasus operasi tangkap tangan KPK sebelumnya justru menimbulkan polemik, salah satunya Harun Masiku yang diduga terlibat kasus suap KPU.

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar. Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk bakal ditahan di Rutan Bareskrim Polri. KPK menyerahkan perkara suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat kepada Bareskrim Mabes Polri demi menghindari tumpang tindih laporan dari masyarakat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menunjuk Marhaen Djumadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk. Nawawi menegaskan, OTT terhadap Ismunandar dan sejumlah pejabat Kabupaten Kutai Timur lainnya merupakan upaya KPK dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan transparan. Sementara Ismunandar dan Encek yang diminta menanggapi keterangan saksi sempat membatahnya.

Nawawi mengatakan, atas perbuatannya lima pihak penerima dijerat Pasal 12 ayat huruf A atau B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat KUHP. ” terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutim. Saat ini, total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar Rp4,8 miliar,” ujar Nawawi. Bahkan sebelumnya, diduga terdapat penerimaan uang tunjangan hari raya dari Aditya Maharani sebesar Rp100 juta untuk Ismunandar, Musyaffa, Suriansyah, dan Aswandini pada tanggal 19 Mei 2020. Tak hanya itu, ada transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp125 juta untuk kepentingan Kampanye Ismunandar.

“Selain itu, tim penindakan KPK juga mesti didorong untuk berani menyelidiki potensi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Komjen Firli Bahuri atas dugaan penerimaan gratifikasi pada saat mengendarai helikopter mewah,” tandas Kurnia. Firli mengatakan, informasi lengkap terkait operasi tangkap tangan tersebut akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, dari informasi yang dihimpun, KPK juga menyegel rumah dinas Ismunandar dan kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020.

IPW juga mendesak Firli dan KPK segera memberi kepastian hukum terhadap semua kasus yang mengambang, dengan cara mengeluarkan SP3. Firli jangan takut dan ragu terhadap suara-suara segelintir orang, terutama para pendukung pimpinan KPK terdahulu, yang kerap mengaku sebagai pakar hukum tapi tega berbuat zalim, dan membiarkan nasib orang terkatung katung tanpa kepastian hukum. “Cara kerja KPK yang zalim dan amburadul ini membuat arah pemberantasan korupsi menjadi sarat dengan aroma politik. KPK cenderung menjadi alat politik sekelompok orang untuk menggebuk lawan politiknya,” kata Neta.

“Kami selalu menjaga netralitas dan independensi sebagai pemantau pemilihan. Karena ada kabar burung, yang menyebutkan kami terafiliasi dengan kelompok tertentu,” pungkasnya. Sururudin mengungkap kecurangan lain saat proses rekapitulasi suara di Kecamatan Sanggat Utara. Komisi Pemilihan Umum setempat tidak membuka kotak suara secara keseluruhan. Seusai acara Bupati terpilih Drs Ardiansyah Sulaiman, M.Si menyampaikan dengan keputusan KPU yang sudah memplenokan hari ini bermakna kita semua kembali menata Kutai Timur untuk semua.

Ini tentu saja berbeda dengan dalil permohonan, sehingga dalil permohonan tersebut harus dipertanyakan,” jelas Donal. SIMKADA merupakan pendamping yang paling tepat untuk menangani berbagai kebutuhan pengelolaan data dan informasi pemenangan Pilkada. Tabulasi Suara pada Hari H akan lebih cepat terkumpul dan terkonsolidasi sehingga Rekapitulasi Data hasil pemungutan suara dapat Anda gunakan dalam bentuk tabel dan grafik. Anda tidak akan mudah bahkan mustahil untuk memenangkan Pilkada jika terlalu banyak data dan informasi yang tidak akurat, tentunya akan menghasilkan keputusan dan gerakan yang SALAH. Pengelolaan data Dukungan dapat langsung dikumpulkan oleh relawan secara langsung di lapangan menggunakan Aplikasi Mobile Relawan yang terintegrasi. SIMKADA akan membentuk sistem referal sehingga tim Pemenangan dapat mengetahui prestasi masing-masing relawan berdasarkan data yang dikumpulkan.

“KIM Singa Geweh juga telah bekerjasama dengan RAPI dan ORARI untuk menyampaikan dan menerima informasi masyarakat dan kami berharap melalui Diskominfo Kutim bisa memfasilitasi atau menyediakan website KIM Singa Geweh” ujar Andi Rifa’i. Sementara itu menurut Andi Rifa’i Ketua KIM Singa Geweh mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan KIM Singa Geweh adalah memberikan informasi yang akurat dan benar kepada masyarakat selain itu juga menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan. Selain itu tampak hadir FKPD Kabupaten Kutim, Bawaslu Kutim, Ketua DPRD Kutim Joni S.Sos, tamu undangan serta perwakilan dari partai pengusung lainnya.. Para tersangka kabur namun Tim Macan Polres Kutim bergerak cepat dan berhasil meringkus semua tersangka. Ditemui RPD Kutim sesaat setelah melakukan pencoblosan, Mahyunadi menyampaiakan bahwa dirinya sangat optimis dapat memenangkan Pilkada Serentak 2020 yang tengah dilaksanakan hari ini. Hal tersebut merujuk pada besarnya dukungan masyarakat di hampir semua kampanye yang mereka lakukan selama ini.

Tunjangan Dihapus, Sejumlah Anggota DPRD Morotai Pensiun MOROTAI,Gpriority – Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, Suhari… DPRD Kota Palopo Tetapkan 2 Perda Palopo,Gpriority- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo, Sulawesi Selatan menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah … Dalam sidang yang digelar secara streaming oleh MK, KPU Kutai Timur yang diwakili Kuasa Hukumnya Ikhwan Fahrozi mengatakan bahwa selisih suara antara termohon dan pemohon jumlahnya sangat jauh yakni hampir 11%, sehingga seharusnya sidang ini tidak digelar oleh MK.

Kemungkinan ketiga, tambah Titi, uang itu akan dipergunakan untuk membayar mahar politik pencalonan. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggaraini punya pendapat lain. Dia meyakini, uang suap untuk petahana masih ada kaitannya dengan kegiatan politik elektoral. Namun, bila uang itu digunakan untuk keperluan di luar kampanye, ini bisa jadi alarm bagi penegak hukum untuk mulai mengetatkan pengawasan pada para petahana.

Akibatnya, rumah warga di sana ambruk, seperti yang diakui satu korban, Awi. Ia mengatakan rumahnya ambruk dikarenakan angin kencang disertai dengan air laut. Para vendor pun berlomba-lomba mencuri pangsa konsumen di Indonesia. Sebelum menutup tahun, sederetan merk smartphone murah berikut ini terbilang diburu di Indonesia. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus menyebut, pembatasan level 2 itu masih diterapkan karena vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia belum mencapai target. Kata Arief, pemberlakuan Tes PCR ini merupakan salah satu langkah antisipasi Pemerintah Kota Tangerang untuk bisa menditeksi dan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Meski ASKB merupakan paslon peraih suara terbanyak dari paslon lainnya, namun dugaan pelanggaran UU Pemilu harus tetap berjalan dan ditegakkan demi supermasi hukum. Saat saksi dari paslon 01 meminta kotak suara dibuka, ditemukan banyak daftar pemilih tetap tambahan. “DPT tambahan ditulis dalam secarik kertas yang mulia. Bukan dalam formulir resmi yang diatur sesuai dengan peraturan KPU. Dan ini sangat jelas sangat ilegal,” tegas Sururudin. BSPN bentukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan, sesuai Pasal 202 Ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan daftar pemilih paling sedikit memuat NIK, nama, jenis kelamin, dan alamat warga negara Indonesia selaku pemilih.

SuaraKaltim.id – Beredar video beberapa detik yang memperlihatkan kendaraan dua orang muda-mudi yang berboncengan, mogok di sebuah jalan tanjakan. Sebanyak 493 orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilingkup Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat , dapat remisi Natal 2021. Jawa Timur memperketat kedatangan warga dari luar negeri untuk mengantisipasi penyebaran Omicron, varian baru COVID-19. Pasalnya, salah satu koleksi satwa harimau Benggala sempat nyaris lepas ketika lompat ke atap. Ada beberapa ide bisnis untuk mahasiswa yang unik dan menarik untuk dijalankan.

“Sekitar pukul 5 sore tadi, kami sempat sounding untuk mempertanyakan surat yang saya terima, saya mendesak bahwa saya sebagai pelapor punya hak untuk tahu alasan penghentian pembahasan kasus tersebut,” ucap Munir. DPRD Apresiasi Kodim 1402/Polman, TMMD ke 111 Bantu PemerintahPOLMAN-Swarakaltim. Kodim 0905 Balikpapan Jalin Silaturahmi Lintas Sektor, Jaga PersaudaraanBALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Kodim 0905 Balikpapan menjalin kebersamaan… Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak LagiJAKARTA, Swarakaltim.com – Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara … “Ketidak puasan itu sah-sah saja, dan dengan hasil pleno yangada bisa dilakukan gugatan melalui mekanisme yang ada yakni Mahkamah Konstitusi,”terangnya.

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Hotel Victoria Sangatta. Puas rasanya dipilih langsung oleh rakyat”Rakyat pun puas karena mereka memilih langsung pemimpin mereka di daerah,” kata Isran Noor. “Saya harap simpatisan pendukung ASKB tidak berkecil hati dan hilang semangat, karena saya tak bisa hadiri langsung acara pendaftaran Sabtu ini yang waktunya bersamaan, ujian ini bukan atas kehendak saya,” tambah Kasmidi. Saya patuh pada aturan, jadi untuk sementara saya karantina mandiri dulu. Saya mohon doanya, tidak apa-apa, saya tidak ada gejala, namun saya positif tentu saya harus ikuti nasehat dokter,” jelasnya.

Musa mengakui, bimtek yang berlangsung nasional tersebut strategis guna mematangkan persiapan para penyelenggara dari 80 daerah agar pelaksanaan Pilkada 2017 dapat berjalan lancar dan aman serta jujur dan adil, sekaligus meminimalisasi berbagai kecurangan yang terjadi. Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Namun, Nawawi enggan berkomentar lebih lanjut mengenai keterkaitan hal itu dengan kasus suap yang menjerat Ismunandar.

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan sangatta program #JernihBerkomentar.

Gelaran Pemilihan Serentak 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan Pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya, KPU akan menerapkan protokol kesehatan Covid 19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk menghindari terjadinya kluster baru penularan Covid 19. “NG memang terdaftar untuk memberikan hak suaranya di TPS tersebut,” kata AKBP Welly. Selain itu, 5 tersangka ini bukan terdaftar sebagai warga Jalan Margo Santoso. Kemudian PR,SP,SE,SI,YG dibawa dengan mobil untuk mencoblos di TPS 78. Sesampai di TPS 78, NG sempat menyapa Linmas yang berjaga untuk sekedar menanyakan kabar.

Telah menuntaskan rapat pleno hasil pemungutan suara Pilkada Kutim Tahun 2020 meski harus menguras energy namun semua tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Selanjutnya juga disampaikan bahwa ia dan pasangannya Lulu Kinsu bisa mendapatkan suara di atas 50 persen di Pilkada Kutim 2020 saat ini , hal tersebut didasarinya dari hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei memiliki presentasi yang cukup tinggi untuk kemenangan pasangan calon 01. Kecurangan ini diduga merugikan pasangan calon Mahyunadi-Lulu Kinsu yang diusung koalisi Partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKB, dan Nasdem. Menurut Habibie, indikasi paling mencolok dari dugaan kecurangan ini adalah terkait Daftar Pemilih Tambahan . Dalam temuannya, terdapat ketidaksesuaian pencatatan daftar hadir pemilih tambahan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

Mempermudah Anda untuk menyusun langkah strategis pemenuhan budget atau rencana peta suara dengan mudah dan dapat melakukan simulasi secara interaktif sesuai dengan target persentase kemenangan yang ingin anda capai. Sejak Pilkada Serentak 2015, SIMKADA telah menjadi alat bantu utama para Kandidat dan Tim Pemenangan untuk mengelola berbagai data dan informasi yang sangat membantu mereka memenangkan Pilkada, bahkan beberapa daerah berhasil Merebut Kursi Petahana. Dia juga menuturkan perhelatan pilkada memang berbeda dari biasanya sebab terjadi saat virus corona mewabah. Suasana riuh pun pecah saat majelis hakim membacakan putusannya menolak gugatan atas pemohon nomor urut satu, Mahyunadi – Lulu Kinsu. Persidangannyapun dilakukan secara virtual, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang bersama tim kuasa hukum serta sejumlah tim sukses dari perwakilan partai pengusung, ikut mendukung dengan bersama-sama menyaksikan putusan tersebut secara virtual.

Sebab memang pernah dilaporkan pihak Makin ke Bawaslu Kutim, termasuk Bawalu pusat. Namun dari hasil klarifikasi yang dilakukan terhadap pihak terkait, yang dilakukan Bawaslu termasuk tim dari Gakumdu, itu tidak memenuhi syarat. “jadi tidak ada pelangaran adminitrasi, apalagi pidana di situ,” katanya. Sekedar diketahui untuk pilkada Kutim saat ini berdasarkan perhitungan cepat, Ardiansyah Sulaiman yang berpasangan dengan Kasmidi Bulang, unggul dalam perolehan suara di Pilkada Kutim Tahun 2020. Sementara di Samarinda masih unggul Andi Harun – Rusmadi, Bontang pasangan Basri Rase dengan Najirah, Berau pasangan Sri Juniarsih-Gamalis, Kukar Edi Damansyah.

Bupati Kutai Timur bantah terima Rp 3 M urus tambang NazarIsran hari ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi PT DGI dan pencucian uang Nazaruddin. Isran Noor siap bersaing dengan SBY asal didukung kaderIsran masih mengintip peluang buat maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat. KPU harus mampu meningkatkan tingkat partisipasi, ubah sedikit metode kurangi tingkat sosialisasi dengan mendatangi masyarakat, kurangi ke luar daerah contohnya studi banding,” terangnya.

Karyoto memastikan kasus ini akan terus dikembangkan oleh pihaknya. Bahkan, tak menutup kemungkinan dugaan suap kepada Ismunandar dan istri serta sejumlah pihak lain nilainya akan bertambah. Ratusan pendukung paslon nomor urut 1, Mahyunadi-Kinsu menuntut penyelesaian dugaan pelanggaran dan kecurangan Pilkada Serentak 9 Desember. Ada tiga poin yang diduga kuat merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon, yakni ditemukan kartu penduduk ganda, penyalahgunaan kewenangan oleh calon petahana serta pengangkatan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur.

Kala itu, Encek meminta ke eksekutif agar pokir tak diganggu dan semua yang diusulkan para dewan harus dipenuhi. Semua tahu, Encek merupakan istri dari Ismunandar, bupati Kutim saat itu. Selama tak ada titah jelas dari Ismu, maka isi sambutan itu pun menjelma dalam penyisihan anggaran. Hebatnya lagi, di masa Encek memimpin, pokir yang diusulkan tak hanya memuat bentuk kegiatan dan lokasi aspirasi warga yang diserap lewat reses. Dalam pandangan kelompok masyarakat sipil, Buyung menambahkan, pertambangan tanpa izin marak karena dua hal.

Nawawi menyampaikan hal tersebut lantaran jabatan Bupati dan Ketua DPRD yang disandang Ismunandar dan Encek merupakan hasil dari pilihan masyarakat. Nawawi berharap masyarakat tak salah memilih pemimpin dalam Pilkada 2020 serentak yang bakal digelar Desember mendatang. Dia menyatakan, warga bahkan sempat berkata bahwa beberapa yang dikenal hanya nama saja. Itu masyarakat yang ngomong,” sambung anggota DPRD dari Partai Berkarya itu. Ali membenarkan istri Bupati Kutai Timur Ismunandar, Encek UR Firgasih, yang juga turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan oleh KPK merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. “Terobosan ini akan dilakukan secara bertahap, dan tentunya prioritas pertama yaitu mengambil langkah kebijakan terkait upaya mengurangi perkembangan pandemi Covid-19 di Kutim, bersama Pemkab,” ujar politikus dari PPP itu.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu juga meminta, pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan memastikan kompetensi tenaga kerja lokal terserap secara maksimal di Perusahaan Semen itu, PT Kobexindo Cement . Salah satu yang dimaksdukan ini, agar dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. “Baik jabatan bupati maupun jabatan sebagai ketua DPRD itu hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini,” katanya. “Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan pengambilan sumpah Ketua DPRD Kutim. Semoga dengan adanya Ketua DPRD definitif ini, membuat kinerja DPRD dan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, bisa kita laksanakan lebih baik lagi,” kata Jauhar. Untuk itu, dirinya berharap di momen pelantikan ini, ke depan kinerja DPRD Kutim bisa lebih baik dan lebih semangat.

“Defisit anggaran yang terjadi, ternyata juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Akibatnya, banyak program pembangunan yang tertunda bahkan terancam tidak dapat dilaksanakan,” kata H Mastur Djalal. Selain itu, BNNP Kaltim juga menjalankan program Intervensi Berbasis Masyarakat . IBM merupakan upaya intervensi berkelanjutan terhadap penyalahguna Narkoba yang diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. TITIKWARTA.COM – SANGATTA –Keberadaan media massa sebagai penyaji berita untuk kebutuhan khalayak umum sangat dibutuhkan. Terlebih berita yang memuat kejadian ataupun kegiatan regional sangat ditunggu pembaca.

Terkait dengan masalah angaran, Joni mengakui, DPRD tentu sepakat dengan pemerintah, untuk lebih transparan. Termasuk mulai dari pembahasan, yang penting itu sesuai dengan aturan. Selain lima nama di atas, KPK juga menetapkan dua orang rekanan proyek sebagai tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang kini tengah menjalani proses persidangan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terkena OTT.

Nawawi mengatakan Ismunandar akan ditahan di Rutan KPK Kaveling C1. Sedangkan Encek Unguria selaku Ketua DPRD Kutim ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Di sisi lain, Ramadhani juga meminta Disnakertrans Kutim untuk melakukan pengawasan terhadap TKA yang masuk, dan memastikan dokumen yang digunakanpun resmi. Iapun meminta, jangan sampai kuli asing itu berkeliaran, dan menggantikan pekerja lokal di Kutim.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas perusahaan. Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur.

Ketika rombongan memasuki lokasi pertambangan, terlihat sejumlah alat berat langsung berhenti beroperasi pada pukul 12.42 WITA, hal tersebut menjadi indikasi adakanya kebocoran informasi terkait sidak yang dilakukan. Rombongan berhenti di kamp para karyawan berbentuk barak yang digunakan sebagai kantor dan lainnya sebagai kamar tidur dengan fasilitas Air Conditioner . Karena, ada bekas tabrakan di tiang listrik tidak jauh dari lokasi tergeletak jenazah korban. Penemuan ini sempat menyulitkan warga setempat, karena tidak ada identitas yang dibawa korban.

“Perusahaan tersebut tidak taat aturan dan merugikan daerah dan negara, mereka wajar diberikan teguran bahkan sanksi,” kata Agus dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutai Timur. Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan aksi ke DPP PPP serta membawa ke ranah hukum dengan melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Lebih lanjut, Fadli juga mendesak Gubernur Kaltim untuk menindak lanjuti persoalan ini. Jangan sampai membiarkan masalah dugaan ijazah palsu ini begitu saja. Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.

Hak Cipta © Direktorat Jenderal Tata Ruang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, All Rights Reserved. “Kami sudah mendapatkan informasi awal itu, tapi belum resmi. Kami dengar persetujuan Komisi IV sekitar 7.800 hektar. Persetujuan itu dikembalikan lagi ke Kementerian Kehutanan RI untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi,” kata Suprihanto. Suprihanto pun membenarkan informasi bahwa kemungkinan besar luasan enclave Taman Nasional Kutai yang disetujui DPR RI sekitar 7.800 hektar. Selanjutnya para anggota DPRD baru yang duduk di kursi dewan itu dipersiapkan. Rapat paripurna sebelumnya juga dilakukan dengan penetapan pimpinan sementara DPRD Kutim.

Mereka kemudian langsung di bawa ke Polresta Samarinda untuk menjalani pemeriksaan. Terpisah Ketua AJKT, Sukriadi mengatakan, kerja sama dan jalinan sinergitas antara wartawan dengan seluruh anggota DPRD Kutim bisa semakin baik. Audiensi yang dijalankan ini juga sebagai bentuk masukan jurnalis untuk mempertajam kinerja para legislator.

Agar ekonomi bisa maju di wilayah itu dengan adanya perbaikan jalan, maka akan lebih memudahkan para petani utuk menjual hasil panennya ke kota, khususnya di wilayah Sangsaka,” katanya. SAMARINDA. Joni S.Sos Kamis (5/11) resmi memimpin DPRD Kutai Timur. Joni dilantik jadi Ketua DPRD Kutim oleh Ketua Pengadilan Negeri sangatta Sangatta Rahmat Samjaya, dalam Rapat Paripurna dipimpin Plt Ketua DPRD Kutim Asty Mazar. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE. Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda.

Para pihak yang diamankan di tiga tempat berbeda, yakni Jakarta, Samarinda dan daerah lain di Kalimantan Timur. Pemberian palu sidang merupakan tanda sahnya Uce Prasetyo dan Sayid Anjas mengemban tugas sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kutim untuk sementara. Namun, kami belum ada memegang draf aslinya,” tutur Asti Mazar Bulang. Pantauan dilapangan hingga siang, massa dari Aliansi Mahasiswa dan Buruh sudah mulai berkumpul dan menyeruak aksinya di Simpang Tiga Pendidikan dan sekitar pukul 10.30 Wita masa bergeser ke gedung DPRD Kutim.

Mayoritas fraksi di DPR RI telah mendukung pelepasan sebagian kawasan TNK untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Namun kepastiannya akan diparipurnakan setelah masa reses, yaitu setelah pemilu legislatif. Pengucapan sumpah janji sebagai wakil rakyat, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Rahmat Sanjaya. Hingga berita ini diturunkan, massa masih terus bertahan di depan gedung DPRD Kutim dan masih menginginkan DPRD Kutim secara bersama menyatakan menolak Omnibus Law dengan ikut menandatangani redaksi penolakan yang sudah dibuat massa. “Para tersangka terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucapnya. Bupati Kutai Timur , Ismunandar, beserta istrinya, Encek Unguria R., menjadi tersangka kasus suap proyek infrastruktur.

DPRD Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur akan memanggil 12 perusahaan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, terkait dugaan membangun pelabuhan dan angkutan sungai tanpa izin resmi dari pemerintah. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa istri Bupati Kutai Timur, Encek UR Firgasih merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Kalimantan Timur. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Dalam kesempatan itu menyepakati, Ketua sementara adalah Uce Prasetyo dari PPP, dan Sayid Anjas dari Golkar sebagai Wakil Ketua DPRD. Namun, pihak DPRD Kutim menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Didepan massa mereka menyampaikan, secara pribadi ikut menyatakan menolak dan akan menyampaikan aspirasinya ke DPR RI. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap membangun Sistem Penyediaan Air Minum skala regional di Provinsi Sumatera Utara.

Namun, massa kecewa karna di depan gedung DPRD Polisi telah memasang kawat berduri sebagai penjagaan. SKB 4 Menteri memberikan kelonggaran bagi pedagang di luar gerbang sekolah boleh berjualan. Sementara kegiatan ekstrakurikuler dan olahraga juga boleh dilaksanakan. Ia meminta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim untuk berhati-hati, saat mengambil kebijakan memudahkan TKA atau kuli asing masuk ke Kutim. Besarannya, bupati Rp 60 miliar dan Rp 40 miliar untuk wakil bupati. “Makanya diplot untuk bisa digunakan ketika tahun berjalan,” ucapnya.

Pria kelahiran 14 Mei 1971 ini, kini tinggal di Masalap Ilir Desa Mukti Jaya, Kecamatan Rantau Pulung. Di Pemilu tahun 2019, ia berada di urutan pertama DCT PPP untuk DPRD Kutim, dari Dapil III, meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Rantau Pulung dan Bengalon, dengan meraih 1.630 suara sehingga mengantarkannya kembali berkarya di rumah rakyat Kutim. “Kami sebagai lembaga pengawas tidak ingin menghambat investasi apalagi sekarang di tengah pandemi. Tentunya masyarakat setempat perlu berkembang dengan berjalannya perusahaan. Namun, jika ditata dengan baik, punya hubungan bagus dengan masyarakat akan mempengaruhi sekaligus mempercepat perekonomian setempat dengan investasi masuk,” ungkapnya.

Setelah dilakukan laouncing menurut Kesbangpol perlu adanya kreativitas dari kades serta aparat desa dengan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penerapan untuk program Desa Bersinar dan adanya penganggaran dana Desa untuk mendukung program P4GN serta kegiatan penyuluhan. Deky sebelumnya ikut terjaring operasi tangkap tangan tim penindakan yang dilakukan di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis, 2 Juli 2020. “Terpidana Ismunandar dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang untuk menjalani pidana penjara selama 7 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan berada dalam tahanan,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 Agustus 2021.

Pria berusia 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . “Jika prosedur pengalokasian anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak dilakukan perbaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, kami menyakan menolak untuk disahkan menjadi APBD. Kami Fraksi PDI Perjuangan dengan berat hati menolak dan tidak menyetujui RAPBD tahun anggaran 2022 ditetapkan menjadi APBD 2022.,” tandas jurubicara Fraksi PDI Perjuangan Yusuf T Silambi saat membacakan pemandangan akhir Fraksinya di podium.

Dia juga menerima suap dari pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten Kutim hingga Rp 22 miliar. Sementara istrinya selaku Ketua DPRD disebut juga menerima uang dari pejabat di lingkungan Pemkab Kutim. TITIKWARTA.COM – SANGATTA –Keberadaan media massa sebagai penyaji berita untuk kebutuhan khalayak umum sangat dibutuhkan. Terlebih berita yang memuat kejadian ataupun kegiatan regional sangat ditunggu pembaca.

Musyaffa selaku kepercayaan Bupati juga melakukan intervensi dalam menentukan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum di Kutai Timur. Mereka yang diperiksa, yaitu PPK pada Cipta Karya Dinas PU Kutai Timur Rudy Ramadhan, Kasubbid Pengkajian Pembangunan Daerah Bappeda Kutai Timur Ahmad Firdaus, Kasubbag Pengelolaan PBJ ULP Kutai Timur Irwan Iskandar, Kabag ULP Kutai Timur Noviari Noor, Kabid Aset BPKAD Kutai Timur Supartono.

Sementara untuk kronologisnya sementara masih di kumpulkan,” terang Bahrani. KPK telah tetapkan 7 orang dalam kasus yang melibatkan suami dan istri di Kutai Timur ini. Dari hasil tangkap tangan tersebut, ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar Rp1,2 miliar. Sekitar pukul 12.00 WIB, Encek, Musyaffa, dan Dedy datang ke Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan Ismunandar sebagai calon Bupati Kutai Timur periode 2021—2024.

Dia juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan. Sementara pidana tambahan berupa uang pengganti Rp 629 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman. Adapun OTT yang digelar di Samarinda dan Kutai Timur, tim KPK mengamankan delapan orang.

Adapun Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutai Timur untuk periode 2016 hingga 2021. Pria 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Agusriansyah Ridwan memohon kepada Disnaker Kutai Timur untuk benar-benar menindak tegas perusahaan. Acara rapat dengan pendapat juga dihadiri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Timur.

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar. Berikutnya Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya , disampaikan Sobirin Bagus, menyetujui dan menerima RAPBD tahun anggaran 2022 untuk disahkan.

Selain itu Joni mengharapkan, pertemuan ini juga dapat memperlancar komunikasi jurnalis dengan wakil rakyat. Dengan begitu arus informasi juga akan terjembatani dengan lancar. Baik yang diterima warga maupun yang sampai ke telinga para legislator. Semoga kemitraan, sinergitas dengan media mampu membangun Kutim lebih baik lagi,” sebut Joni.

Antara lain, fraksi yang memiliki empat kursi di lembaga legislatif Kutim ini menilai Pemerintah Kutai Timur tidak konsisten terhadap delapan prioritas yang dituangkan dalam RKPD. Sebab, pembiayaan delapan prioritas tersebut besaran alokasi yang tertuang dalam APBD tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Demikian juga dengan masalah alokasi sangatta anggaran, yang kini sedang dalam pembahasan, Joni mengatakan akan dialokasikan sesuai dengan aturan. Misalnya untuk pendidikan 20 persen, dan lain sebaginya, itu akan diikuti. “Bahkan, kalau memang anggaran cukup, lebih juga tidak apa-apa,” katanya. “Jadi, tunggu saja, apa yang kami akan lakukan, tapi pastinya akan ada terobosan baru yang kami lakukan,” katanya.

Ia mengatakan ada proses politik yang mengantarkannya menjadi bupati dan istrinya menjadi ketua DPRD. Dari sisi prosedur, Ismunandar mengklaim, tidak ada aturan yang yang dilanggar. Menurut Ketua Komisi II DPRD Agus Aras, di Sangatta, Selasa, mereka akan dipanggil untuk dimintai penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan tanpa izin dari pemerintah daerah dan pusat. Hakim menyatakan mantan Bupati Kutai TimurIsmunandar terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur.

Upaya merevisi usulan pokir dalam surat ketua dewan itu hanya perdebatan di internal TAPD. Semua tak mungkin berani membantah perintah istri bupati yang duduk di legislatif. Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi berharap kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Pemkab Kutai Timur menjadi pelajaran bagi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah. Dalam kasus tersebut, KPK diketahui telah menjerat tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Kutim, Ismunandar dan Ketua DPRD Kutim, Encek Unguria R Firgasih yang merupakan pasangan suami istri. Selain fokus pada pembayaran utang, Pemerintah Kukar dalam pelaksanaan pembangunan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi diwilayah Kukar, dengan membentuk Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan .

Pasalnya, Lanjut Arfan peran media ini sangat penting dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat sehingga kerjasama itu harus terus dibangun untuk kemajuan Kutim ke depan. Namun, pihak perusahaan tak mengirimkan perwakilannya dengan alasan pandemi Covid-19 dan minta rapat dijadwalkan ulang. Agusriansyah Ridwan bahkan menyebut persyaratan itu sebagai wujud dari penjajahan gaya baru dan siasat perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja asing . Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan juli 2020 lalu. Joni merupakan kader PPP tulen, yang kini memasuki masa jabatan ketiga kalinya di DPRD Kutim.

Kala itu, Encek meminta ke eksekutif agar pokir tak diganggu dan semua yang diusulkan para dewan harus dipenuhi. Semua tahu, Encek merupakan istri dari Ismunandar, bupati Kutim saat itu. Selama tak ada titah jelas dari Ismu, maka isi sambutan itu pun menjelma dalam penyisihan anggaran. Hebatnya lagi, di masa Encek memimpin, pokir yang diusulkan tak hanya memuat bentuk kegiatan dan lokasi aspirasi warga yang diserap lewat reses. Dalam pandangan kelompok masyarakat sipil, Buyung menambahkan, pertambangan tanpa izin marak karena dua hal.

Kepada keluarga atau orang yang pernah kontak erat dengan yang bersangkutan diminta untuk segera melakukan test swab di tempat yang telah disediakan pemerintah agar penularannya bisa diantisipasi. Kalau memang ada yang bergejala bisa dirumah walaupun ringan ataupun nga ada gejala silakan ke rumah Sakit Umum Kudungga atau ke Hotel Kutai Permai,” bebernya. “Hasilnya, ada satu anggota dewan yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda. Selain itu, Ismunandar, Suriansyah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima THR masing-masing senilai Rp 100 juta dan transfer senilai Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar. Dilihat dari situs resmi Pemkab Kutai Timur, Encek menjabat Ketua DPRD Kutai Timur saat ini.

Dalam penangkapan tersebut KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. Diketahui KPK resmi menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya Encek Unguria Furgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka penerima suap dari proyek infrastruktur di Pemkab Kutai Timur Tahun Anggaran 2020. JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istri Encek Firgasih dalam operasi tangkap tangan pada Kamis, 2 Juli 2020 malam. Operasi senyap yang dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Kutai Timur dan Samarinda itu, KPK mengamankan 15 orang. Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangana atau OTT di tiga kota terkait penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Sementara Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji meyakini operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK bukan untuk unjuk taring di tengah dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan Kamis, 2 Juli 2020 malam. Penyidikan-penyidikan sangatta itu untuk kasus dalam kasus OTT KPU, OTT Siduarjo, pengembangan suap ke Anggota DPRD Sumut, pengembangan suap ke Anggota DPRD Muara Enim, pengembangan kasus proyek pengadaan jalan di Bengkalis dan kasus dugaan TPK di PT Dirgantara Indonesia . Tim KPK awalnya bergerak menindaklanjuti informasi mengenai dugaan akan terjadinya tindak pidana korupsi.

Dari hasil OTT itu ditemukan uang tunai senilai Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, serta sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar. KPK memeriksa 9 saksi terkait kasus dugaan suap pekerjaan infrastruktur yang menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar. Jakarta – Bupati Kutai Timur, Ismunandar terjaring operasi tangkap tangan oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi . Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, mengatakan Ismunandar diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Hakim menyatakan Zulmi terbukti menerima suap dari para pejabat di Medan terkait jabatan. Hakim menyebut suap itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya membayar kelebihan dana perjalanan dinas ke Jepang. Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan Arif Wibisono selaku ajudan Ismunandar menyusul ke Jakarta.

Kemudian Emcek melakukan intervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutim. Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Setelah itu, sekitar pukul 16.30 WIB, Ismunandar dan ajudannya Arif Wibisono pun menyusul ke Jakarta.

Adapun, Ismunandar menjabat sebagai Bupati Kutim untuk periode 2016 hingga 2021. Pria berusia 59 tahun itu juga diketahui aktif sebagai Penasihat Partai Nasional Demokrasi . Tim satuan tugas KPK mengamankan sejumlah uang dan buku rekening dalam OTT Bupati Kutai Timur Ismundar. Dalam laporan itu, harta kekayaan Encek UR Firgansih terbagi atas tanah dan bangunan seluas 1.172 meter persegi serta satu unit alat transportasi dan mesin, yakni mobil Low SUV Toyota Rush 1.5 G tahun 2011 yang ditaksir Rp 105 juta. Nomorsatu Kaltim adalah media informasi dan bisnis yang mengusung inspirasi akal sehat. Media ini masih tergabung dalam Disway News Network yang dibina Dahlan Iskan.

Lalu, pada pukul 18.45 WIB, kata Nawawi, tim KPK mendapat informasi adanya penggunaan uang yang diduga dikumpulkan dari para rekanan yang mengerjakan proyek di Pemkab Kutai Timur. Berkas kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahmah Hidayat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Bareskrim Polri. Sidang Operasi Tangan Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dilanjutkan, di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (4/1) sore. Dua tersangka lain selaku pemberi suap, juga langsung ditahan adalah Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Keduanya merupakan kontraktor proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur dan Dinas Pendidikan dalam dua tahun terakhir.

Jika muncul KIPI, orang tua diimbau agar tak panik, tetap tenang dan melakukan langkah ini… Setelah OTT, ti penyidik KPK sempat meminjam ruangan di Mapolres Kutai Timur untuk memeriksa sejumlah saksi. Saat itu, Kasmidi menjelaskan akan mencari informasi terkait kabar dan keberadaan Ismunandar. Menurut Nawawi, Ismunandar beserta istrinya dan Kepala Bappeda tersebut telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Selain Ismunandar dan istrinya, KPK turut menetapkan 3 pejabat Dinas Kutai Timur menjadi tersangka kasus ini. Gazali menggantikan anggota Dewan asal Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yakni Hj Unguria Riarinda Firgasi yang menjalani proses hukuman, karena terbukti bersalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan juli 2020 lalu. Sidang kasus dugaan suap yang membelit Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat kembali berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Seorang tukang becak yang biasa mangkal di Nganjuk, Sarmidi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap dengan terdakwa Bupati Nonaktif Novi Rahman Hidayat di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Ini terlihat dari kertas berperekat yang dipasang di pintu dengan tulisan “Ruangan Ini dalam Pengawasan KPK RI”. Menurut informasi yang dihimpun, di dalam kantor tersebut, pintu ruang kerja Bupati Kutai Timur Ismunandar disegel oleh KPK. Bahkan, petugas jaga yang biasanya duduk di meja penerima tamu terpaksa duduk di teras kantor saja. Sama seperti vaksinasi untuk orang dewasa, vaksinasi untuk anak juga dilaksanakan di berbagai tempat yang tersebar di seluruh kota. Gedung Dome yang jadi pusat vaksinasi massal untuk orang dewasa kini juga melayani vaksinasi anak-anak.

Menurut Indriyanto, sejak berdiri hingga saat ini, KPK selalu mampu membuktikan tajinya dalam menindak pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus berjalan, meski di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini. Indriyanto menambahkan, OTT terhadap Ismunandar membuktikan kerja senyap penindakan yang dilakukan KPK saat ini berjalan efektif. Oleh karena itu, Firli memandang jika kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan. Bahkan, praktik nepotisme itu juga didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan karena sistem yang memang tersedia. “Nah, kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga, maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan,” ucapnya.

Nawawi mengatakan penyadapan pertama terkait kasus korupsi yang menjerat Ismunandar beserta sang istri yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria itu dilakukan pada Februari 2020. “Jadi sekitar Februari kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat,” kata Nawawi. KPK menduga Ismunandar menerima duit miliaran Rupiah dari dua kontraktor yang ditetapkan menjadi tersangka pemberi suap. Duit itu diduga diberikan agar pengusaha itu mendapatkan jatah poryek di Kutai Timur.

“Sedangkan untuk tersangka DA , yang di tahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, dilakukan juga perpanjangan penahanan selama 40 hari. Terhitung mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan 1 September 2020,” katanya. Dalam hal ini, ada 6 tersangka dengan perpanjangan sejak 23 Juli hingga 31 Agustus tersebut. Mereka adalah Ismunandar, Encek UR Firgasih, Musyaffa, Suriansyah, Aswandini dan Aditya Maharani. Namun demikian, Ali belum bersedia membeberkan detail kasus apa yang menjerat para pihak yang diamankan. Ali berjanji akan segera mengungkap ke publik jika penindakan yang dilakukan tim lembaga antirasuah selesai.

Kami sampaikan nanti berapa belanja modal di daerah Kutai Timur ini,” kata dia. “Kami sudah mendapatkan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat bahwa Bu Encik Futgasih telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPC PPP Kutai Timur dan terkait perlindungan hukum akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat,” kata Rusman di Samarinda, Sabtu. Ketua DPW PPP Kaltim, Rusman Yaqub menjelaskan bahwa berdasarkan AD/ART PPP setiap kader yang tersangkut persoalan hukum dengan status tersangka maka dapat diberhentikan dari jabatan partai. Menurut dia, praktik haram yang terjadi di Kutai Timur bahkan sangat terang benderang. Hal ini karena Ismunandar ialah suami dari Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria.

Kemudian saksi lain sesuai berita acara pemeriksaan yang dibacakan JPU untuk mengingatkan keterangan yang pernah disampaikannya, menyebut selain anggota DPRD Kutim, bupati dan wakil bupati juga disebut memiliki jatah proyek penunjukan langsung . Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 15 orang dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kamis (2/7) malam. Solopos.com, JAKARTA- KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan istrinya yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria R, sebagai tersangka kasus suap terkait proyek infrastruktur.

Lebih lanjut, Deputi Penindakan KPK Karyoto belum bisa memastikan berapa jumlah uang suap yang diterima Ismunandar. Pihaknya akan melengkapi laporan dari PPATK, LHKPN, dan memeriksa beberapa saksi dan proyek-proyek yang dikerjakan para tersangka. Kemudian untuk tersangka Deky Aryanto, sebelumnya telah menjadi rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutim, senilai Rp40 miliar. Ditambah lagi, didorong oleh sistem yang sangat memungkinkan terjadinya korupsi. Di antaranya sistem ekonomi, sistem tata niaga, sistem pelayananan publik, sistem pengadaan barang dan jasa, sistem perizinan, sistem rekruitmen, dan sistem import-export. IPW menilai, OTT ini sekaligus menjawab keraguan segelintir orang atas kinerja Firli sebagai jenderal polisi dalam memimpin KPK.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan dari hasil tangkap tangan tersebut disita uang sejumlah Rp170 juta dan beberapa tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar. Sedangkan sebagai tersangka pemberi, KPK menetapkan AM selaku rekanan dan DA selaku rekanan. KPK melaporkan mengamankan sebanyak 15 orang dalam operasi tersebut termasuk Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya Encek Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur. Karyoto mengatakan saat ini penyidik KPK masih melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan korupsi yang turut menjerat Bupati Kutai Timur Ismunandar.

Selama ini IPW menilai, dalam memimpin KPK, Firli bekerja sebagai polisi yang Promoter, dengan mengedepankan deteksi dini, dan antisipasi demi kelangsungan proses pembangunan dan penyelamatan uang negara. Penangkapan tersebut bermula dari informasi pihak Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait penyerahan sejumlah uang yang diduga dari Rektor UNJ, Komaruddin. Namun, seiring berjalannya waktu, kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Indriyanto mengingatkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan itu memang sudah menjadi tugas KPK sebagai lembaga penegak hukum tak peduli siapa pemimpinnya. Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Bupati Kutai Timur Ismunandar bukan untuk menunjukkan bahwa lembaganya masih memiliki taji. Fikar pun meminta agar Firli tetap diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia terkait gaya hidup mewah itu.